Danantara Disebut Independen dari APBN, Belanja Negara 2027 Tembus Rp4.097 Triliun

KITASULSEL–JAKARTA — Posisi Danantara Indonesia sebagai lembaga investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu isu ekonomi yang mendapat perhatian pada Rabu (23/9/2026).

Pemerintah menegaskan Danantara dirancang sebagai instrumen investasi yang dapat bergerak secara komersial, sementara APBN tetap menjalankan fungsi fiskal negara untuk membiayai pembangunan dan berbagai program pelayanan masyarakat.

Pada saat yang sama, pemerintah bersama DPR RI tengah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dengan rencana belanja mencapai Rp4.097,2 triliun.

Angka tersebut menjadi rekor baru dalam perencanaan belanja negara dan diarahkan untuk membiayai sejumlah program prioritas nasional.

Danantara Tidak Bergantung pada APBN

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan Danantara Indonesia diposisikan sebagai entitas yang terpisah dari APBN.

Menurut Suahasil, pemisahan tersebut membuat Danantara dapat menjalankan fungsi sebagai katalis investasi dengan orientasi komersial, sekaligus tetap membawa mandat strategis sebagai instrumen negara.

“Kita harus bersinergi dengan Danantara Indonesia, investment catalyst. Dia sudah jelas, Danantara bukan APBN, tapi Danantara adalah alat negara untuk investasi. Independen, bukan independen terhadap negara, tapi dia lepas dari APBN, dia berorientasi kepada profit dan mendukung program strategis,” kata Suahasil dalam Antara Business Forum 2026, Rabu (23/9/2026).

Konsep tersebut diharapkan membuat Danantara lebih fleksibel dalam mengelola investasi dan mengembangkan berbagai peluang usaha tanpa menjadikan APBN sebagai sumber pendanaan operasional utama.

Pemerintah merancang Danantara untuk menggabungkan kekuatan aset dan modal negara, terutama melalui BUMN, dengan partisipasi sektor swasta.

Melalui skema tersebut, Danantara diharapkan dapat menjadi penghubung antara kepentingan investasi negara dan kemampuan pembiayaan dari dunia usaha.

Dorong Investasi di Sektor Strategis

Danantara diarahkan untuk mendukung investasi pada sejumlah sektor yang dianggap strategis bagi perekonomian nasional.

Beberapa sektor tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri hingga industrialisasi.

Kehadiran Danantara juga diharapkan dapat membantu memperbesar kapasitas investasi domestik sekaligus mendukung proyek-proyek yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian.

Dalam pelaksanaannya, Danantara juga memiliki keterkaitan dengan ekosistem sektor keuangan nasional.

Suahasil menyebut Danantara telah berinteraksi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Menurut dia, keterlibatan Danantara dalam ekosistem tersebut penting karena aktivitas investasi memiliki hubungan erat dengan kondisi sektor keuangan dan sektor riil.

Meski demikian, pemerintah tetap membedakan fungsi Danantara dan APBN. APBN berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk pembiayaan negara, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, subsidi dan pembangunan infrastruktur.

Sementara Danantara menjalankan fungsi investasi dengan orientasi komersial dan keuntungan.

Belanja Negara 2027 Capai Rp4.097,2 Triliun

Di tengah penataan peran Danantara tersebut, pemerintah juga tengah menyusun postur fiskal untuk tahun anggaran 2027.

Dalam RAPBN 2027, belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun.

Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.362,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun.

Secara keseluruhan, nilai tersebut meningkat sekitar 3,9 persen dibandingkan outlook belanja negara 2026.

Pemerintah mengusung tema RAPBN 2027, yakni “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.”

Anggaran tersebut dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Program tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

Pendapatan Negara Ditargetkan Rp3.426 Triliun

Untuk mendukung pembiayaan belanja tersebut, pemerintah menetapkan target pendapatan negara dalam RAPBN 2027 sebesar Rp3.426 triliun.

Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sekitar Rp2.908 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp517,4 triliun dan hibah Rp0,7 triliun.

Pemerintah menargetkan penerimaan negara dapat diperkuat melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis perpajakan, optimalisasi penerimaan sumber daya alam serta perbaikan tata kelola PNBP.

Dengan belanja Rp4.097,2 triliun dan pendapatan Rp3.426 triliun, kebutuhan pembiayaan anggaran diproyeksikan mencapai sekitar Rp671,2 triliun.

Defisit RAPBN 2027 dirancang sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah menyatakan desain tersebut tetap memberikan ruang bagi negara untuk menjalankan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap memperhatikan kesinambungan fiskal.

APBN 2026 Defisit Rp240,1 Triliun

Sebagai gambaran kondisi fiskal berjalan, APBN 2026 hingga akhir Agustus mencatatkan defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap PDB.

Pendapatan negara sampai 31 Agustus 2026 mencapai sekitar Rp2.055,6 triliun, sedangkan belanja negara telah mencapai sekitar Rp2.295 triliun.

Dari sisi penerimaan, pendapatan negara tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan pajak tercatat tumbuh 24,1 persen. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen secara tahunan.

PNBP juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 41,7 persen menjadi Rp435,1 triliun.

Pada sisi belanja, realisasi belanja negara tumbuh 17,1 persen. Belanja kementerian/lembaga tercatat mencapai Rp912,4 triliun atau tumbuh 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal 2027.

Menjaga Keseimbangan antara Belanja dan Investasi

Pemerintah menekankan peningkatan belanja negara harus tetap diikuti dengan efisiensi dan ketepatan sasaran.

APBN tetap menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjalankan fungsi fiskal, termasuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui subsidi, kompensasi, bantuan sosial, perlindungan sosial serta pembiayaan layanan publik.

Di sisi lain, Danantara ditempatkan pada fungsi yang berbeda, yakni sebagai katalis investasi dengan orientasi komersial.

Pemisahan fungsi tersebut menjadi bagian dari desain pemerintah dalam mengoptimalkan dua instrumen sekaligus. APBN digunakan untuk menjalankan fungsi fiskal dan pelayanan publik, sementara Danantara diarahkan untuk memperbesar kapasitas investasi.

Dengan belanja negara yang direncanakan menembus Rp4.000 triliun pada 2027, pemerintah menghadapi kebutuhan untuk memastikan anggaran tetap produktif, tepat sasaran dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun, angka Rp4.097,2 triliun tersebut masih merupakan bagian dari RAPBN 2027 yang pembahasannya dilakukan bersama DPR RI. Karena itu, postur akhir anggaran masih dapat mengalami perubahan sebelum ditetapkan menjadi APBN 2027.

Catatan: Informasi mengenai RAPBN 2027 merupakan rancangan yang masih dalam proses pembahasan. Sementara itu, penjelasan mengenai posisi dan fungsi Danantara merupakan keterangan pemerintah mengenai desain lembaga tersebut.