Connect with us

Luwu Timur

Panen Raya di Wotu: Bupati Luwu Timur Tegaskan Komitmen Lindungi Harga Gabah Petani

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR— Rabu pagi (29/10/2025), hamparan padi menguning di lahan percontohan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Wotu tampak semarak. Udara hangat khas pedesaan berpadu dengan aroma jerami yang baru dipotong. Di tengah suasana penuh semangat itu, Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, hadir langsung untuk mengikuti panen padi di lokasi penangkaran benih unggul tersebut.

Tak hanya sekadar menyaksikan, Bupati Irwan turut turun ke sawah, menggenggam sabit, dan memanen padi bersama para petani. Momen itu disambut tepuk tangan hangat dari warga dan penyuluh yang hadir. Seusai panen, Irwan juga meninjau kandang ayam petelur untuk memanen telur secara simbolis, lalu melanjutkan kunjungan ke kandang kambing yang berada di area yang sama.

Menegakkan Harga Dasar Gabah: “Kita Akan Tindak Tegas!”

Dalam sambutannya, Irwan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan harga gabah petani tidak dibeli di bawah Rp6.500 per kilogram, sesuai arahan dari pemerintah pusat. Ia mengaku masih menerima laporan bahwa sebagian petani di Luwu Timur menjual hasil panen mereka di bawah harga tersebut.

“Masih ada sebagian masyarakat kita yang gabahnya dibeli di bawah Rp6.500. Saya sudah sampaikan ke kepala desa untuk melaporkan hal ini. Ini perintah langsung dari Bapak Presiden melalui Menteri Pertanian. Kalau masih terjadi, kita akan tindak sesuai aturan yang berlaku,” tegas Bupati Irwan di hadapan petani dan undangan.

BACA JUGA  Bupati Irwan Audiensi dengan Wakil Menteri Pariwisata RI, Ini yang Dibahas

Pernyataan itu disambut antusias oleh petani yang selama ini berharap harga gabah mereka lebih terlindungi. Irwan menilai kebijakan harga minimum sangat penting untuk menjaga kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas ekonomi pedesaan.

Panen di Atas 8 Ton Per Hektar, Bukti Benih Unggul dan Pengelolaan Baik

Hasil panen di BPP Wotu kali ini terbilang menggembirakan: produktivitas mencapai lebih dari 8 ton per hektare. Angka tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan program penangkaran benih yang dikelola oleh BPP bersama kelompok tani setempat.

“Saya sangat mengapresiasi hasil panen ini. Produksinya tinggi, di atas delapan ton per hektare. Saya berharap model seperti ini bisa kita terapkan di banyak lahan pertanian lain di Luwu Timur,” ujar Irwan.

Ia menambahkan bahwa Luwu Timur memiliki potensi pertanian yang luar biasa. Menurutnya, jika pengelolaan dana desa yang mencapai dua miliar rupiah per desa diarahkan dengan efektif ke sektor produktif seperti pertanian, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat pesat.

BACA JUGA  Penyaluran Kartu Lansia di Burau Penuh Haru: 111 Warga Lanjut Usia Terima Bantuan, Senyum Merekah Sepanjang Acara

“Saya tidak ingin potensi daerah kita yang sangat luar biasa ini tidak termanfaatkan. Dengan mengelola dua miliar per desa saja dengan baik, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal,” tambahnya.

Menuju Pertanian Mandiri: Dari Benih hingga Baruga Tani

Lebih jauh, Irwan menegaskan pentingnya kemandirian benih dan pemberdayaan petani sebagai pilar utama pembangunan pertanian daerah. Ia menyebutkan bahwa pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dengan dinas pertanian untuk membimbing para petani agar lebih produktif dan berdaya saing.

“Petani kita harus betul-betul berdaya, dan akan dibimbing oleh dinas terkait. Nanti akan ada Baruga Tani yang akan menaungi semua kegiatan pertanian di daerah ini,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator BPP Wotu, Ketut Murtika, dalam laporannya mengungkapkan bahwa kegiatan panen ini merupakan bagian dari program pemanfaatan lahan percontohan BPP sebagai penangkar benih varietas Impari 42, yang dikenal unggul dan adaptif terhadap berbagai kondisi lahan.

Menurut Ketut, penggunaan benih bermutu dan berkualitas mampu meningkatkan produktivitas hingga 30 persen dibanding varietas biasa. Ia menambahkan bahwa tujuan dari program ini bukan hanya untuk meningkatkan hasil panen, tetapi juga sebagai langkah menuju kemandirian benih dan tempat pembelajaran bagi penyuluh serta petani.

BACA JUGA  Bupati dan Wabup Lutim Beri Penghormatan Terakhir untuk Pdt. Ark Rarung

“Kami berharap lahan percontohan ini menjadi laboratorium lapangan bagi para petani. Di sini mereka bisa belajar teknologi budidaya, cara memilih benih unggul, dan manajemen pertanian modern,” ujar Ketut.

Kehadiran Multi-Pihak dan Dukungan untuk Petani Lokal

Acara panen raya ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda Luwu Timur, perwakilan Bulog Palopo, para camat, kepala desa, penyuluh pertanian, dan sejumlah undangan lainnya. Kehadiran para pihak ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga teknis, dan masyarakat dalam mendorong sektor pertanian sebagai penggerak utama ekonomi lokal.

Bagi para petani Wotu, kegiatan ini bukan sekadar panen, melainkan simbol harapan baru. Harapan akan harga yang adil, benih unggul yang mandiri, dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada pelaku utama pertanian.

Di tengah hamparan sawah yang mulai menguning kembali diterpa angin sore, gema optimisme itu terasa kuat. Seolah setiap bulir padi yang jatuh ke tanah membawa pesan: pertanian Luwu Timur sedang tumbuh menuju kemandirian dan kesejahteraan yang nyata.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

on

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

BACA JUGA  Bupati dan Wabup Lutim Beri Penghormatan Terakhir untuk Pdt. Ark Rarung

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

BACA JUGA  Bupati Irwan Audiensi dengan Wakil Menteri Pariwisata RI, Ini yang Dibahas

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

BACA JUGA  Ketua Dekranasda Luwu Timur Raih Juara 1 Parade Wastra di Expo Kreatif Andalan 2025, Tarian Riringgo Memukau Pengunjung

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.

Continue Reading

Trending