Connect with us

Bersilaturahmi dengan Masyarakat Pa’baeng-baeng, RL Sampaikan Pentingnya Pendidikan

Published

on

Kitasulsel, Makassar — Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo memenuhi undangan tokoh masyarakat Kelurahan Pa’Baeng-Baeng di Warkop Kongkow 86 Kompleks Perikanan Darat, Makassar, Jumat (6/1/2023).

Hadir sejumlah tokoh Bassibarania Kelurahan Pa’ Baeng-Baeng, H.A.Salehuddin Kr. Gau, dan para Ketua ORW dan ORT bersama pemuka masyarakat menyambut kehadiran politisi yang dikenal Anak Rakyat itu.

Tokoh Masyarakat Pa’baeng-baeng, Karaeng Gau menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Ketua DPRD  Rudianto Lallo ke Kelurahan Pa’Baeng-Baeng untuk bersilaturahmi dengan warga.

“Meskipun dalam kondisi hujan di Kota Makassar, Pak Ketua DPRD tetap hadir menemui kita. Ini semua karena kecintaannya kepada warga,” ujarnya.

Sementara itu, Rudianto Lallo mengatakan jika  kedatangannya di Kelurahan Pa’Baeng-Baeng, bukan sebagai tamu undangan, melainkan bersilaturahmi kepada keluarganya yang ada di sini.

“istri saya dari Kabupaten Jeneponto dan yang menerima lamarannya adalah orang tua Camat Tamalate, dengan demikian, saya telah menjadi satu kesatuan,” ujar Rudiyanto yang mendapatkan gelar sebagai “Karaeng Gassing” di Jeneponto itu.

Di kesempatan ini, Politisi NasDem itu terus mengingatkan masyarakat agar men-support pendidikan anak-anak. Dia menceritakan kisah hidupnya dari anak rakyat, orangtua selaku petambak dan ibu hanya guru mengaji. Menyedihkan lagi, di usia yang masih remaja, saat duduk di bangku kelas dua SMA, sang bapak Daeng Lallo meninggal dunia.

“kehadiran kami di sini, untuk mengenalkan diri bahwa sebagai “Anak Rakyat” andaikata tujuh tahun lalu, tidak bebas tes masuk Unhas, maka mungkin saya menjadi petugas empang, namun karena tekad seorang ibu untuk men-support pendidikan akhirnya bisa sampai pada posisi saat ini, sebagai Ketua DPRD Makassar,” paparnya.

Di samping itu, dia menyampaikan jika kehadirannya di Pa’Baeng-Baeng telah memberi energi 50 persen untuk maju di pemilihan Wali Kota Makassar pada 2024 mendatang.

“jika kemarin-kemarin 40 persen, maka dengan hadirnya kita semua di sini, menambah energi saya,”paparnya.

Rudianto Lallo yang juga selaku founder anak rakyat itu mengajak seluruh masyarakat Kecamatan Tamalate untuk mensukseskan jalan sehat bersama anak rakyat pada tanggal 29 Januari 2023 mendatang.

“ini berhadiah utama umrah dan sepeda motor. Kegiatan ini bagian daripada menjalin silatirahmi dengan masyarakat, sekaligus ingin berbagi,” ujaernya.

Hadir pada kesempatan Ketua-ketua ORW dan ORT, Ilham dari Bontoduri, Koordinator Shelter Warga, Ahmad Bohari, Pengurus Masjid Nikmatullah, Sekretaris Pengurus Masjid Besar Al-Abrar, Bhabimkamtibmas Aiptu Suhardi Dg Naba, Babinsa Serma Kamaruddin dan Lurah Pa’Baeng-Baeng, Yudi Handoyo, S.Sos.

Selain itu, hadir pula Drs. Sofyan Jalil (Karaeng Tompo) dan Hj. Muli dari Majelis Taklim Maccini Sombala.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending