Connect with us

Nasional

Menag Nasaruddin Umar: Hewan di Istiqlal Tak Semua Berasal dari Kurban Umat Islam

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menjelaskan bahwa tidak seluruh hewan yang dititipkan di Masjid Istiqlal pada momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah berasal dari umat Islam.

Menurut Menag, hewan-hewan tersebut dikelola melalui tiga kategori, yakni kurban, dam, dan bantuan sosial.

Hal itu disampaikan Nasaruddin Umar usai pelaksanaan Salat Iduladha 1447 H di Masjid Istiqlal, Rabu (27/5/2026).

Menag menjelaskan bahwa esensi Iduladha bukan hanya menjalankan ritual ibadah semata, tetapi juga menjadi momentum berbagi kepada sesama, terutama masyarakat yang membutuhkan.

“Iduladha ini sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Kita berharap melalui momentum ini, semua orang bisa mencicipi gizi hewani, baik melalui jalur ibadah kurban maupun skema bantuan sosial seperti yang kita lakukan salah satunya di Masjid Istiqlal ini,” ujar Nasaruddin Umar.

Solidaritas Lintas Agama

Menag mengungkapkan bahwa semangat berbagi pada Iduladha tahun ini juga datang dari masyarakat non-muslim. Bahkan, sebagian hewan yang diterima Masjid Istiqlal berasal dari sumbangan masyarakat umum dan institusi keagamaan lain, termasuk Gereja Katedral Jakarta.

BACA JUGA  Ketua FGMI:Aktor Dibelakang Sebaran Tuduhan Amoral Kepada Menag RI Tidak Beradab

“Banyak sekali teman-teman kita yang non-muslim juga menyerahkan hewan kurbannya. Bahkan hampir separuh dari total hewan yang ada, berasal dari masyarakat umum yang mungkin niatnya tidak dimasukkan sebagai kurban secara syariat Islam. Kami sangat mengapresiasi toleransi dan kepedulian sosial ini,” ungkapnya.

Menurut Menag, secara syariat Islam, ibadah kurban memang diperuntukkan bagi umat muslim yang mampu. Namun, partisipasi masyarakat lintas agama menunjukkan tingginya kesadaran sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan daging kurban.

Untuk mengakomodasi berbagai bentuk kontribusi tersebut, pihak Masjid Istiqlal menerapkan tiga skema pengelolaan.

Skema pertama adalah hewan kurban konvensional yang memang diniatkan sebagai ibadah kurban wajib maupun sunah bagi umat Islam.

BACA JUGA  KH Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah akan Bentuk Badan Ekonomi Syariah

Skema kedua berupa penitipan dam bagi jemaah haji di Arab Saudi yang ingin menyalurkan denda atau penebusannya di Indonesia agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat di tanah air.

Sementara skema ketiga adalah bantuan sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang menampung kontribusi perusahaan maupun individu non-muslim dalam bentuk sedekah sosial.

Puluhan Hewan Kurban Disalurkan

Hingga Hari Raya Iduladha 1447 H, Masjid Istiqlal tercatat menerima 63 ekor sapi, 18 ekor kambing, dan 1 ekor domba.

Seluruh hewan tersebut mulai disembelih pada 28 Mei 2026 dan didistribusikan secara akuntabel kepada masjid, musala, panti asuhan, majelis taklim, pondok pesantren, madrasah, hingga perguruan tinggi Islam yang berada di bawah binaan maupun relasi Masjid Istiqlal.

“Insya Allah sistem pertanggungjawaban di Istiqlal ini kami lakukan dengan transparan. Nanti akan kami laporkan kembali kepada para penyumbang sesuai dengan bentuk penyerahan dan niatnya masing-masing,” tambah Menag.

BACA JUGA  Presiden Prabowo Sebut Negara yang Lengah Akan Jadi Budak

Terkait hewan kurban dari pimpinan negara, Nasaruddin Umar juga mengonfirmasi bahwa pihak Masjid Istiqlal telah menerima penyerahan resmi hewan kurban dari Presiden dan Wakil Presiden pada malam takbiran.

Sapi kurban milik Presiden tercatat memiliki bobot sekitar 1,3 ton, sedangkan sapi milik Wakil Presiden berbobot 1,2 ton. Menag memastikan seluruh hewan kurban tersebut dalam kondisi sehat dan layak sembelih.

“Kita sudah cek secara medis, bahkan sudah ada sertifikat kesehatannya. Semuanya sehat walafiat,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Menag berharap perayaan Iduladha tahun ini dapat menjadi momentum kebersamaan sehingga seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan manfaat dan kebahagiaan melalui distribusi daging kurban.

“Kita ingin semua masyarakat kita di Indonesia ini tersenyum pada saat Iduladha, merasakan kebersamaan lewat bantuan dari manapun datangnya,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp50,10 Miliar untuk Rampungkan Proyek Strategis UIN Malang

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp50,10 miliar yang bersumber dari skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Anggaran tersebut dialokasikan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II East Java Project.

Persetujuan itu ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Menteri Agama dan Komisi VIII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Abdul Wachid, mengatakan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan sarana pendidikan tinggi keagamaan yang telah berjalan dan segera dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2026 yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp50.106.904.000,00. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan urgensi paparan dari Menteri Agama guna memastikan aset-aset pendidikan negara yang telah dibangun dapat segera berfungsi penuh bagi masyarakat,” ujar Abdul Wachid.

BACA JUGA  Presiden PPMI Mesir dan Ketua Kerukunan Alumni As’adiya Mesir Dorong Mahasiswa Kaji Cinta Kemanusiaan

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan apresiasi atas dukungan cepat yang diberikan Komisi VIII DPR RI terhadap usulan tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran itu sangat penting untuk membiayai pengadaan furnitur dan peralatan laboratorium yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pagu anggaran dasar proyek.

Ia menjelaskan, pembangunan fisik delapan gedung baru di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah rampung dan seluruh pekerjaan konstruksi telah diselesaikan melalui kerja sama pendanaan dengan Saudi Fund for Development (SFD).

Delapan gedung yang telah selesai dibangun meliputi Asrama Mahasiswa Putra, Asrama Mahasiswa Putri, Gedung Islamic Tutorial Center, Gedung Fakultas Kedokteran, Gedung Fakultas Farmasi, Gedung Riset dan Data Center, serta Gedung Fakultas Teknik I dan Fakultas Teknik II.

BACA JUGA  Tegas, 11 Pejabat dan 4 Perusahaan Nakal ‘Disikat’ Mentan Amran Sulaiman

“Komponen pekerjaan konstruksi delapan gedung alhamdulillah telah selesai dilaksanakan dan sudah diselesaikan pembayarannya. Namun, gedung-gedung ini belum bisa digunakan secara optimal tanpa adanya mebelair dan peralatan laboratorium.

Oleh karena itu, tambahan anggaran sebesar Rp50,10 miliar ini murni ditujukan untuk pengadaan furniture and equipment tersebut, demi mendukung keberlanjutan proyek hingga batas akhir kontrak atau closing date pada 31 Desember 2026 mendatang,” jelas Nasaruddin Umar.

Menurut Menag, keberadaan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern dan sarana asrama yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Ia menilai, penyediaan fasilitas tersebut akan memperkuat operasional akademik sekaligus meningkatkan daya saing UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami mengharapkan pemenuhan fasilitas ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para mahasiswa dan civitas akademika, dengan tetap mengedepankan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan di lingkungan Kementerian Agama,” katanya.

BACA JUGA  Mentan Amran: Negara Tidak Boleh Kalah dari Mafia Pangan

Proyek pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Selain meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana, proyek ini juga diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas serta mendukung pengembangan riset dan inovasi di lingkungan kampus.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Khoirunnas, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ilfi Nur Diana, serta jajaran pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dengan tambahan anggaran yang telah disetujui DPR RI, pemerintah menargetkan seluruh fasilitas penunjang dapat segera tersedia sehingga delapan gedung baru yang telah selesai dibangun dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa serta civitas akademika.

Continue Reading

Trending