NEWS

Menag Nasaruddin Umar Dorong Indonesia Jadi Pemimpin Global Ekonomi Syariah

Published

3 minggu ago

24 Mei 2026

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa Indonesia sudah saatnya mengambil peran kepemimpinan global dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dunia. Menurutnya, Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi konsumen pasif yang mengikuti perkembangan ekonomi Islam dari negara lain, khususnya Timur Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan Menag saat memberikan sambutan dalam Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang berlangsung di The Tribrata Conventions Center, Minggu (24/5/2026).

Dalam pidatonya, Nasaruddin Umar menilai Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang sangat besar dibandingkan negara-negara muslim lainnya di dunia. Stabilitas nasional, keberagaman budaya, serta situasi sosial yang kondusif dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia untuk melahirkan gagasan dan inovasi baru di bidang ekonomi syariah.

“Sekarang sudah waktunya kita memberikan kontribusi yang lebih produktif untuk menjadi konsumsi masyarakat dunia. Bukan lagi kita harus menanti apa-apa yang lahir dari masyarakat Timur Tengah. Indonesia adalah wilayah yang paling kondusif untuk berpikir jernih, genuine, dan tidak ada perang di sekitar kita,” tegas Menag.

Menurut Nasaruddin Umar, Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi produsen utama pemikiran sains, teknologi, hingga sistem ekonomi syariah dunia yang modern dan inklusif.

Ia menilai perkembangan ekonomi Islam tidak lagi cukup hanya berfokus pada aspek simbolik, tetapi juga harus mampu menyentuh inovasi, riset, teknologi, serta penguatan sektor riil yang berdampak langsung bagi masyarakat.

MES Didorong Selaras dengan Program Strategis Presiden

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga meminta pengurus baru MES agar bergerak secara taktis dengan menyelaraskan program kerja organisasi dengan arah kebijakan strategis Presiden RI.

Menurutnya, misi besar pemerintah saat ini seperti hilirisasi industri, penguatan ekonomi mikro, pemberdayaan UMKM, dan program pro-rakyat sangat sejalan dengan visi pengembangan ekonomi syariah nasional.

“Saya mohon kepada kita semuanya dengan dilantiknya pengurus baru MES, insya Allah paling tidak kita juga bisa memberikan kontribusi kepada Bapak Presiden kita yang selama ini banyak berbicara tentang ekonomi hilir, ekonomi mikro, hilirisasi, dan program yang pro-kerakyatan. Itu saya kira sangat paralel dengan misi-misi MES,” ujarnya.

Ia berharap sinergi antara MES, pemerintah, otoritas keuangan, akademisi, dan pelaku usaha dapat memperkuat ekonomi umat sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan syariah yang sehat dan berkeadilan.

Indonesia Dinilai Punya Modal Besar Pimpin Ekonomi Syariah Dunia

Masyarakat Ekonomi Syariah sendiri merupakan organisasi nonprofit yang menjadi wadah bagi akademisi, praktisi, birokrat, dan pakar ekonomi Islam dalam mempercepat pengembangan serta penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia.

Sejak berdiri, MES aktif bersinergi dengan pemerintah dan berbagai lembaga keuangan dalam memperkuat literasi ekonomi syariah, mendorong inklusi keuangan, hingga membangun kemandirian ekonomi umat.

Menag optimistis kepengurusan baru MES yang diisi kombinasi menteri kabinet, pakar ekonomi, profesional keuangan, dan tokoh agama mampu membawa arah baru bagi pengembangan ekonomi syariah nasional.

Ia juga meyakini kolaborasi antara MES dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) akan melahirkan kekuatan baru dalam membangun kemandirian bangsa berbasis nilai-nilai syariah.

“Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa melahirkan Indonesia baru di masa depan, yang sesuai dengan harapan umat dan juga sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Di mana syariah diurus, di situ ada berkah yang akan melimpah,” pungkasnya.

Dihadiri Tokoh Nasional dan Pejabat Kabinet

Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional Pengurus Pusat MES tersebut turut dihadiri Ma’ruf Amin, sejumlah tokoh ekonomi syariah nasional, jajaran pengurus MES, serta para menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat arah pembangunan ekonomi syariah nasional di tengah tantangan ekonomi global dan perkembangan industri halal dunia yang semakin kompetitif.

Pemerintah berharap ekonomi syariah Indonesia tidak hanya berkembang sebagai sektor pendukung, tetapi mampu menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

NEWS

Ketua Bawaslu Sulsel: Perempuan NU Memiliki Jejak Panjang dalam Perjuangan Demokrasi Indonesia

Published

52 menit ago

15 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar– Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, bersama ketua Taysan UMI Prof H Laode dan Dr. Fathur Rahim Kepala Kesbangpol kota Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) yang diselenggarakan oleh KOPRI PC PMII Kota Makassar dengan tema *“Demokrasi Indonesia: Tantangan dan Harapan”*. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Diklat Keagamaan Makassar, Sabtu (13/6/2026), dan diikuti oleh kader-kader perempuan PMII dari berbagai perguruan tinggi di Kota Makassar.

Dalam pemaparannya, Mardiana Rusli menegaskan bahwa perempuan, khususnya kader-kader Nahdlatul Ulama, memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, gerakan politik perempuan NU tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh perjuangan dan keberanian.

“Perempuan NU telah menunjukkan kiprah politik dan kebangsaan sejak masa perintisan. Mereka hadir sebagai pelopor yang membuka ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia,” ujar Mardiana.

Ia menjelaskan bahwa pada Muktamar NU tahun 1940, dua tokoh perempuan, Nyai Raden Djuaesih dari Bandung dan Nyai Raden Hindun dari Surabaya, tampil sebagai pelopor perempuan yang berani menyampaikan gagasan di forum resmi organisasi. Langkah tersebut menjadi tonggak penting lahirnya gerakan perempuan di lingkungan NU.

Perjuangan tersebut kemudian berlanjut dengan berdirinya organisasi perempuan NU, yakni Muslimat NU pada 29 Maret 1946 dan Fatayat NU pada tahun 1950 yang dirintis oleh “Tiga Serangkai”, yaitu Chuzaimah Mansur, Aminah Mansur, dan Murthosiyah.

Mardiana juga mengulas keterlibatan perempuan NU dalam Pemilu 1955, yang merupakan pemilu demokratis pertama di Indonesia. Saat itu, terdapat lima kader perempuan NU yang berhasil terpilih menjadi anggota DPR, yaitu Asmah Sjachrunie, Mariam Kanta Sumpena, Mahmudah Mawardi, Marjamah Djunaidi, dan Hadinijah Hadi Ngabdulhadi.

“Sejarah ini menunjukkan bahwa perempuan NU bukan hanya menjadi pelengkap dalam demokrasi, tetapi menjadi pelaku utama yang turut menentukan arah perjalanan bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiana Rusli juga mengajak kader-kader PMII, khususnya kader KOPRI, untuk aktif mengambil peran dalam ruang publik dan proses demokrasi. Ia menilai tahapan Pemilu dan Pilkada merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas diri sekaligus berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi.

Menurutnya, keterlibatan sebagai penyelenggara adhoc, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa, dapat menjadi salah satu bentuk pengabdian nyata bagi bangsa dan negara.

“Pemilu dan Pilkada bukan hanya ruang kontestasi politik, tetapi juga ruang pembelajaran kepemimpinan, integritas, dan pelayanan publik. Saya berharap kader-kader PMII berani mengambil peran sebagai penyelenggara adhoc, pengawas partisipatif, maupun penggerak pendidikan demokrasi di tengah masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi generasi muda. Karena itu, kader PMII dan KOPRI diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mendorong demokrasi yang lebih substantif, inklusif, dan berintegritas.

Kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) tersebut berlangsung interaktif dengan diskusi mengenai tantangan demokrasi kontemporer, penguatan partisipasi politik perempuan, serta peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan.