APBD Perubahan Makassar 2026 Dibahas, Pendapatan Rp4,56 Triliun dan Belanja Rp5,26 Triliun

KITASULSEL–MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Makassar, Jumat (25/9/2026).

Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sipakatau Lantai 2 Kantor Wali Kota Makassar dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD Kota Makassar bersama jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar.

Dalam penyampaian nota keuangan tersebut, Munafri menegaskan bahwa perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka anggaran. Menurutnya, setiap program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Perubahan harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Kita memastikan bahwa anggaran perubahan (APBD-P) yang kita susun itu benar-benar bisa menjadi program yang bermanfaat buat masyarakat,” ujar Munafri.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan bersama antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan.

“Untuk memastikan kegiatan ini bersama-sama dengan legislatif, penggunaan anggaran ini terkontrol dan diawasi dengan baik,” tuturnya.

“Sehingga kerja sama antara eksekutif dan legislatif ini memang harus berjalan dengan baik,” tambah Appi, sapaan Munafri.

Pendapatan Daerah Turun 2,75 Persen

Dalam nota keuangan yang disampaikan, Ranperda Perubahan APBD 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi fiskal daerah selama tahun berjalan.

Pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp4,56 triliun lebih. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp128 miliar lebih atau 2,75 persen dibandingkan target pendapatan dalam APBD Pokok 2026 sebesar Rp4,69 triliun lebih.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah kota merencanakan penerimaan sebesar Rp2,27 triliun lebih. Jumlah tersebut turun sekitar Rp57 miliar lebih atau 2,47 persen dibandingkan target PAD pada APBD Pokok 2026 sebesar Rp2,32 triliun lebih.

Sementara itu, Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp2,228 triliun lebih, turun sekitar Rp137 miliar lebih atau 5,80 persen dari target APBD Pokok 2026 sebesar Rp2,365 triliun lebih.

Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp65 miliar lebih, yang sebelumnya belum dianggarkan dalam APBD Pokok 2026.

Belanja Daerah Naik Jadi Rp5,26 Triliun

Pada sisi belanja, Pemkot Makassar merencanakan belanja daerah sebesar Rp5,26 triliun lebih.

Angka tersebut meningkat sekitar Rp90 miliar lebih atau 1,76 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5,17 triliun lebih.

Belanja Operasi menjadi salah satu komponen terbesar dengan rencana sebesar Rp4,33 triliun lebih, meningkat sekitar Rp146 miliar lebih atau 3,49 persen dibandingkan APBD Pokok sebesar Rp4,18 triliun lebih.

Sementara Belanja Modal direncanakan sebesar Rp919 miliar lebih, turun sekitar Rp55 miliar lebih atau 5,68 persen dari APBD Pokok 2026 sebesar Rp975 miliar lebih.

Untuk Belanja Tidak Terduga, pemerintah kota tetap menganggarkan sebesar Rp15 miliar.

Dengan struktur pendapatan dan belanja tersebut, Perubahan APBD 2026 mengalami defisit sekitar Rp699,85 miliar lebih.

Defisit tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.

“Penerimaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025,” ungkap Munafri.

Pembiayaan netto pada Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp699,85 miliar lebih, meningkat sekitar Rp219 miliar lebih atau 45,80 persen dibandingkan target pembiayaan netto dalam APBD Pokok 2026 sebesar Rp480 miliar.

Tujuh Prioritas Pembangunan

Munafri menjelaskan, perubahan APBD 2026 diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan pembangunan Kota Makassar secara bertahap.

Terdapat tujuh kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pertama, peningkatan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.

Kedua, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Ketiga, mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan.

Keempat, mengembangkan pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata.

Kelima, mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing serta menegakkan ketertiban umum.

Keenam, meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, sekaligus memperkuat pembangunan kepemudaan dan olahraga.

“Ketujuh, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana,” tegas Munafri.

Keterbatasan Fiskal Jadi Pertimbangan

Munafri mengakui keterbatasan ruang fiskal menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan program dan kegiatan yang dapat diprioritaskan.

Namun, kondisi tersebut menurutnya tidak boleh menghentikan upaya pemerintah bersama DPRD untuk menghadirkan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Keterbatasan ruang fiskal membuat kita harus bijak memilih program dan kegiatan prioritas. Namun dengan semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif, saya percaya bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berbuat yang terbaik,” kata Munafri.

Ia mengajak seluruh pihak menjadikan kebijakan fiskal sebagai bagian dari semangat kolaborasi dalam pembangunan Kota Makassar.

“Mari kita jadikan kebijakan fiskal daerah ini sebagai bukti bahwa Makassar adalah kota kolaborasi dengan semangat gotong royong dalam membangun Makassar ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Karebosi Masuk Kembali Perencanaan 2027

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menjelaskan sejumlah kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, salah satunya terkait rencana penataan dan pembangunan kawasan Karebosi.

Pemerintah Kota Makassar kembali memasukkan kawasan tersebut dalam perencanaan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.

“Maka dari itu, kita membuat satu perencanaan baru. Insyaallah tahun depan Karebosi akan jalan,” kata Munafri.

Selain Karebosi, Pemkot Makassar menyiapkan strategi tender dini untuk sejumlah proyek yang telah memiliki kesiapan perencanaan.

Langkah tersebut dimaksudkan agar proyek yang telah siap tidak harus menunggu hingga memasuki triwulan pertama atau tahapan anggaran berjalan lebih jauh.

Dengan skema tender dini, pekerjaan yang telah memenuhi kesiapan perencanaan diharapkan dapat mulai berjalan sejak Januari 2027.

“Nah, ini kita akan memulai juga dengan beberapa kegiatan yang kita laksanakan secara tender dini. Jadi tidak menunggu lagi bulan tiga baru ada kegiatan, bulan satu sudah bisa jalan,” jelasnya.

Menurut Munafri, sejumlah proyek strategis juga telah dipersiapkan untuk skema tersebut, termasuk proyek yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih panjang atau bersifat multiyears.

Setelah proses penganggaran selesai dan seluruh persyaratan perencanaan terpenuhi, proyek tersebut akan didorong untuk mulai dilaksanakan sejak awal 2027.

“Jadi, setelah selesai anggarannya, langsung digenjot lagi di bulan Januari 2027,” tegasnya.

Pembahasan Dilanjutkan Bersama DPRD

Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan dilakukan secara lebih rinci dan teknis bersama DPRD Kota Makassar.

Munafri berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berlangsung dalam semangat kolaborasi antara pemerintah kota dan legislatif sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Menurutnya, struktur APBD harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Supaya dampak yang dihasilkan dalam struktur anggaran ini punya impact langsung di tengah-tengah masyarakat,” tuturnya.

Munafri menutup penyampaian nota keuangan dengan menegaskan arah pembangunan Kota Makassar yang terus diarahkan menuju kota yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.

“Makassar hari ini adalah Makassar yang sedang tumbuh, dan Makassar esok adalah Makassar yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing,” pungkasnya.