Luwu Timur
Bupati Luwu Timur Ikuti Vidcon Rapurna TMMD ke-46 TA 2025, Tegaskan Komitmen Dukung Pembangunan Desa
Kitasulsel–Sorowako – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, mengikuti Video Conference (Vidcon) Rapat Paripurna (Rapurna) Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-46 Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di Kantor HRTM PT Vale Indonesia, Sorowako, Kecamatan Nuha, Kamis, (04/12/2025).
Rapat paripurna yang mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa” ini dibuka secara resmi oleh Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Aster KSAD), Mayor Jenderal TNI Rachmad Zulkarnaen.
Dalam sambutannya, Mayjen TNI Rachmad Zulkarnaen menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh komandan satuan, pemerintah daerah, serta masyarakat di seluruh wilayah Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program TMMD ke-46 sepanjang Tahun Anggaran 2025.
“Saya mengajak kita semua untuk terus meningkatkan sinergi agar hasil yang kita capai mampu menghadirkan dampak yang transformatif bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rachmad Zulkarnaen.
Rapurna TMMD ke-46 ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian pelaksanaan program TMMD yang bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kegiatan, baik pembangunan fisik maupun nonfisik, yang telah dilaksanakan selama tahun 2025. Evaluasi ini mencakup pembangunan infrastruktur desa, peningkatan aksesibilitas wilayah, serta berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Selain sebagai forum evaluasi, Rapurna ini juga menjadi ajang apresiasi bagi daerah-daerah yang dinilai berhasil melaksanakan program TMMD secara optimal dan memberikan dampak nyata terhadap percepatan pembangunan desa. Berbagai praktik baik dan capaian strategis dari masing-masing daerah turut dipaparkan sebagai bahan pembelajaran bersama.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis juga dibahas, salah satunya terkait penanganan dan penyaluran bantuan bagi korban bencana di wilayah Sumatra, yang menjadi perhatian bersama antara TNI dan pemerintah daerah guna memastikan respons cepat dan tepat sasaran.
Sementara itu, Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, dalam keterangannya menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antara TNI dan Pemerintah Daerah merupakan kekuatan besar dalam mendorong percepatan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan yang masih membutuhkan sentuhan infrastruktur dan pemberdayaan.
Menurutnya, program TMMD telah terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, tidak hanya dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga dalam meningkatkan semangat gotong royong, kebersamaan, serta wawasan kebangsaan.
“Kita sangat mendukung dan siap membantu program TMMD. Program ini memiliki dampak yang sangat nyata bagi masyarakat desa, baik dari sisi pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat,” tegas Bupati Irwan.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan terus berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan TMMD di masa mendatang, sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Turut mendampingi Bupati Luwu Timur dalam kegiatan tersebut antara lain Komandan Kodim (Dandim) 1403 Palopo Letkol Inf Windra Sukma Prihantoro, Ketua DPRD Luwu Timur Ober Datte, Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur Jihadin Paruge, Perwira Penghubung (Pabung) Luwu Timur Mayor Inf. Syarifuddin, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Luwu Timur Kamal Rasyid.
Melalui keikutsertaan dalam Rapurna TMMD ke-46 ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan TNI dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah dan nasional.
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.
“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.
Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.
“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.
Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login