Luwu Timur

Bupati Irwan Sampaikan Pidatonya pada Rapat Paripurna DPRD Lutim

Published

1 tahun ago

6 Maret 2025

Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam didampingi Wakil Bupati, Hj. Puspawati Husler menyampaikan pidato pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lutim, Kamis (06/03/2025).

Paripurna DPRD dalam rangka Pidato Bupati Luwu Timur periode 2025-2030 ini dipimpin Ketua DPRD, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I dan II, HM. Siddiq BM., dan Hj. Harisah Suharjo.

Turut hadir istri Bupati, dr. Ani Nurbani yang juga Anggota DPRD Provinsi Sulsel, unsur Forkopimda, Ketua Bawaslu, segenap Anggota DPRD, Sekda Lutim, para Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, dan tamu undangan lainnya.

“Atas ridho Allah SWT, Pelantikan kami berdua Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST, IPM dan Dra. Hj. Puspawati Husler, di Jakarta pada Hari Kamis Tanggal 20 Februari 2025 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur telah menjadi titik awal bagi kami berdua, dalam mengemban amanah dari masyarakat Kabupaten Luwu Timur untuk menjadi nahkoda pembangunan daerah yang kita cintai,” kata Bupati mengawali sambutannya.

“Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Luwu Timur yang telah mempercayakan kami untuk mengemban amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk masa jabatan Tahun 2025-2030,” tambahnya.

Selanjutnya, Bupati juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada Bapak Drs.H. Budiman, M.Pd dan Bapak Moch. Akbar Andi Leluasa, S.Sos dan segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Luwu Timur, Jajaran Forkopimda, atas harmonisasi, kerjasama, juga sinergitas dalam mengawal jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Luwu Timur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama ini dapat berjalan dengan baik, dan terus ditingkatkan kedepannya.

Beliau mengungkapkan bahwa, terdapat 4 (empat) pilar utama yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi : Luwu Timur Maju Dan Sejahtera dengan Inovasi dan Gotong royong, yaitu : 1).Kelembagaan Pemerintahan yang berkualitas dan transfomasi pelayanan publik, 2).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, 3).

Struktur ekonomi yang terus tumbuh maju, serta 4).

Lingkungan Hidup yang terjaga, ketahanan bencana dan Perubahan Iklim.

Dalam melaksanakan Visi tersebut, kami akan menjabarkan ke dalam 5 (lima) Misi, yang Insha Allah bersama-sama kita akan wujudkan dalam periode pemerintahan saya bersama wakil Bupati, kedepan, yaitu:

Misi pertama: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing.

Misi kedua: Meningkatkan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan yang berkuallitas

Misi ketiga: Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan

Misi keempat: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi

Misi kelima: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital.

“Kami percaya dengan doa dan dukungan seluruh masyarakat, Allah SWT akan meridhoi langkah kita untuk membangun Luwu Timur, sehingga semua orang bisa hidup dengan layak dan bahagia,” pungkas Bupati Irwan.

Sekedar informasi, sebelumnya Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam menerima memori jabatan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur periode 2021-2025 yang diserahkan oleh Sekda Lutim, H. Bahri Suli mewakili Bupati periode sebelumnya setelah dilakukan penandatanganan Berita Acara. (*)

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

2 minggu ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.