Gibran Sampaikan Pengunduran Diri, Menghadap Prabowo di Istana selama 2,5 jam

KITASULSEL — JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut diungkapkan setelah keduanya menggelar pertemuan selama kurang lebih 2,5 jam di tengah polemik dokumen pendidikan dan menguatnya tekanan politik di parlemen.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan hal tersebut dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Prasetyo, dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan tersebut. Ia menegaskan, Presiden tidak menyampaikan penolakan, tetapi memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

Dalam pembicaraan yang sama, Gibran juga memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pernyataan Istana ini menjadi perkembangan penting dalam polemik yang selama beberapa waktu terakhir membayangi posisi Wakil Presiden.

Dua Putusan Pengadilan Menjadi Sorotan

Persoalan yang melatarbelakangi dinamika tersebut berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran yang digunakan dalam persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa dalam persidangan tidak ditemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

Namun, MK juga menyatakan permohonan dalam perkara tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Mahkamah menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara tersebut.

Perkembangan berikutnya datang dari Mahkamah Agung. Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi dalam perkara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Putusan tersebut menyatakan surat keterangan yang menjadi objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum.

Kedua putusan itu memiliki objek dan ruang lingkup pemeriksaan berbeda. Karena itu, perkembangan hukum tersebut perlu dibaca sesuai dengan amar dan pertimbangan masing-masing lembaga peradilan.

Desakan Hak Menyatakan Pendapat Menguat di DPR

Di luar proses hukum, persoalan Gibran juga berkembang menjadi dinamika politik di parlemen.

Sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan yang membayangi Wakil Presiden tersebut.

Ketua DPR Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai pengumpulan tanda tangan tersebut.

Puan menyatakan usulan itu akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang DPR, dengan tetap mengikuti mekanisme kelembagaan dan ketentuan konstitusi.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR. Namun, pengumpulan tanda tangan dan penyampaian usulan belum berarti parlemen telah memutuskan untuk memulai proses pemakzulan.

Istana sendiri menyatakan menghormati hak dan kewenangan DPR dalam menjalankan proses politik tersebut.

Bagaimana Jika Gibran Benar-Benar Mundur?

Pernyataan niat pengunduran diri Gibran juga memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme ketatanegaraan apabila jabatan Wakil Presiden benar-benar kosong.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Sementara itu, Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses di DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan MPR.

Dengan demikian, pengunduran diri secara sukarela berbeda dengan pemakzulan melalui proses konstitusional.

Penyampaian niat mundur kepada Presiden juga tidak otomatis mengakhiri masa jabatan. Harus ada kejelasan mengenai pengunduran diri secara resmi dan tindak lanjut sesuai ketentuan ketatanegaraan.

Pemerintahan Prabowo-Gibran Memasuki Babak Baru

Pertemuan Gibran dan Prabowo selama 2,5 jam kini menjadi perhatian nasional karena berlangsung di tengah persilangan persoalan hukum dan politik.

Di satu sisi, Gibran menyatakan ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur PTUN. Di sisi lain, muncul dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam menyikapi persoalan tersebut.

Sementara itu, sikap Presiden Prabowo yang tidak menolak niat Gibran menjadi bagian lain yang turut menarik perhatian publik.

Perkembangan selanjutnya akan ditentukan oleh langkah Gibran, sikap resmi Presiden, serta proses hukum dan politik yang berjalan.

Untuk saat ini, fakta yang telah disampaikan Istana adalah Gibran menyatakan niat mengundurkan diri kepada Prabowo. Belum ada pengumuman bahwa pengunduran diri tersebut telah resmi berlaku atau bahwa jabatan Wakil Presiden telah dinyatakan kosong.