Connect with us

NEWS

Pemprov Sulsel Apresiasi Peran Pers pada Konferensi PWI Sulsel 2026, Suwardi Thahir Terpilih Aklamasi

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers, khususnya keluarga besar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel, yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menjaga ruang informasi publik yang sehat, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam Konferensi Provinsi PWI Sulsel yang digelar di Gedung Graha Pena, Makassar, Selasa (2/6/2026). Forum organisasi tersebut menjadi momentum penting untuk memilih kepengurusan baru sekaligus memperkuat arah pengembangan profesi wartawan di Sulawesi Selatan di tengah perubahan lanskap media yang berlangsung sangat cepat.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel, Muhammad Arafah, yang membacakan sambutan tertulis Gubernur Sulawesi Selatan, berharap PWI Sulsel terus menjadi organisasi profesi yang mampu menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme wartawan di tengah tantangan era digital yang semakin kompleks.

Menurutnya, hubungan yang sehat antara pemerintah dan insan pers merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga kualitas demokrasi.

BACA JUGA  Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis, Kominfo Ajukan Anggaran Rp 10 M

“Hubungan sinergisitas adalah salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, saya mengajak seluruh anggota PWI untuk terus bersama kami dalam membangun Sulawesi Selatan yang lebih maju dan berkarakter,” ujar Muhammad Arafah membacakan sambutan Gubernur.

Pada kesempatan tersebut, Arafah juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab.

Menurutnya, pers memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawal transparansi dan jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

“Kita menyadari bahwa arus informasi hari ini bergerak sangat cepat. Di satu sisi, teknologi membuka akses informasi yang luas. Namun, di sisi lain, tantangan seperti disinformasi, hoaks, dan polarisasi sosial juga semakin besar,” katanya.

Dalam kondisi tersebut, lanjutnya, PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas profesi jurnalistik.

BACA JUGA  Prabowo Subianto Teken Kebijakan Tukin PNS, Mulai Rp 2 Juta hingga Puluhan Juta

“PWI dituntut untuk terus menjadi benteng profesionalisme, menjaga standar kompetensi anggotanya, dan memastikan setiap karya jurnalistik yang lahir dari organisasi ini dapat dipercaya, berimbang, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberadaan pers yang profesional menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun literasi informasi publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menjaga ruang demokrasi yang sehat di daerah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang selama ini memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) wartawan, salah satunya melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Menurut Zulkifli, peningkatan kompetensi menjadi kebutuhan mendesak di tengah perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola kerja jurnalistik.

BACA JUGA  Komisi II DPR RI Minta Kepala Daerah Terpilih Laksanakan Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait PPPK

“Di era digital, wartawan dituntut untuk terus meningkatkan sumber daya manusianya dan kualitas profesinya. Peningkatan kualitas SDM ini mendapat dukungan dari Wali Kota Makassar, Gubernur Sulawesi Selatan, serta sejumlah kepala daerah lainnya yang menugaskan Dinas Kominfo untuk mendukung pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan. Atas dukungan tersebut, pelaksanaan UKW berjalan dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Djoko Tetuko, berharap pelaksanaan Konferensi Provinsi PWI Sulsel dapat berlangsung lancar dan menghasilkan kepengurusan yang semakin solid dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.

Menurutnya, kepengurusan yang kuat dan profesional akan menjadi modal penting bagi PWI Sulsel untuk terus beradaptasi menghadapi tantangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap profesi wartawan.

Konferensi Provinsi PWI Sulsel tahun ini menetapkan Suwardi Thahir sebagai Ketua PWI Sulsel periode 2026–2031. Suwardi terpilih secara aklamasi dalam forum konferensi tersebut.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Ketua Bawaslu Sulsel: Perempuan NU Memiliki Jejak Panjang dalam Perjuangan Demokrasi Indonesia

Published

on

Kitasulsel—Makassar– Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, bersama ketua Taysan UMI Prof H Laode dan Dr. Fathur Rahim Kepala Kesbangpol kota Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) yang diselenggarakan oleh KOPRI PC PMII Kota Makassar dengan tema *“Demokrasi Indonesia: Tantangan dan Harapan”*. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Diklat Keagamaan Makassar, Sabtu (13/6/2026), dan diikuti oleh kader-kader perempuan PMII dari berbagai perguruan tinggi di Kota Makassar.

Dalam pemaparannya, Mardiana Rusli menegaskan bahwa perempuan, khususnya kader-kader Nahdlatul Ulama, memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, gerakan politik perempuan NU tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh perjuangan dan keberanian.

“Perempuan NU telah menunjukkan kiprah politik dan kebangsaan sejak masa perintisan. Mereka hadir sebagai pelopor yang membuka ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia,” ujar Mardiana.

BACA JUGA  Anggota DPR-RI Rudianto Lallo Kembali ke Kampung Halaman, Menanam Padi di Sawah Lakkang sebagai Anak Rakyat

Ia menjelaskan bahwa pada Muktamar NU tahun 1940, dua tokoh perempuan, Nyai Raden Djuaesih dari Bandung dan Nyai Raden Hindun dari Surabaya, tampil sebagai pelopor perempuan yang berani menyampaikan gagasan di forum resmi organisasi. Langkah tersebut menjadi tonggak penting lahirnya gerakan perempuan di lingkungan NU.

Perjuangan tersebut kemudian berlanjut dengan berdirinya organisasi perempuan NU, yakni Muslimat NU pada 29 Maret 1946 dan Fatayat NU pada tahun 1950 yang dirintis oleh “Tiga Serangkai”, yaitu Chuzaimah Mansur, Aminah Mansur, dan Murthosiyah.

Mardiana juga mengulas keterlibatan perempuan NU dalam Pemilu 1955, yang merupakan pemilu demokratis pertama di Indonesia. Saat itu, terdapat lima kader perempuan NU yang berhasil terpilih menjadi anggota DPR, yaitu Asmah Sjachrunie, Mariam Kanta Sumpena, Mahmudah Mawardi, Marjamah Djunaidi, dan Hadinijah Hadi Ngabdulhadi.

BACA JUGA  Prabowo Subianto Teken Kebijakan Tukin PNS, Mulai Rp 2 Juta hingga Puluhan Juta

“Sejarah ini menunjukkan bahwa perempuan NU bukan hanya menjadi pelengkap dalam demokrasi, tetapi menjadi pelaku utama yang turut menentukan arah perjalanan bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiana Rusli juga mengajak kader-kader PMII, khususnya kader KOPRI, untuk aktif mengambil peran dalam ruang publik dan proses demokrasi. Ia menilai tahapan Pemilu dan Pilkada merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas diri sekaligus berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi.

Menurutnya, keterlibatan sebagai penyelenggara adhoc, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa, dapat menjadi salah satu bentuk pengabdian nyata bagi bangsa dan negara.

“Pemilu dan Pilkada bukan hanya ruang kontestasi politik, tetapi juga ruang pembelajaran kepemimpinan, integritas, dan pelayanan publik. Saya berharap kader-kader PMII berani mengambil peran sebagai penyelenggara adhoc, pengawas partisipatif, maupun penggerak pendidikan demokrasi di tengah masyarakat,” katanya.

BACA JUGA  Komisi II DPR RI Minta Kepala Daerah Terpilih Laksanakan Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait PPPK

Ia menambahkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi generasi muda. Karena itu, kader PMII dan KOPRI diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mendorong demokrasi yang lebih substantif, inklusif, dan berintegritas.

Kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) tersebut berlangsung interaktif dengan diskusi mengenai tantangan demokrasi kontemporer, penguatan partisipasi politik perempuan, serta peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan.

Continue Reading

Trending