Kitasulsel–MALILI — Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilitas Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang berlangsung di Ruang Rapat Kerja Bupati, Malili, Kamis (4/6/2026).

Rapat tersebut digelar sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menjaga stabilitas harga TBS sawit sekaligus memastikan adanya acuan harga yang jelas bagi petani maupun perusahaan dalam proses pembelian TBS di daerah tersebut.

Turut hadir dalam rakor itu Wakil Ketua DPRD Luwu Timur, Hj. Harisah Suharjo, Wakapolres Lutim Kompol Hajriadi, Pabung Mayor Inf. Syarifuddin, Kepala Dinas Dagkop UKMP Senfry Oktavianus, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Subhan, APKASINDO, perwakilan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit, serta peserta rapat lainnya.

Dalam arahannya, Bupati Irwan Bachri Syam menegaskan pemerintah daerah akan lebih intensif membangun komunikasi bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor perkebunan sawit.

“Pertemuan rutin seperti ini minimal tiga kali dalam sebulan kita lakukan untuk mendengar langsung masukan dari pelaku usaha, asosiasi, maupun petani,” ujar Irwan.

Ia menekankan pentingnya penerapan klasifikasi rendemen sebagai dasar penentuan harga TBS. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hubungan antara kualitas buah sawit dengan harga jual yang diterima petani.

“Kalau rendemen 14 persen, berapa harganya, rendemen 16 persen berapa harganya. Ini perlu kita buat lebih jelas agar masyarakat memahami bahwa kualitas buah sangat berpengaruh terhadap harga jual,” jelasnya.

Lebih lanjut, Irwan juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas TBS yang dihasilkan petani, termasuk pemahaman terkait perbedaan buah jenis Dura dan Tenera serta tingkat kematangan buah saat panen.

Dalam rapat tersebut, sejumlah perwakilan perusahaan dan asosiasi petani turut menyampaikan pandangannya terkait kondisi tata niaga sawit saat ini.

Pihak pabrik kelapa sawit menjelaskan bahwa harga pembelian TBS dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya harga Crude Palm Oil (CPO), jarak angkut, kualitas buah, hingga tingkat rendemen.

Sementara itu, perwakilan asosiasi petani menilai persoalan rendemen perlu menjadi perhatian bersama agar petani dapat memahami faktor-faktor yang memengaruhi harga TBS yang diterima.

Menanggapi hal itu, Bupati Irwan menegaskan bahwa apabila nantinya telah ditetapkan standar harga berdasarkan klasifikasi rendemen namun masih ditemukan pembelian di bawah ketentuan yang berlaku, maka pemerintah daerah akan menyiapkan langkah-langkah hingga pemberian sanksi sesuai aturan.

“Pemerintah daerah ingin memastikan tata niaga sawit berjalan lebih adil dan transparan sehingga petani mendapatkan harga yang sesuai dengan kualitas hasil panennya,” tegas Irwan.

Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh pihak diharapkan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi guna menciptakan tata niaga kelapa sawit yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan, khususnya bagi para petani di Kabupaten Luwu Timur.