Hadiri Rakornas TPAKD di Jakarta, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam Perkuat Komitmen Perluas Akses Keuangan Masyarakat

KITASULSEL–JAKARTA – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Rakornas yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” tersebut dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan dihadiri sejumlah perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan sektor keuangan.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Kehadiran Bupati Luwu Timur dalam agenda nasional tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk terus mendorong penguatan peran TPAKD sebagai instrumen pemerataan akses keuangan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

Presiden Prabowo Apresiasi Pembentukan TPAKD di Seluruh Indonesia

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kelembagaan TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024.

Menurut Presiden, terbentuknya TPAKD secara menyeluruh merupakan pencapaian kelembagaan yang patut diapresiasi karena menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat.

“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.

Kepala Negara juga menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membangun dan memperkuat kelembagaan TPAKD di berbagai daerah.

“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.

Apresiasi tersebut menjadi pengingat bahwa perluasan akses keuangan membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh layanan keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan, baik untuk kegiatan produktif, pengembangan usaha, maupun peningkatan taraf hidup keluarga.

Akses Keuangan Harus Menjangkau Petani hingga Pelaku UMKM

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyoroti keterlibatan perwakilan penerima manfaat dari berbagai latar belakang sebagai gambaran bahwa akses keuangan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Perwakilan tersebut berasal dari sejumlah sektor, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga kalangan santri.

“Saya juga mendapat laporan ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” jelas Prabowo.

Kehadiran berbagai kelompok masyarakat tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan inklusi keuangan yang tidak terbatas pada kelompok atau sektor tertentu.

Petani dan nelayan, misalnya, membutuhkan akses pembiayaan untuk mendukung kegiatan produksi, pengadaan sarana usaha, serta pengembangan hasil pertanian dan perikanan. Sementara itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memerlukan layanan keuangan yang dapat membantu memperkuat modal, memperluas pemasaran, dan meningkatkan kapasitas usaha.

Akses terhadap layanan keuangan formal juga perlu disertai edukasi mengenai pengelolaan keuangan, pemahaman risiko, serta pemilihan produk pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan TPAKD di daerah diharapkan tidak hanya memperluas akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat memanfaatkannya secara aman dan bertanggung jawab.

Irwan Bachri Syam: TPAKD Harus Dirasakan Manfaatnya hingga Desa

Usai mengikuti Rakornas, Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat peran TPAKD agar program perluasan akses keuangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Irwan, akses keuangan yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, dan kelompok usaha kecil di Kabupaten Luwu Timur.

Ia menilai, keberadaan TPAKD perlu diarahkan pada langkah konkret yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh informasi mengenai sumber pembiayaan formal dan layanan keuangan yang legal.

“Apa yang disampaikan Bapak Presiden sejalan dengan visi kami di Luwu Timur. TPAKD harus benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya sampai ke desa-desa. Jangan hanya formalitas kelembagaan, tapi harus jadi jembatan agar petani, nelayan, pedagang, dan UMKM kita mudah mengakses permodalan dan layanan keuangan yang aman dan legal,” tegas Bupati Irwan.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. TPAKD diharapkan mampu menjadi penghubung antara masyarakat produktif dan lembaga jasa keuangan sehingga hambatan dalam memperoleh layanan keuangan dapat dikurangi.

Bagi Kabupaten Luwu Timur, perluasan akses keuangan menjadi relevan mengingat beragamnya kegiatan ekonomi masyarakat yang membutuhkan dukungan modal, pendampingan, dan akses terhadap layanan keuangan formal.

Melalui penguatan koordinasi dengan lembaga keuangan dan pemangku kepentingan terkait, pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong tersedianya layanan yang lebih mudah dijangkau, termasuk bagi masyarakat di wilayah perdesaan.

Dorong Penguatan Ekonomi Daerah melalui Inklusi Keuangan

Penguatan TPAKD merupakan salah satu langkah untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mendukung pengembangan ekonomi daerah.

Akses terhadap pembiayaan yang tepat dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan kegiatan ekonomi, dan memperluas jangkauan pasar. Namun, upaya tersebut perlu didukung pendampingan agar masyarakat mampu mengelola modal secara produktif dan memahami kewajiban pembiayaan.

Dalam konteks Luwu Timur, petani, nelayan, pedagang, dan pelaku UMKM menjadi kelompok yang perlu memperoleh perhatian dalam pengembangan program inklusi keuangan.

Pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dengan perbankan, lembaga jasa keuangan, OJK, dan pihak terkait untuk memperluas edukasi keuangan, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan formal, serta mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan sesuai karakteristik usaha.

Selain itu, peningkatan literasi keuangan juga penting agar masyarakat dapat membedakan layanan keuangan legal dan ilegal, memahami biaya serta risiko pinjaman, dan menghindari praktik pembiayaan yang berpotensi merugikan.

Melalui langkah yang terarah, TPAKD diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak pemerataan kesempatan ekonomi sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat.

Pemkab Luwu Timur Siap Perkuat Sinergi

Partisipasi Bupati Irwan Bachri Syam dalam Rakornas TPAKD 2026 menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda nasional dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

Komitmen tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui penguatan koordinasi antarlembaga, pemetaan kebutuhan pembiayaan masyarakat, serta pengembangan program yang memberikan manfaat nyata bagi kelompok produktif.

Keberhasilan program TPAKD tidak hanya diukur dari keberadaan kelembagaan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh kemudahan mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan sektor keuangan, Luwu Timur diharapkan mampu memperluas peluang usaha, mendukung produktivitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Bagi Bupati Irwan Bachri Syam, akses keuangan harus menjadi sarana untuk membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas, bukan sekadar program administratif. Karena itu, manfaatnya perlu dirasakan langsung oleh masyarakat hingga tingkat desa.

Melalui penguatan TPAKD, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkomitmen mendorong layanan keuangan yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.