DPRD Makassar dan RSUD Daya Bahas Pengawasan Pemerintahan serta Pelayanan Kesehatan

KITASULSEL–MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, SE, bersama jajaran RSUD Daya Kota Makassar mengikuti kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XI Tahun Anggaran 2026, Jumat (25/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Almadera Hotel, Jalan Somba Opu Nomor 235, Makassar, tersebut menjadi forum untuk memperkuat pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.

Dalam kegiatan tersebut, Ari Ashari Ilham hadir sebagai salah satu narasumber. Ia menyampaikan materi terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pentingnya membangun sinergi antara lembaga legislatif dengan perangkat pelayanan publik.

Menurutnya, fungsi pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan program yang telah ditetapkan. Pengawasan juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

RSUD Daya Bahas Penanganan Pasien Gawat Darurat

Selain Ari Ashari Ilham, Direktur RSUD Daya Kota Makassar, dr. A. Any Muliany M, M.Kes, turut menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.

Ia memberikan pemaparan mengenai pelayanan kesehatan, terutama mekanisme penanganan pasien dalam kondisi kegawatdaruratan.

Salah satu materi yang mendapat perhatian peserta adalah pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Dalam pemaparannya, peserta mendapatkan penjelasan mengenai alur pelayanan, kriteria pasien yang membutuhkan penanganan segera, serta berbagai tahapan yang dilakukan dalam upaya penyelamatan nyawa pasien.

Pemahaman terhadap sistem pelayanan IGD menjadi penting karena kondisi kegawatdaruratan membutuhkan respons yang cepat, tepat, dan terukur.

Penanganan pasien di IGD dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi serta tingkat urgensi masing-masing pasien. Dengan demikian, proses pelayanan dapat dilakukan sesuai kebutuhan medis dan prioritas kegawatdaruratan.

Perkuat Wawasan Pengawasan Pemerintahan

Kegiatan tersebut juga menghadirkan Abd. Latif Hasan, SE, sebagai narasumber. Materi yang disampaikan turut memperkaya wawasan peserta mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Jalannya kegiatan dipandu moderator Nilda Windasari. Diskusi berlangsung interaktif dengan peserta mengikuti pemaparan materi dari para narasumber.

Peserta tidak hanya mendapatkan materi secara teoritis, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di lapangan.

Memasuki penghujung acara, peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada para narasumber.

Sesi tanya jawab tersebut menjadi ruang dialog untuk memperjelas sejumlah hal terkait fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun mekanisme pelayanan kesehatan, khususnya dalam penanganan pasien yang membutuhkan pertolongan segera.

Dorong Pelayanan Publik Semakin Responsif

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XI Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta terhadap fungsi pengawasan sekaligus meningkatkan koordinasi antara unsur legislatif dan perangkat pelayanan publik.

Di sektor kesehatan, pemahaman mengenai mekanisme pelayanan kegawatdaruratan juga menjadi bagian penting dalam mendorong pelayanan yang cepat dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Sinergi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan terus diperkuat sehingga fungsi pengawasan tidak hanya berjalan sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan mampu membawa hasil pembahasan dan pemahaman yang diperoleh untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif serta pelayanan masyarakat yang semakin responsif.