Ari Ashari Ilham dan Direktur RSUD Daya Paparkan Pengawasan Pemerintahan Daerah, Pelayanan IGD Jadi Sorotan

KITASULSEL–MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, SE, bersama jajaran RSUD Daya Kota Makassar mengikuti kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XI Tahun Anggaran 2026, Jumat (25/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Almadera Hotel, Jalan Somba Opu Nomor 235, Makassar, tersebut menjadi forum untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan.

Dalam kegiatan tersebut, Ari Ashari Ilham hadir sebagai salah satu narasumber. Ia menyampaikan materi terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pentingnya membangun sinergi antara lembaga legislatif dan perangkat pelayanan publik.

Pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan sesuai ketentuan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat mendapatkan perhatian yang memadai.

Selain Ari Ashari Ilham, kegiatan ini menghadirkan Direktur RSUD Daya Kota Makassar, dr. A. Any Muliany M, M.Kes, yang memaparkan materi mengenai pelayanan kesehatan, terutama mekanisme penanganan pasien dalam kondisi kegawatdaruratan.

Salah satu materi yang menjadi perhatian peserta adalah pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Pembahasan mencakup alur pelayanan pasien, kriteria kegawatdaruratan, serta tahapan penanganan medis yang diperlukan untuk memberikan pertolongan secara cepat dan tepat.

Pemahaman mengenai sistem pelayanan IGD dinilai penting karena penanganan pasien dalam kondisi darurat membutuhkan respons yang terukur berdasarkan kondisi klinis dan tingkat urgensi pasien.

Melalui pemaparan tersebut, peserta diharapkan dapat memahami bagaimana mekanisme pelayanan kegawatdaruratan dijalankan serta pentingnya koordinasi dalam mendukung proses penanganan pasien.

Materi ini juga memberikan gambaran mengenai peran fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat, terutama ketika pasien membutuhkan penanganan medis segera.

Hadirkan Tiga Narasumber

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XI Tahun Anggaran 2026 ini turut menghadirkan Abd. Latif Hasan, SE, sebagai narasumber.

Ketiga narasumber memberikan pemaparan sesuai materi masing-masing untuk memperluas wawasan peserta mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah, fungsi pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Jalannya kegiatan dipandu oleh moderator Nilda Windasari. Suasana diskusi berlangsung interaktif, dengan peserta mengikuti materi yang disampaikan serta menyimak berbagai penjelasan dari para narasumber.

Pada penghujung acara, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Sesi tanya jawab tersebut menjadi ruang dialog untuk memperjelas berbagai aspek yang berkaitan dengan pengawasan pemerintahan daerah maupun mekanisme pelayanan kesehatan.

Interaksi antara narasumber dan peserta diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan serta pentingnya pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dorong Pelayanan Publik yang Responsif

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara fungsi pengawasan legislatif dan pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.

Sektor kesehatan menjadi salah satu bidang yang membutuhkan perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi, terutama dalam kondisi kegawatdaruratan, merupakan bagian penting dalam mendukung keselamatan pasien.

Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus pentingnya koordinasi antarlembaga dalam meningkatkan mutu pelayanan.

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XI Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan dapat mendorong penguatan fungsi pengawasan serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin responsif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Makassar.