Luwu Timur
Wakil Bupati Luwu Timur Hadiri Jambore Kepala Desa se-Sulsel, Dukung Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Kitasulsel–GOWA – Terlihat penuh kharisma mengenakan pakaian Komponen Cadangan (Komcad), Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, menghadiri Upacara Pembukaan Jambore Kepala Desa se-Sulawesi Selatan di Rindam XIV Hasanuddin, Pakatto, Gowa, Jumat pagi (12/12/2025).
Kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Asta Cita dari Desa” ini diikuti ribuan kepala desa dari seluruh Sulsel dan berlangsung selama dua hari. Jambore ini menjadi salah satu program Pemerintah Provinsi Sulsel untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah desa, sekaligus menindaklanjuti amanah Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa untuk peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.
Upacara pembukaan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan dihadiri Wakil Gubernur, Pangdam XIV Hasanuddin, serta jajaran Forkopimda Sulsel.
Pembekalan dan Penguatan Kapasitas Kepala Desa
Dalam amanatnya, Gubernur Andalan menegaskan bahwa seluruh kepala desa peserta jambore akan mendapatkan pembekalan pemerintahan desa, termasuk penguatan kapasitas manajerial, pengelolaan anggaran, serta penerapan praktik terbaik dari desa-desa berprestasi di Sulsel.
Selain itu, peserta juga akan mengikuti berbagai aktivitas kolaboratif, mulai dari diskusi kelompok, simulasi perencanaan pembangunan desa, hingga kompetisi inovasi layanan publik. Pemerintah Provinsi Sulsel juga menyiapkan sejumlah penghargaan bagi peserta terbaik, mulai dari pin lencana, sepeda, motor, hingga paket umroh, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan inovasi para kepala desa.
Dukungan Langsung dari Luwu Timur
Usai upacara, Wabup Puspawati Husler menyempatkan diri menyapa dan memberikan dukungan langsung kepada para kepala desa asal Luwu Timur. Ia berharap seluruh peserta dari daerahnya dapat memanfaatkan kegiatan ini secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Saya berharap seluruh kepala desa Luwu Timur benar-benar memanfaatkan momentum ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan petik semua pembelajaran serta praktik terbaik yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Wabup Puspawati.
Kehadiran Wabup Puspawati di lokasi juga menjadi simbol komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, aparatur desa, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan desa.
Momentum Peningkatan Tata Kelola Desa
Jambore Kepala Desa se-Sulsel ini tidak hanya menjadi ajang pembelajaran dan pertukaran pengalaman, tetapi juga mendorong para kepala desa untuk menerapkan inovasi pelayanan publik. Dengan penguatan kapasitas yang didapat, diharapkan desa-desa di Sulawesi Selatan, termasuk di Luwu Timur, mampu mengelola sumber daya lebih efektif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pencapaian target pembangunan lokal sesuai Asta Cita Presiden.
Kegiatan selama dua hari ini meliputi workshop, simulasi pengelolaan anggaran, serta pemaparan model desa berprestasi, yang semuanya bertujuan untuk membekali kepala desa dengan kompetensi, keterampilan, dan strategi inovatif dalam menjalankan pemerintahan desa secara profesional dan transparan.
Dengan semangat kolaborasi dan pembelajaran intensif, diharapkan jambore ini menjadi momentum transformasi desa yang nyata, membawa desa-desa di Sulawesi Selatan, termasuk Luwu Timur, menjadi desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.
“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.
Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.
“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.
Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login