TP PKK Kota Makassar Beri Bantuan Paket Kain Kafan Ke Seluruh PKK Kecamatan

Published

1 tahun ago

24 Mei 2024

Kitasulsel–Makassar TP PKK Kota Makassar memberikan sumbangan paket kain kafan ke seluruh PKK Kecamatan se Kota Makassar. Bantuan tersebut diterima oleh masing-masing Ketua TP PKK Kecamatan.

Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail, hadir menyerahkannya secara langsung di akhir acara kajian islam yang helat oleh Pokja I di Auditorium PKK Kota Makassar, Kamis (23/05/2024).

Indira mengatakan bantuan sarana kematian yang diberikannya secara simbolis melalui TP PKK ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan di Kota Makassar.

“Ini untuk membantu masyarakat dengan meringankan beban dalam mengurus kematian keluarga maupun warganya,” kata Indira.

Pemberian bantuan sarana kematian seperti ini bukan kali pertama di lakukan oleh TP PKK Kota Makassar. Tahun sebelumnya, TP Kota Makassar juga membagikan pakat peralatan mandi jenazah serta penutup jenazah kepada seluruh kecamatan di Kota Makassar.

Sebelumnya, Indira turut menyimak dengan takzim kajian islam bersama seluruh pengurus TP PKK Kota Makassar.

Kegiatan Kajian Islam ini juga sebagai bentuk dukungan TP PKK Kota Makassar terhadap program Penguatan Keimanan Umat Pemerintah Kota Makassar.

Indira menyampaikan melalui program Penguatan Keimanan Umat dan Pokja 1 TP PKK. Mereka menghidupkan program keagamaan di kehidupan Masyarakat Kota Makassar.

Seperti pengajian lorong, sholat subuh berjamaah, pembinaan qori’-qori’ dan hafidz-hafidz hingga mendorong kehidupan toleransi umat beragama di lorong wisata.

“Sebenarnya untuk urusan keagamaan memang sudah melebar ke seluruh Kota Makassar. Pokja I TP PKK juga sudah melebar ke 15 kecematan,” jelas Indira.

Namun demikian, Indira menuturkan bahwa kondisi iman manusia tentu yang naik turun. Sehingga perlu kajian sebagai wadah untuk belajar, memperbaiki akidah dan menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Sejalan dengan itu, selain sumbangan kain kafan tersebut sebagai bentuk bantuan, Kata Indira, juga menjadi pengingat bagi masyarakat muslim Kota Makassar untuk terus melakukan amalan sebagai bekal di kehidupan selanjutnya.(*)

POLITIK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Parepare, KPU dan Bawaslu Berkoordinasi dengan Disdukcapil

Published

1 jam ago

18 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–PAREPARE Dalam rangka mendukung kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 18 Juni 2025.

PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir, yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk data penduduk luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis beserta staf Pencegahan dan Parmas, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra, serta staf terkait dari Divisi Data dan Informasi.

Komisioner KPU Parepare, Kalmasari mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akan segera dimutakhirkan.

Ia menyebut bahwa ke depan akan dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, hingga masyarakat. “Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Parepare, Fadly Azis menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengawal tahapan PDPB. “Pengawasan tetap akan kami jalankan secara optimal,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Suriani, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.

Menurutnya, data agregat yang diterima dari pusat hanya datang dua kali setahun, yakni pada bulan Juni/Juli dan Januari, sehingga terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data terkini.

Ia juga menyoroti kendala terkait data warga yang telah meninggal dunia. “Sering kali kami tidak menerima laporan dari BPJS, sehingga meskipun orang tersebut sudah meninggal, pembayaran BPJS masih berlangsung melalui subsidi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal ini, kata Suriani, menyebabkan ketidaksinkronan data antara Disdukcapil dan BPJS. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil telah mendorong partisipasi RT/RW melalui aplikasi “Lapor Hati” yang dapat digunakan untuk melaporkan warga yang meninggal atau pindah domisili.

Suriani menambahkan bahwa data kematian yang dilaporkan ke KPU sejauh ini sebanyak 366 orang, namun jumlah tersebut kemungkinan besar sudah bertambah. “Pada bulan Mei saja tercatat ada 30 orang yang meninggal dunia,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, dia mengusulkan pembentukan grup komunikasi antara KPU dan Disdukcapil untuk mempermudah proses penyandingan data ke depan.

Usulan ini disambut baik oleh Kalmasari yang menegaskan bahwa KPU tidak meminta data baru, melainkan hanya menyandingkan data yang dimiliki dengan pembaruan dari Disdukcapil.

KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk turut menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih demi terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. (*)