Pemuda Pancasila Geruduk PLN Parepare, Tuntut Pemadaman Bergilir Dihentikan dan Kompensasi Warga

KITASULSEL–PAREPARE — Organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila menggelar aksi unjuk rasa di Kantor PLN UP3 Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (28/9/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap pemadaman listrik bergilir yang telah berlangsung selama sekitar satu bulan.

Massa aksi mendesak PLN memberikan kepastian mengenai penghentian pemadaman bergilir sekaligus meminta kejelasan terkait kompensasi bagi pelanggan yang terdampak, termasuk warga yang mengalami kerusakan peralatan elektronik akibat gangguan pasokan listrik.

Aksi berlangsung di depan Kantor PLN UP3 Parepare, Jalan Veteran, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung. Sejumlah massa melakukan orasi dan membentangkan spanduk yang berisi tuntutan agar pemadaman listrik bergilir segera dihentikan.

Ketua Pemuda Pancasila Parepare, Fadly Agoes Mante, mengatakan aksi tersebut dilakukan karena pemadaman listrik dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya kebutuhan rumah tangga.

“Aksi kami ini terkait adanya pemadaman listrik secara bergilir yang kemudian sangat mengganggu kebutuhan sehari-hari rumah tangga masyarakat yang ada di Parepare, itu yang pertama,” kata Fadly di lokasi aksi.

Menurut Fadly, gangguan pasokan listrik yang terjadi selama sebulan terakhir telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia meminta PLN memperkecil durasi pemadaman apabila kondisi sistem kelistrikan belum memungkinkan untuk menghentikan pemadaman sepenuhnya.

Ia mengusulkan agar skema pemadaman diperluas ke lebih banyak titik sehingga durasi pemadaman di setiap wilayah dapat ditekan.

“Dari 5 jam, ya sisa bisa kita tawar sampai 2 jam, 1 jam, dengan beberapa solusi-solusi. Kenapa tidak dilebarkan sampai 5 spot, 15 spot, 20 spot, supaya pemadamannya itu durasinya kecil. Bisa 1 jam atau bisa sama sekali tidak sampai 1 jam,” jelasnya.

Target Pemadaman Berakhir Awal Oktober

Pemuda Pancasila Parepare juga meminta PLN mempercepat proses pemulihan sistem kelistrikan. Massa berharap pemadaman bergilir tidak lagi terjadi memasuki Oktober 2026.

Fadly mengatakan masyarakat membutuhkan kepastian karena pemadaman telah berlangsung cukup lama dan berdampak terhadap aktivitas sehari-hari.

“Jadi ya kami berharap di awal Oktober ini sudah tidak ada pemadaman. Ya paling lambatlah ya untuk melakukan apa, kalau bahasanya kami ini konsolidasi jaringan ya, paling tidak di akhir bulan, tanggal 31 September, itu harapannya,” tuturnya.

Dalam tuntutannya, massa juga meminta PLN memperhatikan kerugian yang dialami pelanggan akibat pemadaman listrik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah potensi kerusakan peralatan elektronik rumah tangga.

Fadly meminta mekanisme kompensasi bagi pelanggan terdampak segera dipersiapkan. Ia menyebut ketentuan mengenai kompensasi pelanggan telah diatur dalam regulasi pemerintah.

“Kompensasi ganti rugi untuk konsumen itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri, itu sudah mengatur besaran kompensasi yang akan diterima oleh pemadaman di atas 2 jam,” jelas Fadly.

Menurut dia, rata-rata durasi pemadaman yang terjadi di sejumlah wilayah Sulsel, termasuk Parepare, telah melampaui dua jam dalam sehari.

“Rata-rata pemadaman yang ada di daerah Sulawesi Selatan sejak 1 September itu ya di atas 2 jam. Nah, kami yakin dan kami berharap agar supaya ada akselerasi perhitungan yang disiapkan PLN,” ungkapnya.

PLN Jelaskan Penyebab Pemadaman

Sementara itu, Manager PLN UP3 Parepare Muhammad Akbar menjelaskan kondisi yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik bergilir.

Menurut Akbar, salah satu faktor utama yang memengaruhi pasokan listrik adalah fenomena El Nino yang berdampak terhadap debit air pada sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Dua pembangkit yang disebut terdampak adalah PLTA Bakaru dan PLTA Poso. Penurunan debit air membuat kemampuan pembangkit dalam memasok listrik ke sistem kelistrikan ikut berkurang.

“Jadi kendala utama yang terjadi adalah, kita lihat sendiri juga adalah El Nino, ya. Jadi El Nino, PLTA yang ada di Bakaru dan di Poso itu mengalami penurunan debit air,” ungkap Akbar.

Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan adanya pemeliharaan atau gangguan teknis pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada awal September.

“Nah, pada saat kemarin tanggal 1 September itu, terjadi pemeliharaan atau kerusakan di pembangkit PLTU, yang mensuplai sebagian besar juga sistem kelistrikan, sehingga pemadaman itu terjadi, hampir 4 sampai 5 jam, yang awal-awal September,” lanjutnya.

Akibat kondisi tersebut, sistem kelistrikan harus melakukan penyesuaian pasokan melalui pemadaman bergilir. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan sistem ketika pasokan listrik belum sepenuhnya kembali normal.

PLN Kerahkan Ratusan Personel

Akbar mengatakan PLN telah melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan. Salah satunya dengan mengerahkan ratusan personel teknis untuk bekerja dalam proses pemeliharaan pembangkit.

“Dengan adanya pemeliharaan yang dilakukan oleh teman-teman dari pembangkitan di UP3B Makassar, dengan mengerahkan 230-an personel yang bekerja siang-malam, itu berangsur-angsur pulih mulai dari 3 sampai 2 sampai 3 jam. Alhamdulillah di Parepare ini kita bisa tekan lagi menjadi maksimal 2 jam,” katanya.

Menurutnya, upaya tersebut mulai memberikan dampak terhadap durasi pemadaman di Parepare. Jika pada awal September pemadaman dapat berlangsung sekitar empat hingga lima jam, durasinya kemudian berangsur menurun.

PLN menargetkan seluruh proses pemeliharaan unit pembangkit yang saat ini dilakukan dapat selesai pada akhir September.

“Estimasi dari normalnya jaringan atau masuknya pembangkit yang lagi dipelihara itu estimasinya di 30 September,” jelas Akbar.

Dengan masuknya kembali pembangkit yang menjalani pemeliharaan, pasokan listrik diharapkan berangsur kembali normal sehingga kebutuhan terhadap pemadaman bergilir dapat dikurangi.

Kompensasi Menunggu Keputusan Pusat

Terkait tuntutan kompensasi dari masyarakat, Akbar menjelaskan bahwa PLN UP3 Parepare tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran maupun waktu pemberian kompensasi.

Menurutnya, pihak PLN di daerah bertugas menghimpun data pelanggan yang terdampak untuk selanjutnya disampaikan melalui jenjang organisasi PLN hingga tingkat pusat.

“Untuk kompensasi di UP3 Parepare ini, kami tidak memiliki kewenangan untuk besaran ataupun kapan terbitnya kompensasi tersebut. Tapi kami menyampaikan data-data ke UID dan yang akan disampaikan ke Kantor Pusat yang akan dikonsolidasikan dengan Kementerian,” bebernya.

Ia menjelaskan, mekanisme kompensasi nantinya akan disesuaikan dengan jenis layanan pelanggan. Pelanggan listrik prabayar dan pascabayar akan memperoleh bentuk kompensasi yang berbeda.

“Kompensasi dapat berupa token kalau untuk prabayar, dan untuk pascabayar berupa potongan di bulan berikutnya,” ucapnya.

Dengan adanya tuntutan dari masyarakat dan penjelasan PLN tersebut, proses pemulihan pasokan listrik di Parepare kini menjadi perhatian. PLN menargetkan pemeliharaan pembangkit selesai pada 30 September 2026, sementara masyarakat berharap pemadaman bergilir dapat dihentikan dan skema kompensasi bagi pelanggan terdampak segera mendapatkan kepastian.

Pemuda Pancasila Parepare juga menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai pemulihan pasokan listrik dan hak pelanggan yang terdampak pemadaman.