Luwu Timur

Rakor Awal Tahun 2025, Budiman Tekankan Pentingnya Stabilitas dan Komunikasi

Published

1 tahun ago

4 Januari 2025

Kitasulsel–LUWUTIMUR upati Luwu Timur, H. Budiman, memimpin rapat koordinasi (rakor) awal tahun 2025 yang berlangsung di Aula Sasana Praja, Kantor Bupati, Jumat (03/01/2025).

Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan program kerja dan memastikan kesiapan pelaksanaan agenda pemerintah daerah di tahun yang baru.

Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Timur, H. Bahri Suli, para Asisten dan Staf Ahli, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris, serta kepala bidang dari masing-masing OPD.

Dalam arahannya, Budiman mengucap syukur bisa bertemu pada hari ini di awal tahun 2025 dengan kondisi sehat semua.

Ia mengungkapkan agar pemerintahan harus berjalan terus, karena pertanggung jawaban ada di pengguna anggaran.

Begitupun saat sudah berganti pimpinan, Budiman berpesan agar seluruh programnya harus didukung, karena itu akan menjadi visi misi RPJMD, visi misi Pemda, dan bukan lagi visi misi calon.

“Saya berharap semua proses itu berjalan dengan baik. Kita berharap bahwa kita berhasil secara karir dan ekonomi,” imbuhnya.

Selanjutnya, orang nomor satu di Luwu Timur ini mengingatkan para kepala dinas memperhatikan bawahannya agar tetap kompak dan bekerja dengan baik, ketika kedepan ada yang berganti itu sudah persoalan amanah lagi.

Karena, menurutnya, kedepan tantangannya juga berat, pemerintahan semakin disiplin, rapih, pemerintahan baru, pasti banyak juga aturan-aturan yang berubah.

“Saya berharap di tahun baru ini jauh lebih baik lagi, prestasi kita harus lebih bagus karena APBD kita juga masih cukup bagus. Keberhasilan Bupati itu adalah keberhasilan orang-orang di bawahnya, dan mari jaga stabilitas, jaga komunikasi, dan silaturahmi,” jelas Budiman.

Usai menyampaikan arahannya, Bupati Budiman mendengarkan secara langsung laporan-laporan dari beberapa kepala dinas dan camat untuk sama-sama mencarikan solusinya. (*)

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

2 minggu ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.