Demonstrasi Tolak Kenaikan PBB di Bone Dinodai Mobilisasi Massa Luar, Pengamat: Ada Pihak yang Memanfaatkan

Kitasulsel–BONE Aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone yang berujung bentrokan menuai sorotan.

Meski penyampaian aspirasi merupakan bagian dari demokrasi, aksi tersebut dinilai tercoreng karena adanya mobilisasi massa dari luar daerah serta indikasi adanya keterlibatan tim sukses pada Pilkada Bone 2024 yang belum menerima kekalahan.

Pengamat Politik dan juga akademisi Unhas, Prof Sukri Tamma menilai, jika demonstrasi memang lahir dari keresahan masyarakat Bone, semestinya yang turun ke jalan adalah warga Bone sendiri. Kehadiran massa dari luar justru memunculkan pertanyaan soal maksud dan tujuan aksi.

“Kalau masyarakat luar Bone ikut turun, tentu ini dipertanyakan. Apakah benar ada keterkaitan langsung, atau justru hanya dimobilisasi untuk kepentingan tertentu,” ujarnya, saat dimintai pandangan, Kamis (21/8/2025).

Selain itu, keterlibatan sejumlah mantan tim sukses di Pilkada Bone 2024 lalu juga menguatkan dugaan adanya motif politik.

Menurutnya, ada dua kemungkinan: sebagian tim sukses ingin mengingatkan bupati agar kembali pada perjuangan awal, atau sebaliknya, aksi tersebut dilatarbelakangi kekecewaan pribadi karena kepentingan mereka tidak terpenuhi.

“Isu PBB ini memang sensitif. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pihak yang memanfaatkannya untuk menyerang pemerintah daerah saat ini,” jelasnya.

Demo di Bone ini memang sarat kepentingan. Ada pembelokan fakta tentang besaran kenaikan dan objek yang dikenai pajak.

Di masyarakat dihembus isu kenaikan pajak 300 persen yang akan berlaku untuk semua pemilik tanah dan bangunan. Padahal, kenyataan tidak seperti itu.

Temuan aparat, di lapangan kuat indikasi demo ini ditunggangi oleh pihak tertentu yang move on dari pemilihan bupati.

Di sisi lain, langkah Pemkab Bone dibawah kepemimpinan Bupati Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin, pun akhirnya membatalkan kenaikan PBB dinilai sudah tepat.

Kebijakan tersebut dianggap bijak karena mampu meredam keresahan warga tanpa menambah beban ekonomi masyarakat di tengah kondisi sulit saat ini.

“Pemerintah sudah menunjukkan sikap bijaksana. Kenaikan PBB dibatalkan agar masyarakat tidak semakin kesulitan. Itu bukti pemerintah masih mendengar aspirasi rakyatnya,” tambahnya.

Ia menegaskan, berbeda pandangan dalam demokrasi adalah hal wajar. Namun, mobilisasi massa luar daerah dan kepentingan politik praktis sebaiknya tidak mengganggu harmoni masyarakat Bone. (*)