Nasional
Sulawesi Tengah Resmi Jadi Tuan Rumah Utsawa Dharma Gita Nasional XVI Tahun 2027
Kitasulsel–PALU – Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menetapkan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Utsawa Dharma Gita (UDG) Tingkat Nasional XVI Tahun 2027. Kepastian tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 277 Tahun 2026.
Menindaklanjuti penetapan tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu Kementerian Agama mulai melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna mematangkan berbagai persiapan penyelenggaraan.
Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan antara Direktur Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama, Prof. I Nengah Duija, bersama jajaran dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di Palu, Rabu (2/7/2026). Pertemuan turut dihadiri unsur pemerintah daerah, pimpinan Bimas Hindu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tengah, Pembimas Hindu, pengurus Wanita Hindu Dharma Indonesia, serta anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyukseskan penyelenggaraan UDG XVI Tahun 2027.
Sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah daerah telah merancang pembangunan gedung serbaguna berkapasitas sekitar 30.000 orang di kawasan Taman Kota Palu yang direncanakan menjadi lokasi pembukaan acara. Selain itu, pemerintah provinsi juga menyatakan komitmennya untuk mendukung kebutuhan anggaran penyelenggaraan kegiatan berskala nasional tersebut.
Tak hanya menjadi ajang perlombaan seni baca kitab suci Hindu, UDG XVI Tahun 2027 juga diproyeksikan sebagai momentum promosi budaya dan pariwisata Sulawesi Tengah.
Pemerintah daerah menargetkan sejumlah kegiatan spektakuler yang berpotensi memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), di antaranya penanaman 3.000 bibit pohon durian, penampilan kolosal 3.000 penari Tari Rejang, serta penyajian 30.000 tusuk sate khas daerah.
Direktur Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama, Prof. I Nengah Duija, menyambut positif sinergi yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mempersiapkan penyelenggaraan UDG XVI.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan penyelenggaraan yang sukses, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas bagi masyarakat.
“Sinergi ini diharapkan tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan UDG, tetapi juga mampu memberikan multiplier effect bagi pengembangan pariwisata, penguatan ekonomi lokal, serta pelestarian nilai-nilai religius di Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Melalui kolaborasi lintas instansi tersebut, Utsawa Dharma Gita Nasional XVI Tahun 2027 diharapkan menjadi ajang pelestarian nilai-nilai keagamaan, penguatan budaya, sekaligus mempererat persatuan dan kerukunan bangsa melalui semangat kebersamaan.
Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.
“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.
Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.
Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.
“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.
Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.
Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.
“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.
Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login