Luwu Timur
Makna Kurban dalam Pembangunan, Pesan Mendalam Bupati Irwan Saat Shalat Idul Adha 1446 H
Kitasulsel–LUWUTIMUR Suasana penuh khidmat dan kebersamaan mewarnai pelaksanaan Shalat Idul Adha yang bertepatan dengan 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah di Masjid Agung Malili, Jumat (06/06/2025).
Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, didampingi istri yang juga Ketua TP PKK Lutim, dr. Ani Nurbani Irwan, hadir bersama keluarga untuk menunaikan ibadah Shalat Ied. Tampak mendampingi, Wakil Bupati, Hj. Puspawati Husler, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Tak hanya pejabat Pemda, Kapolres Lutim, AKBP. Zulkarnain serta unsur Forkopimda lain dan ratusan masyarakat juga antusias mengikuti Shalat Idul Adha yang memadati area Masjid Agung, bahkan hingga ke halaman luar masjid.
Pada pelaksanaan Shalat Ied kali ini, bertindak sebagai Imam adalah Ustadz Ahmad Yani yang juga Imam Masjid Agung Malili. Ustadz Lalu Murna memimpin tata cara pelaksanaan shalat, sementara khutbah disampaikan dengan penuh makna oleh Habib Husain Ahmad Al-Hamid, Pembina Ponpes Abu Muhammad dari Yayasan Ahmad Muhammad.
Dalam sambutannya sebelum pelaksanaan Shalat Ied, Bupati Irwan menekankan bahwa semangat kurban bukan semata ritual keagamaan, tetapi juga simbol dari keikhlasan, pengorbanan, dan kebersamaan yang menjadi fondasi penting dalam membangun daerah.
“Qurban bukan hanya ritual keagamaan, tetapi refleksi dari semangat pembangunan. Dalam konteks kita sebagai pemerintah dan masyarakat, pembangunan daerah juga membutuhkan semangat pengorbanan dan kebersamaan,” ungkap Irwan.
Ia menambahkan, semangat inilah yang menjadi landasan moral untuk mewujudkan visi Luwu Timur JUARA – maju dan sejahtera.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat mensyukuri berbagai kemajuan yang telah dicapai, termasuk saat peringatan Hari Jadi Luwu Timur ke-22 beberapa waktu lalu.
Salah satu capaian penting yang disampaikan adalah peluncuran tiga kartu sakti, yakni Kartu Pintar, Kartu Sehat, dan Kartu Lansia, yang akan mulai direalisasikan tahun ini.
Selain itu, Irwan menegaskan bahwa sektor pertanian dalam arti luas akan terus didorong sebagai penggerak utama ekonomi daerah.
Bahkan, kata Ia, beberapa investor telah menyatakan minatnya berinvestasi di Luwu Timur, termasuk PT Grand Integra Teknologi (GIT) yang akan membangun peternakan sapi perah pertama di Sulawesi senilai Rp 3 triliun, serta PT Menata Citra Selaras (MCS) yang berencana membangun pabrik beras berskala besar.
Di penghujung sambutannya, Bupati Irwan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Dengan semangat pengorbanan, kepedulian, dan keikhlasan, kita pasti mampu mewujudkan Luwu Timur yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Mari kita tinggalkan sikap individualistis dan memperkuat ukhuwah insaniyah dalam semangat Idul Adha,” pesannya.
“Akhirnya, perkenankanlah saya bersama keluarga dan jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dengan segala kerendahan hati menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah – 06 Juni 2025. Mari kita satukan gerak langkah menuju peradaban yang lebih baik,” pungkas Bupati Luwu Timur.
Usai pelaksanaan Shalat Ied, Bupati Irwan bersama Wabup Puspawati, Ketua TP PKK Lutim, dan Kapolres Luwu Timur, menyerahkan hewan kurban berupa sapi dari Presiden RI, Prabowo Subianto seberat 904 kg kepada panitia kurban Masjid Agung Malili untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat.
Melanjutkan tradisi tahunan, Bupati juga menggelar Open House sebagai wujud silaturahmi dan kebersamaan, namun berbeda dari sebelumnya, kali ini dilaksanakan di kediaman pribadinya di Desa Puncak Indah, Malili. (*)
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.
“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.
Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.
“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.
Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login