Dibuka Jokowi, Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Ikhtiar Kuatkan Ekonomi serta Kendalikan Inflasi
Kitasulsel, Bogor – Upaya pengendalian inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi terus dilakukan pemerintah. Langkah ini salah satunya dilakukan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 bertajuk “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi” di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).
Rakornas yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut dibuka langsung oleh Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada kepala daerah dan jajaran Forkopimda mengenai pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penanganan stunting, dan sejumlah isu penting lainnya.
Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, sebagai upaya pengendalian inflasi daerah, Kemendagri bersama kementerian/lembaga terkait telah melakukan langkah-langkah strategis. Upaya itu di antaranya melalui pelaksanaan rapat koordinasi rutin mingguan pengendalian inflasi daerah setiap hari Senin yang diikuti oleh seluruh kepala daerah, jajaran Forkopimda, serta pimpinan instansi vertikal tingkat provinsi dan kabupaten/kota sejak Oktober 2022 hingga saat ini.
Mendagri mengatakan, berkat arahan Presiden serta kolaborasi instansi pusat dan pemerintah daerah (Pemda), saat ini pertumbuhan ekonomi secara nasional terus menunjukkan angka positif. “Berdasarkan laporan BPS (Badan Pusat Statistik) kuartal ketiga tahun 2022 (pertumbuhan ekonomi) mencapai angka 5,7 persen,” ujar Mendagri.
Lebih lanjut Mendagri mengungkapkan, tingkat inflasi juga dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan laporan perkembangan inflasi secara year to year oleh Badan Pusat Statistik yaitu pada September 2022 sebesar 5,95 persen, Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen, November 2022 menjadi 5,42 persen, dan Desember 2022 naik sedikit menjadi 5,51 persen.
“Karena adanya pola demand yang bersifat musiman adanya Natal dan perayaan tahun baru,” terang Mendagri.
Mendagri menuturkan, dalam Rakornas kali ini Kemendagri menyuguhkan empat diskusi panel dengan narasumber dari jajaran menteri, lembaga, hingga kepala daerah. Berbagai isu penting menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut, di antaranya soal Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi; Penguatan Investasi, Hilirisasi, dan Kemudahan Perizinan Berusaha; Penanganan Covid-19, Stunting, Kemiskinan, dan Jaring Pengaman Sosial; serta Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, dan Pengawasan.
“Melalui momentum yang baik ini, diharapkan keempat panel dapat memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah,” ujar Mendagri.
Sebagai informasi, jumlah peserta Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 sebanyak 4.545 orang yang terdiri dari instansi pusat sebanyak 239 orang dan dari daerah sebanyak 3.257 orang. Peserta dari instansi pusat terdiri dari 45 pimpinan kementerian/lembaga (K/L), 34 Sekjen dan Sekretaris Utama K/L terkait, 25 Eselon I K/L, 27 Pejabat Eselon I Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), 97 Pejabat Eselon II Kemendagri, 3 Pimpinan Satker setingkat Eselon III Kemendagri, serta 8 Kepala Pos Lintas Batas Negara BNPP.
Kemudian peserta dari Pemda terdiri dari 38 gubernur dan penjabat (Pj.) gubernur, 1 Wali Nanggroe Aceh Darussalam, 1 Ketua MRP, 1 Ketua MRPB, 34 DPRD provinsi, 514 bupati/wali kota dan Pj. bupati/wali kota, 508 DPRD kabupaten/kota, 128 unsur TNI, 34 Kapolda, 33 Kajati, 34 KaBINDA, 29 Kepala Perwakilan BI di Provinsi, 514 unsur Polri tingkat kabupaten/kota, 344 Dandim, 438 Kajari, 58 Danlanal, 34 Kepala BPKP Daerah, dan 514 Kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota.
#Puspen Kemendagri#
NEWS
Ratusan Mahasiswa Indonesia di Kairo Ikuti FGD Pemikiran Nasaruddin Umar Dipandu Dr. Bunyamin Yapid
Kitasulsel—Kairo – Ratusan mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kairo mengikuti seminar dan forum group discussion (FGD) yang mengangkat pemikiran Prof. Nasaruddin Umar. Kegiatan ini digelar di Baruga KKS, Kairo, dan dihadiri oleh Ketua PPMI, jajaran pengurus, serta para ketua kerukunan daerah dari berbagai provinsi di Indonesia.
Forum tersebut dipimpin oleh tenaga ahli Menteri Agama bidang kerja sama luar negeri sekaligus pembina komunitas Nasaruddin Umar Official, yang secara khusus memaparkan dan mengelaborasi gagasan-gagasan besar Prof. Nasaruddin Umar di hadapan mahasiswa Indonesia di Timur Tengah.
Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa pemikiran Prof. Nasaruddin Umar memiliki nilai strategis, namun kerap disalahpahami oleh publik. “Gagasan beliau itu sangat baik, tetapi ibarat pesawat, landasan pendaratannya belum sepenuhnya siap. Akibatnya, sering terjadi salah tafsir, bahkan dipolitisasi dan dibingkai secara negatif,” ujarnya.
Beberapa isu yang menjadi sorotan dalam diskusi antara lain pengelolaan dana umat, dana masjid, hingga konsep distribusi hewan kurban. Ia menjelaskan bahwa gagasan tersebut bukan untuk mengambil alih dana umat, melainkan untuk menata pengelolaan agar lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih luas.
“Sering kali masyarakat memahami secara sepotong-sepotong. Padahal yang ingin dibangun adalah sistem yang lebih baik, berbasis asas kemanfaatan dan keadilan,” lanjutnya.
Ia juga mencontohkan praktik di sejumlah negara seperti Arab Saudi, di mana regulasi negara berperan aktif dalam menegakkan nilai-nilai keagamaan, termasuk kewajiban menutup toko saat waktu salat. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa implementasi gagasan keagamaan akan lebih optimal jika didukung kebijakan negara.
Pemilihan Kairo sebagai lokasi forum dinilai strategis, mengingat kota tersebut merupakan salah satu pusat studi Islam dunia. Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah dianggap memiliki kapasitas intelektual untuk memahami gagasan-gagasan progresif dan kontekstual yang ditawarkan.
“Mahasiswa di sini relatif lebih siap memahami pemikiran yang mungkin melampaui zamannya. Apa yang hari ini ditolak, bisa jadi akan menjadi kebutuhan di masa depan,” katanya.
Dalam diskusi tersebut juga disinggung praktik pengelolaan kurban di negara-negara Eropa, di mana distribusi hewan kurban dilakukan melalui lembaga terpercaya untuk menjangkau wilayah yang lebih membutuhkan, bahkan lintas negara. Model ini dinilai sebagai salah satu contoh implementasi asas kemanfaatan yang lebih luas.
Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis. Para mahasiswa menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap upaya kontekstualisasi ajaran Islam dalam menjawab tantangan zaman modern.
Forum ini diharapkan menjadi ruang intelektual yang mampu menjembatani pemikiran besar dengan pemahaman publik, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang kritis, terbuka, dan mampu menerjemahkan gagasan ke dalam kebijakan nyata demi kemaslahatan umat.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login