Menkeu Purbaya Sidak Kanwil DJPb Jabar, APBN Catat Surplus Regional Rp22,02 Triliun

Kitasulsel–BANDUNG – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat berjalan optimal hingga akhir Juli 2026. Purbaya menegaskan, anggaran negara tidak boleh sekadar terserap dalam laporan keuangan, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kunjungannya, Purbaya meninjau perkembangan realisasi pendapatan dan belanja negara, Transfer ke Daerah (TKD), Dana Desa, serta pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah di Jawa Barat.

“Setiap rupiah APBN harus terus bekerja, bukan hanya tercatat sebagai angka realisasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” kata Purbaya dalam keterangan resminya, Selasa (25/8/2026).

APBN Jabar Surplus Rp22,02 Triliun

Berdasarkan laporan Kanwil DJPb Jawa Barat, pelaksanaan APBN regional hingga 31 Juli 2026 mencatatkan surplus sebesar Rp22,02 triliun.

Pendapatan negara di Jawa Barat mencapai Rp85,61 triliun atau 45,41 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp63,59 triliun atau 57,02 persen dari total pagu anggaran.

Pendapatan negara tersebut tumbuh 6,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan menjadi salah satu penopang utama dengan realisasi Rp81,30 triliun atau tumbuh 7,35 persen secara tahunan.

Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak mencapai Rp63,84 triliun atau tumbuh 10,41 persen. Sementara penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp17,46 triliun.

Industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak di Jawa Barat dengan kontribusi Rp30,60 triliun atau sekitar 47,93 persen dari total penerimaan pajak.

Belanja Kementerian dan Lembaga Tumbuh

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara mencapai Rp63,59 triliun. Secara keseluruhan, belanja negara mengalami kontraksi 1,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, belanja Kementerian/Lembaga justru menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan, yakni 28,86 persen secara tahunan. Realisasinya mencapai Rp26,61 triliun atau 53,53 persen dari pagu anggaran.

Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan belanja modal yang mencapai Rp3,11 triliun. Nilai itu meningkat 115,37 persen dibandingkan posisi Juli 2025.

Sementara realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp36,98 triliun atau 59,82 persen dari total pagu. Penyaluran TKD tercatat sebesar Rp35,46 triliun, sedangkan Dana Desa mencapai Rp1,52 triliun hingga akhir Juli 2026.

Purbaya menekankan, pelaksanaan APBN harus benar-benar terlihat melalui aktivitas ekonomi yang berkembang dan manfaat langsung yang diterima masyarakat.

“Kita ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dukung MBG hingga KUR

APBN juga menjadi instrumen pendukung berbagai program prioritas pemerintah di Jawa Barat. Sejumlah program tersebut antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, ketahanan pangan dan energi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Kredit Ultra Mikro (UMi).

Program MBG disebut telah berjalan di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Program tersebut dilaksanakan melalui 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menjangkau 14.680.810 penerima manfaat.

Sementara hingga Juli 2026, penyaluran KUR di Jawa Barat telah mencapai Rp23,24 triliun kepada sekitar 357,3 ribu debitur.

Adapun pembiayaan UMi tercatat mencapai Rp1,31 triliun dengan jumlah penerima sekitar 226,4 ribu debitur.

Ekonomi Jabar Tetap Tumbuh

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Jawa Barat masih menunjukkan pertumbuhan positif.

Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,73 persen secara tahunan dan 2,25 persen secara kuartalan.

Inflasi Jawa Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,72 persen secara tahunan. Sementara neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juli 2026 membukukan surplus sebesar USD13,79 miliar.

Kinerja tersebut memperlihatkan peran APBN sebagai instrumen penyangga atau shock absorber sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Purbaya menegaskan pengelolaan anggaran negara harus terus dilakukan secara optimal, tepat sasaran, dan mampu memberikan efek berganda bagi perekonomian.

“Yang kita pastikan adalah anggaran negara dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” pungkas Purbaya.