Nasional
Bertandang ke Jepang, Kepala BPOM RI: Penguatan Kerja Sama Farmasi hingga Pangan
Kitasulsel–JAKARTA Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Taruna Ikrar, melaksanakan courtesy call dengan Duta Besar Indonesia untuk Jepang sebagai bagian dari persiapan menghadiri 4th Asia Pacific USP Convention Regional Chapter Meeting.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai isu strategis yang tidak hanya terkait sektor farmasi, tetapi juga peluang memperkuat kerja sama di bidang pangan olahan.
“Pertemuan ini juga difokuskan pada persiapan untuk menyelenggarakan Indonesia-Japan Business Forum on Drug and Food Manufacturing, sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas dan daya saing produk Indonesia di pasar Jepang dan global,” ujar Taruna Ikrar dalam keterangannya, Senin (9/9/2024).
Dalam kunjungannya tersebut, Taruna didampingi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rita Endang.
Lebih lanjut, Taruna yang merupaka. salah satu ilmuwan dunia ini menyampaikan bahwa forum kerja sama yang selama ini telah terjalin, seperti Indonesia-Japan Business Forum on Drug and Food Manufacturing, akan terus diperkuat.
“Forum ini menjadi wadah strategis untuk membahas berbagai tantangan dan peluang kerjasama dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk farmasi serta pangan olahan antara kedua negara,” katanya.
Dengan komitmen bersama, katanya, diharapkan kolaborasi ini mampu memberikan solusi konkret untuk menuntaskan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku industri pangan, sekaligus meningkatkan ekspor produk Indonesia ke Jepang.
Selain itu, Taruna menegaskan pentingnya meningkatkan sinergi lintas lembaga melalui forum kerjasama yang sudah ada, yaitu Indonesia-Japan Business Forum on Drug and Food Manufacturing.
“Forum selama ini telah menjadi platform penting untuk membahas isu-isu regulasi, standar mutu, serta peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang, khususnya di sektor farmasi dan pangan,” ujarnya.
Lanjut Taruna bahwa forum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana diskusi, tetapi juga sebagai wadah konkret untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh pelaku industri, terutama terkait dengan hambatan ekspor produk Indonesia ke Jepang.
Kolaborasi yang berkelanjutan antara BPOM, KBRI Jepang, dan para pelaku industri Indonesia merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa produk-produk farmasi dan pangan Indonesia tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga mampu bersaing di pasar global.
lDengan dukungan diplomasi ekonomi yang kuat, kerjasama ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan ekspor produk-produk unggulan, baik di sektor farmasi maupun pangan olahan,” pungkas Taruna.
Heri Akhmadi Duta Besar Indonesia untuk Jepang menyampaikan apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai oleh industri farmasi Indonesia, terutama terkait penerapan prinsip Good Manufacturing Practice (GMP) dalam sistem penjaminan mutu produk obat.
Menurutnya, implementasi GMP telah memastikan bahwa produk-produk farmasi dari Indonesia mampu memenuhi standar kualitas dan keamanan yang dipersyaratkan oleh pasar Jepang.
Sistem yang kuat ini telah membuka pintu bagi produk farmasi Indonesia untuk diterima secara luas di pasar internasional.
”Namun, Duta Besar menekankan bahwa keberhasilan dalam sektor farmasi ini perlu ditularkan ke sektor pangan,” ujar Heri.
Ia menambahkan, saat ini bahwa masih banyak produk pangan ekspor dari Indonesia yang mengalami penolakan di pasar Jepang akibat belum terpenuhinya standar mutu dan keamanan yang diharapkan.
“Banyak produk yang tidak lulus uji karena belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip Good Agriculture Practice (GAP) dan GMP di sepanjang rantai produksinya.
Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong implementasi standar-standar internasional ini pada produk pangan, guna memperkuat daya saingnya di pasar global,” beber Heri. (*)
Nasional
Menag: Kemenag dan MUI Saling Melengkapi dalam Menjaga Kehidupan Beragama
Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun kehidupan beragama di Indonesia. Menurutnya, pemerintah menjalankan fungsi pelayanan dan tata kelola kehidupan beragama, sementara MUI berperan memberikan pandangan keagamaan yang menjadi rujukan umat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Agama saat menghadiri Silaturahmi Nasional Ukhuwah Islamiyah MUI di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Senin (29/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Menag mengajak MUI untuk terus memperkuat perannya sebagai penjaga nilai-nilai dasar ajaran Islam sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan keagamaan yang harmonis.
Menurut Menag, MUI memiliki otoritas moral dan keilmuan yang sangat penting dalam memastikan berbagai kebijakan maupun dinamika sosial tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.
“Selama masih ada MUI, saya yakin hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dasar Islam tidak akan mudah lolos. Di situlah pentingnya peran MUI,” ujar Nasaruddin Umar.
Ia juga mengingatkan pentingnya membedakan antara ajaran yang bersifat prinsip (tsawabit) dengan persoalan yang masih terbuka untuk ijtihad. Menurutnya, ruang dialog dan penafsiran tetap diperlukan selama tidak menyentuh prinsip-prinsip dasar agama.
“Kita tidak boleh menawar ajaran dasar, tetapi dalam persoalan ijtihadi ruang diskusi tetap terbuka,” katanya.
Bahasa Agama Kunci Keberhasilan Pembangunan
Lebih lanjut, Menag menilai pembangunan nasional membutuhkan dukungan para ulama, tokoh agama, dan organisasi keagamaan agar memperoleh partisipasi penuh dari masyarakat.
Menurutnya, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah akan lebih efektif apabila memperoleh legitimasi dari para pemuka agama.
Sebagai contoh, Menag menyinggung keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang semakin diterima masyarakat setelah melibatkan ulama dalam proses sosialisasi.
“Agama sangat penting memberikan motivasi bagi suksesnya pembangunan. Tanpa bahasa agama, sulit memperoleh partisipasi sepenuh hati dari masyarakat,” ujarnya.
Nasaruddin Umar menambahkan, Indonesia memiliki modal sosial yang kuat melalui kolaborasi antara pemerintah dan organisasi keagamaan. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga kerukunan, serta membangun kehidupan beragama yang moderat dan membawa manfaat bagi kemajuan bangsa.
Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan MUI, menurut Menag, menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga persatuan, memperkuat harmoni sosial, dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login