Connect with us

Pemkot Makassar

Makassar Raih Penghargaan Kota Terbaik TP2DD 2026, Munafri Tekankan Dampak Digitalisasi

Published

on

KITASULSEL–JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar mendapat pengakuan di tingkat nasional atas upaya mempercepat transformasi digital layanan pemerintahan dan transaksi keuangan daerah. Kota Makassar meraih penghargaan sebagai Kota Terbaik Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026, yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).

Munafri menerima penghargaan tersebut bersama sembilan kota dan kabupaten lainnya di Indonesia. Penyerahan penghargaan berlangsung dalam forum yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.

Penghargaan tersebut menjadi bagian dari agenda nasional untuk memperkuat percepatan digitalisasi daerah, khususnya dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut Rakornas P2DD 2026 menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah sekaligus mempercepat transformasi digital.

Munafri: Digitalisasi Harus Beri Dampak Nyata

BACA JUGA  Munafri Tekankan Toleransi dan Harmoni di Festival Jappa Jokka Cap Go Meh 2026

Usai menerima penghargaan, Munafri mengatakan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Makassar tidak diarahkan sebatas mengubah sistem konvensional menjadi layanan berbasis teknologi.

Menurutnya, digitalisasi juga harus mampu membangun ekosistem transaksi dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta akuntabel.

Selain itu, pemanfaatan teknologi diharapkan dapat membuat layanan pemerintah lebih mudah dan cepat diakses masyarakat. Digitalisasi juga diarahkan untuk memangkas proses pelayanan yang panjang sekaligus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

“Ini adalah upaya yang kita lakukan bersama untuk memaksimalkan progres digitalisasi di dalam sistem Pemerintah Kota Makassar untuk memberikan jaminan terhadap transparansi dan akuntabilitas, mempermudah layanan dan akses layanan dari pemerintah ke masyarakat,” kata Munafri.

Pernyataan tersebut sejalan dengan arah penguatan digitalisasi daerah dalam agenda nasional. Pemerintah pusat bersama Bank Indonesia terus mendorong transformasi digital agar tidak berhenti pada penggunaan teknologi, tetapi dapat memberikan manfaat terhadap produktivitas, tata kelola, serta pelayanan kepada masyarakat.

Tidak Sekadar Membangun Platform

Munafri menegaskan, berbagai aplikasi dan layanan digital yang dikembangkan Pemkot Makassar harus memiliki fungsi yang jelas dalam mendukung pelayanan publik.

BACA JUGA  Seleksi Pimpinan Baznas Makassar Masuk Tahap Krusial, Tersisa 10 Kandidat Terbaik

Menurutnya, keberadaan platform digital tidak boleh hanya menjadi gerakan administratif atau sekadar memenuhi kebutuhan transformasi teknologi. Pemanfaatannya harus diarahkan untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Karena itu, pemerintah kota terus mendorong integrasi berbagai layanan agar masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan dengan lebih sederhana.

“Inilah yang terus kita kembangkan dengan berbagai platform yang ada di pemerintah kota supaya percepatan akses digitalisasi ini benar-benar tidak hanya menjadi sebuah gerakan, tapi memberikan dampak nyata untuk bisa semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat,” ujar Munafri.

Makassar dan Penguatan Digitalisasi Keuangan

Penguatan digitalisasi keuangan daerah juga menjadi salah satu bagian penting dalam kerja TP2DD Kota Makassar.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pendapatan Daerah telah mendorong digitalisasi penerimaan pajak daerah melalui penguatan infrastruktur digital, integrasi kanal pembayaran non-tunai, pemanfaatan data untuk pengawasan kepatuhan, serta edukasi kepada wajib pajak.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas penerapan transaksi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Pada Juli 2026, Munafri juga menegaskan bahwa transformasi digital Pemkot Makassar harus menghasilkan implementasi dan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam agenda High Level Meeting TP2DD Kota Makassar.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Dorong ASN Menulis Buku, Perkuat Budaya Literasi di Era Digital

Bagian dari Agenda Digitalisasi Nasional

Penghargaan TP2DD 2026 diberikan di tengah penguatan agenda ekonomi dan keuangan digital secara nasional.

Bank Indonesia menyebut FEKDI x IFSE 2026 menjadi wadah untuk memperkuat sinergi kebijakan, inovasi, dan pengembangan talenta digital. Kegiatan tersebut berlangsung 24–26 September 2026 di JICC dengan melibatkan pemerintah, regulator, industri keuangan, fintech, serta berbagai pemangku kepentingan.

Sementara itu, Rakornas P2DD 2026 menjadi forum koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat implementasi digitalisasi keuangan daerah.

Bagi Pemerintah Kota Makassar, penghargaan yang diterima Munafri menjadi bagian dari perjalanan pengembangan sistem pemerintahan berbasis digital. Ke depan, penguatan integrasi layanan, transaksi non-tunai, transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses masyarakat menjadi bagian dari arah transformasi digital yang terus dikembangkan.

Dengan demikian, capaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan penghargaan, tetapi juga menjadi momentum bagi Pemkot Makassar untuk melanjutkan pengembangan ekosistem digital yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Trending