Connect with us

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Desa Tabarano Dorong Peran Linmas dalam Menjaga Keamanan Lingkungan

Published

on

Kitasulsel–WASUPONDA — Upaya memperkuat keamanan lingkungan hingga kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana terus dilakukan jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Salah satunya melalui kegiatan pembinaan Linmas Desa yang digelar di Desa Tabarano, Kabupaten Luwu Timur, dengan melibatkan warga dan aparat desa setempat, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan yang dijalankan Polda Sulawesi Selatan melalui koordinasi Direktorat Binmas bersama jajaran Bhabinkamtibmas di tingkat Polres dan Polsek. Fokus pembinaan diarahkan pada penguatan sistem keamanan lingkungan, penyuluhan hukum, hingga peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah desa.

Sejak kegiatan dimulai di Aula Desa Tabarano, suasana diskusi berlangsung terbuka. Warga yang hadir tampak aktif mengikuti penyampaian materi dari jajaran Polres Luwu Timur, terutama terkait pentingnya menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama melalui peran Linmas dan sistem keamanan swakarsa.

BACA JUGA  Dinkes Luwu Timur dan PT Vale Gelar Lomba Desa Pengendali Jentik 2026, Perkuat Gerakan Lawan Dengue

Dalam pembinaan tersebut, aparat kepolisian juga menekankan pentingnya keberadaan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan di tingkat desa. Selain itu, warga diingatkan agar lebih waspada terhadap berbagai persoalan sosial yang bisa memicu konflik maupun tindak kriminalitas.

Tidak hanya membahas keamanan, penyuluhan hukum juga menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut. Polisi mengajak masyarakat memahami pentingnya penyelesaian persoalan secara bijak dan tidak mudah terpancing isu yang dapat mengganggu ketertiban di lingkungan warga.

Di sisi lain, materi kesiapsiagaan bencana turut diberikan mengingat wilayah desa memiliki kerentanan terhadap kondisi alam tertentu. Warga dibekali pemahaman dasar mengenai langkah cepat yang perlu dilakukan apabila terjadi situasi darurat atau bencana di lingkungan sekitar.

BACA JUGA  Pemkab Lutim Perkuat Silaturahmi dengan Warga Angkona di Safari Ramadhan

Kepala Desa Tabarano, Rimal Manukallo, menyambut baik kehadiran jajaran kepolisian dalam kegiatan pembinaan tersebut. Menurutnya, keterlibatan langsung aparat di tengah masyarakat memberi dampak positif dalam meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban bersama.

“Pembinaan seperti ini sangat positif karena masyarakat mendapat pemahaman langsung terkait pengamanan lingkungan, penyuluhan hukum, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ini penting agar warga semakin sadar bahwa keamanan desa adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan agar kapasitas Linmas dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan semakin meningkat.

“Dengan adanya komunikasi dan pembinaan langsung dari kepolisian, masyarakat merasa lebih dekat dengan aparat keamanan sehingga koordinasi di lapangan juga bisa berjalan lebih baik,” tambahnya.

BACA JUGA  Bupati Luwu Timur Hadiri Penetapan Komcad ASN Sulsel 2026 di Makassar

Kegiatan pembinaan Linmas tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif bahwa keamanan desa bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh masyarakat. Melalui pendekatan langsung ke desa-desa, kepolisian berharap keberadaan Linmas benar-benar mampu menjadi mitra masyarakat dalam menjaga stabilitas lingkungan dan membantu penanganan situasi darurat di tingkat desa.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Bupati Lutim Pimpin Rakor Stabilitas Harga TBS Sawit, Dorong Penetapan Harga Berbasis Rendemen

Published

on

Kitasulsel–MALILI — Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilitas Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berlangsung di Ruang Rapat Kerja Bupati, Malili, Kamis (4/6/2026).

Rapat tersebut digelar sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menjaga stabilitas harga TBS sawit sekaligus memastikan adanya acuan harga yang jelas bagi petani maupun perusahaan dalam proses pembelian TBS di daerah tersebut.

Turut hadir dalam rakor itu Wakil Ketua DPRD Luwu Timur, Hj. Harisah Suharjo, Wakapolres Lutim Kompol Hajriadi, Pabung Mayor Inf. Syarifuddin, Kepala Dinas Dagkop UKMP Senfry Oktavianus, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Subhan, APKASINDO, perwakilan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit, serta peserta rapat lainnya.

BACA JUGA  Bupati Irwan Siap Launching Arus Balik di Terminal Malili

Dalam arahannya, Bupati Irwan Bachri Syam menegaskan pemerintah daerah akan lebih intensif membangun komunikasi bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor perkebunan sawit.

“Pertemuan rutin seperti ini minimal tiga kali dalam sebulan kita lakukan untuk mendengar langsung masukan dari pelaku usaha, asosiasi, maupun petani,” ujar Irwan.

Ia menekankan pentingnya penerapan klasifikasi rendemen sebagai dasar penentuan harga TBS. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hubungan antara kualitas buah sawit dengan harga jual yang diterima petani.

“Kalau rendemen 14 persen, berapa harganya, rendemen 16 persen berapa harganya. Ini perlu kita buat lebih jelas agar masyarakat memahami bahwa kualitas buah sangat berpengaruh terhadap harga jual,” jelasnya.

BACA JUGA  Pemkab Lutim Perkuat Silaturahmi dengan Warga Angkona di Safari Ramadhan

Lebih lanjut, Irwan juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas TBS yang dihasilkan petani, termasuk pemahaman terkait perbedaan buah jenis Dura dan Tenera serta tingkat kematangan buah saat panen.

Dalam rapat tersebut, sejumlah perwakilan perusahaan dan asosiasi petani turut menyampaikan pandangannya terkait kondisi tata niaga sawit saat ini.

Pihak pabrik kelapa sawit menjelaskan bahwa harga pembelian TBS dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya harga Crude Palm Oil (CPO), jarak angkut, kualitas buah, hingga tingkat rendemen.

Sementara itu, perwakilan asosiasi petani menilai persoalan rendemen perlu menjadi perhatian bersama agar petani dapat memahami faktor-faktor yang memengaruhi harga TBS yang diterima.

Menanggapi hal itu, Bupati Irwan menegaskan bahwa apabila nantinya telah ditetapkan standar harga berdasarkan klasifikasi rendemen namun masih ditemukan pembelian di bawah ketentuan yang berlaku, maka pemerintah daerah akan menyiapkan langkah-langkah hingga pemberian sanksi sesuai aturan.

BACA JUGA  Pemkab Luwu Timur Gelar Rapat Forum Kabupaten Sehat, Fokus Benahi Indikator Penilaian

“Pemerintah daerah ingin memastikan tata niaga sawit berjalan lebih adil dan transparan sehingga petani mendapatkan harga yang sesuai dengan kualitas hasil panennya,” tegas Irwan.

Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh pihak diharapkan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi guna menciptakan tata niaga kelapa sawit yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan, khususnya bagi para petani di Kabupaten Luwu Timur.

Continue Reading

Trending