Mentan: Produsen Beralih ke Beras Fortifikasi, Dugaan Praktik Curang Meningkat

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan banyak produsen beras kini lebih memilih memproduksi beras fortifikasi dibandingkan beras premium. Pergeseran tersebut diduga dipicu kebijakan pemerintah yang membatasi harga jual beras premium melalui penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga ruang untuk mengambil keuntungan berlebih semakin sempit.

Pemerintah menetapkan HET beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram, sehingga produsen tidak dapat menjual di atas batas tersebut. Menurut Amran, kondisi ini membuat sebagian pelaku usaha beralih ke beras fortifikasi yang dinilai memiliki margin keuntungan lebih besar.

“Kalau premium kan tidak bisa main-main, kita kunci. Dugaan kami, mereka berpindah lagi ke beras fortifikasi,” kata Amran di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (31/7).

Ia menilai perpindahan tersebut didorong keinginan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Bahkan, Kementerian Pertanian menemukan adanya praktik penjualan beras fortifikasi dengan harga mencapai Rp42 ribu per kilogram, jauh di atas harga beras premium.

“Bayangkan kalau jual Rp42 ribu, tentu keuntungannya sangat besar,” ujarnya.

Mayoritas Merek Tidak Memenuhi Standar

Hasil pengawasan Kementerian Pertanian pada Juni 2026 terhadap 15 merek beras fortifikasi menunjukkan 12 merek dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sementara hanya tiga merek yang memenuhi standar. Harga beras fortifikasi yang diawasi berkisar antara Rp17.580 hingga Rp42.500 per kilogram.

Produksi beras fortifikasi sendiri mengacu pada SNI 9314:2024 untuk kernel beras fortifikan dan SNI 9372:2025 untuk beras fortifikasi. Standar tersebut mengatur kandungan minimal vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, seng, serta rasio pencampuran kernel fortifikan minimal satu persen.

Potensi Kerugian Masyarakat Capai Rp71,9 Triliun

Amran menyebut praktik kecurangan dalam tata niaga beras fortifikasi berpotensi merugikan masyarakat hingga Rp71,9 triliun setiap tahun. Selain itu, negara diperkirakan turut menanggung kerugian sekitar Rp56 triliun melalui berbagai subsidi yang diberikan pada sektor perberasan.

Perhitungan tersebut didasarkan pada selisih harga rata-rata beras fortifikasi sebesar Rp22.665 per kilogram dibandingkan HET beras premium Rp14.900 per kilogram, yang dikalikan dengan estimasi konsumsi beras fortifikasi nasional sekitar 9,2 juta ton per tahun.

Amran menambahkan, subsidi pemerintah terhadap produksi beras mencakup pupuk, irigasi, listrik, bahan bakar minyak, benih, hingga alat dan mesin pertanian. Total subsidi sektor beras pada 2025 diperkirakan mencapai Rp144 triliun, sehingga seluruh beras produksi dalam negeri pada dasarnya merupakan komoditas yang memperoleh dukungan anggaran negara.

Stok Beras Nasional Dipastikan Aman

Di tengah kekhawatiran dampak fenomena El Nino, Kementerian Pertanian memastikan pasokan beras nasional masih dalam kondisi aman. Hingga akhir Juli 2026, total stok beras diperkirakan mencapai 26,87 juta ton, terdiri atas 5,25 juta ton stok Bulog, 11,04 juta ton stok di masyarakat, dan 10,58 juta ton potensi panen (standing crop).

Dengan kebutuhan konsumsi sekitar 2,59 juta ton per bulan, stok tersebut diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan nasional selama sekitar 10,38 bulan atau 311 hari. Sementara itu, produksi beras nasional sepanjang Januari–Juli 2026 telah mencapai 22,03 juta ton.

“Artinya El Nino yang sekarang ramai dibicarakan, insya Allah kita bisa lolos dan tidak memengaruhi kondisi perberasan Indonesia. Stok kita aman,” tegas Amran.