Wamenko Perekonomian Apresiasi Sidrap, Pengolahan Hasil Pertanian Dinilai Dorong Pertumbuhan Ekonomi Dua Digit

KITASULSEL–MAKASSAR – Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, dalam mendorong pengolahan hasil pertanian di daerah sendiri untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan memperkuat pertumbuhan daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan Dradjad saat peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 yang berlangsung di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Jumat (23/10/2026).

Dalam sambutannya, Dradjad menyoroti potensi besar pengolahan hasil pertanian di daerah asal sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pengolahan komoditas pertanian di wilayah penghasil dapat memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia bahkan menilai langkah yang dilakukan Sidrap dapat menjadi inspirasi bagi kabupaten dan kota lain dalam mengembangkan potensi unggulan daerah.

“Jadi rupanya, dengan satu kabupaten atau satu kota mengolah hasil pertaniannya sendiri, pertumbuhannya bisa sampai double digit. Jadi ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa dicontoh kabupaten kota lain. Tepuk tangan untuk Sidrap,” ujar Dradjad.

Pernyataan tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap upaya penguatan sektor pertanian yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga mendorong pengolahan hasil panen agar menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar di daerah.

Pengolahan Gabah Jadi Strategi Ciptakan Nilai Tambah

Apresiasi terhadap Sidrap bukan kali pertama disampaikan Dradjad. Dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 14 Oktober 2026, ia secara khusus menyoroti Sidrap sebagai contoh daerah yang mendorong pengolahan gabah di wilayah sendiri untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.

Selama ini, komoditas pertanian dari suatu daerah dapat dipasarkan ke wilayah lain untuk menjalani proses pengolahan sebelum didistribusikan kembali ke pasar. Kondisi tersebut berpotensi membuat sebagian aktivitas ekonomi dan nilai tambah justru dinikmati oleh daerah yang melakukan pengolahan.

Karena itu, penguatan pengolahan gabah di daerah asal dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk mempertahankan perputaran ekonomi di wilayah penghasil.

Melalui pendekatan tersebut, aktivitas ekonomi dapat berkembang mulai dari sektor produksi, pengolahan, penyimpanan, perdagangan hingga distribusi hasil pertanian.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha pengolahan, tetapi juga berpotensi membuka peluang kerja, meningkatkan aktivitas perdagangan, serta memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Bagi Sidrap, yang dikenal sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Sulawesi Selatan, pengembangan sektor pertanian dan pengolahan hasil panen menjadi peluang untuk memperkuat fondasi perekonomian daerah.

Dengan tersedianya fasilitas pengolahan yang memadai, komoditas pertanian diharapkan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Langkah ini sekaligus dapat mendukung penguatan rantai pasok pangan, meningkatkan efisiensi distribusi, dan memperkuat ketahanan pangan di tengah berbagai tantangan ekonomi maupun perubahan kondisi iklim.

Meski demikian, besaran dampak terhadap pertumbuhan ekonomi tetap bergantung pada kapasitas produksi, investasi, produktivitas, akses pasar, serta keberlanjutan kegiatan pengolahan di daerah.

GPIPS Sulampua Perkuat Ketahanan Pangan

Peluncuran GPIPS Sulampua 2026 diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antardaerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”.

Tema ini menekankan pentingnya konektivitas dan kelancaran distribusi pangan dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, gangguan produksi, hingga ketidakmerataan pasokan antardaerah.

Kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua memiliki karakteristik wilayah serta potensi produksi pangan yang beragam. Karena itu, kerja sama antardaerah diperlukan agar wilayah yang memiliki surplus komoditas dapat membantu memenuhi kebutuhan daerah lain yang mengalami keterbatasan pasokan.

Melalui penguatan konektivitas, distribusi komoditas pangan diharapkan dapat berlangsung lebih efisien sehingga ketersediaan barang tetap terjaga dan gejolak harga dapat ditekan.

Rangkaian peluncuran GPIPS Sulampua 2026 ditandai dengan seremoni pelepasan tali kapal secara virtual serta pelepasan truk Mini Distribution Center Tokomoditi Kota Makassar.

Kegiatan tersebut menjadi simbol dukungan terhadap kelancaran distribusi dan penguatan sistem pasok pangan di kawasan timur Indonesia.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Sejumlah Pejabat Hadiri Peluncuran GPIPS

Peluncuran GPIPS Sulampua 2026 di Makassar dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah, di antaranya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Deputi Bank Indonesia Thomas Djiwandono, serta sejumlah kepala daerah.

Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, juga hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam mendukung pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan.

Kehadiran pemerintah daerah dalam agenda tersebut menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi lintas wilayah, khususnya dalam menghadapi tantangan pasokan dan distribusi pangan.

Bagi daerah penghasil komoditas pertanian seperti Sidrap, keterlibatan dalam gerakan pengendalian inflasi memiliki arti penting. Produksi yang kuat perlu didukung distribusi yang lancar agar hasil panen dapat terserap pasar dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani.

Di sisi lain, daerah yang membutuhkan pasokan juga memerlukan akses terhadap komoditas pangan dengan harga yang terjangkau.

Oleh karena itu, penguatan rantai pasok tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan barang, tetapi juga menyangkut keseimbangan antara kepentingan produsen dan kebutuhan konsumen.

Nurkanaah: Sidrap Siap Dukung Penguatan Produksi dan Hilirisasi

Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, menyebut GPIPS sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Ia menegaskan, Sidrap sebagai daerah lumbung pangan siap mendukung gerakan tersebut melalui penguatan produksi pertanian, hilirisasi, dan distribusi pangan yang merata.

“Sebagai daerah lumbung pangan, Sidrap siap berkomitmen mendukung gerakan ini melalui penguatan produksi pertanian, hilirisasi, dan distribusi pangan yang merata,” tandasnya.

Komitmen tersebut sejalan dengan upaya menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.

Penguatan produksi perlu diiringi peningkatan kapasitas pengolahan agar komoditas yang dihasilkan petani dapat memberikan nilai ekonomi lebih besar. Sementara itu, distribusi yang terintegrasi dibutuhkan untuk memastikan hasil pertanian dapat menjangkau pasar secara efektif.

Dengan demikian, pembangunan sektor pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil panen, tetapi juga mencakup pengembangan industri pengolahan, perluasan pasar, dan penciptaan peluang usaha baru.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi petani dalam rantai ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah.

Hilirisasi Pertanian Jadi Peluang Pertumbuhan Ekonomi Sidrap

Apresiasi yang disampaikan Dradjad Hari Wibowo menjadi dorongan bagi Sidrap untuk terus mengembangkan potensi pertanian melalui pendekatan yang lebih terintegrasi.

Pengolahan hasil pertanian di daerah sendiri berpotensi memperbesar perputaran uang di tingkat lokal. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya berlangsung di luar daerah dapat dikembangkan di wilayah penghasil melalui investasi fasilitas pengolahan, penguatan usaha lokal, serta peningkatan keterlibatan tenaga kerja.

Namun, keberhasilan hilirisasi memerlukan dukungan berbagai aspek, termasuk infrastruktur, teknologi, pembiayaan, kualitas produk, kepastian pasar, dan kemitraan dengan petani.

Ketersediaan sarana penyimpanan serta pengolahan yang memadai juga penting untuk menjaga kualitas hasil panen dan mengurangi potensi kehilangan hasil.

Di tengah tantangan perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan, penguatan sektor pertanian dari hulu hingga hilir menjadi semakin penting untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan petani, pengembangan pengolahan hasil pertanian diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Apresiasi terhadap Sidrap dalam peluncuran GPIPS Sulampua 2026 sekaligus menegaskan pentingnya peran daerah penghasil pangan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Ke depan, penguatan produksi, hilirisasi, dan distribusi diharapkan tidak hanya membantu menjaga stabilitas harga, tetapi juga mendorong terciptanya lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah komoditas, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.