Luwu Timur
Bupati Luwu Timur Sambut Kunjungan Kemendagri, Bahas Kesiapan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Kitasulsel–LUWUTIMUR— Suasana di Ruang Kerja Bupati Luwu Timur siang itu tampak hangat namun serius. Di balik meja besar berlapis kayu coklat tua, Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menerima langsung jajaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang datang dalam rangka pembahasan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian koordinasi lintas daerah untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program yang dicanangkan pemerintah pusat tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati Irwan menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kunjungan dan perhatian dari pihak Kemendagri terhadap daerahnya.
“Kami berterima kasih atas perhatian dan kunjungan dari Kemendagri. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur siap mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis ini, termasuk percepatan pelaksanaan di lapangan,” ujar Irwan dengan nada optimis.
Menurut Irwan, Luwu Timur termasuk daerah yang memiliki kesiapan tinggi dalam menjalankan program MBG. Berbekal infrastruktur pemerintahan yang relatif solid serta koordinasi aktif antarinstansi, Pemkab Luwu Timur disebut telah menyiapkan berbagai langkah strategis. Salah satu fokus utamanya adalah integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai dasar penyusunan jadwal distribusi dan pengelolaan bahan pangan lokal.
“Kami berupaya agar seluruh persiapan, termasuk jadwal distribusi dan penyediaan bahan makanan lokal, dapat dirancang dengan baik agar program ini berjalan tepat waktu dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah serta memperkuat ketahanan pangan lokal melalui pemanfaatan hasil bumi daerah. Untuk itu, setiap pemerintah kabupaten dan kota diminta memastikan kesiapan dapur MBG, jalur distribusi, serta data penerima manfaat secara akurat dan transparan.
Dalam kesempatan yang sama, Kasubag Administrasi Keuangan Kemendagri, Dr. Andi Sutra Rimba, menyampaikan apresiasi atas respon cepat dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menindaklanjuti berbagai koordinasi yang telah dilakukan sebelumnya.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati beserta Tim Satgas SPPG Luwu Timur yang telah merespons dengan cepat. Data yang kami butuhkan, terutama terkait progres dapur MBG, dapat diperoleh dengan lengkap dan terverifikasi,” ungkap Andi.
Ia menambahkan bahwa kunjungan kerja tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari proses pendampingan yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah. Kemendagri berkomitmen membantu memastikan program MBG berjalan sesuai mekanisme dan tepat sasaran, termasuk melalui pengawasan dan pelatihan teknis bagi aparatur pelaksana di daerah.
Di akhir pertemuan, kedua pihak sepakat untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas sektor agar pelaksanaan MBG di Luwu Timur dapat menjadi model implementasi program nasional yang efektif dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga berjanji akan melibatkan unsur masyarakat, seperti kelompok tani dan UMKM pangan lokal, dalam rantai penyediaan bahan makanan bergizi.
Pertemuan ditutup dengan peninjauan singkat terhadap rancangan jadwal implementasi MBG serta diskusi teknis mengenai pemetaan wilayah penerima manfaat. Dengan kesiapan yang matang dan semangat kolaborasi yang kuat, Luwu Timur tampaknya siap menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di kawasan timur Indonesia.
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.
“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.
Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.
“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.
Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login