Dibuka Jokowi, Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Ikhtiar Kuatkan Ekonomi serta Kendalikan Inflasi
Kitasulsel, Bogor – Upaya pengendalian inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi terus dilakukan pemerintah. Langkah ini salah satunya dilakukan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 bertajuk “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi” di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).
Rakornas yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut dibuka langsung oleh Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada kepala daerah dan jajaran Forkopimda mengenai pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penanganan stunting, dan sejumlah isu penting lainnya.
Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, sebagai upaya pengendalian inflasi daerah, Kemendagri bersama kementerian/lembaga terkait telah melakukan langkah-langkah strategis. Upaya itu di antaranya melalui pelaksanaan rapat koordinasi rutin mingguan pengendalian inflasi daerah setiap hari Senin yang diikuti oleh seluruh kepala daerah, jajaran Forkopimda, serta pimpinan instansi vertikal tingkat provinsi dan kabupaten/kota sejak Oktober 2022 hingga saat ini.
Mendagri mengatakan, berkat arahan Presiden serta kolaborasi instansi pusat dan pemerintah daerah (Pemda), saat ini pertumbuhan ekonomi secara nasional terus menunjukkan angka positif. “Berdasarkan laporan BPS (Badan Pusat Statistik) kuartal ketiga tahun 2022 (pertumbuhan ekonomi) mencapai angka 5,7 persen,” ujar Mendagri.
Lebih lanjut Mendagri mengungkapkan, tingkat inflasi juga dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan laporan perkembangan inflasi secara year to year oleh Badan Pusat Statistik yaitu pada September 2022 sebesar 5,95 persen, Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen, November 2022 menjadi 5,42 persen, dan Desember 2022 naik sedikit menjadi 5,51 persen.
“Karena adanya pola demand yang bersifat musiman adanya Natal dan perayaan tahun baru,” terang Mendagri.
Mendagri menuturkan, dalam Rakornas kali ini Kemendagri menyuguhkan empat diskusi panel dengan narasumber dari jajaran menteri, lembaga, hingga kepala daerah. Berbagai isu penting menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut, di antaranya soal Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi; Penguatan Investasi, Hilirisasi, dan Kemudahan Perizinan Berusaha; Penanganan Covid-19, Stunting, Kemiskinan, dan Jaring Pengaman Sosial; serta Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, dan Pengawasan.
“Melalui momentum yang baik ini, diharapkan keempat panel dapat memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah,” ujar Mendagri.
Sebagai informasi, jumlah peserta Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 sebanyak 4.545 orang yang terdiri dari instansi pusat sebanyak 239 orang dan dari daerah sebanyak 3.257 orang. Peserta dari instansi pusat terdiri dari 45 pimpinan kementerian/lembaga (K/L), 34 Sekjen dan Sekretaris Utama K/L terkait, 25 Eselon I K/L, 27 Pejabat Eselon I Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), 97 Pejabat Eselon II Kemendagri, 3 Pimpinan Satker setingkat Eselon III Kemendagri, serta 8 Kepala Pos Lintas Batas Negara BNPP.
Kemudian peserta dari Pemda terdiri dari 38 gubernur dan penjabat (Pj.) gubernur, 1 Wali Nanggroe Aceh Darussalam, 1 Ketua MRP, 1 Ketua MRPB, 34 DPRD provinsi, 514 bupati/wali kota dan Pj. bupati/wali kota, 508 DPRD kabupaten/kota, 128 unsur TNI, 34 Kapolda, 33 Kajati, 34 KaBINDA, 29 Kepala Perwakilan BI di Provinsi, 514 unsur Polri tingkat kabupaten/kota, 344 Dandim, 438 Kajari, 58 Danlanal, 34 Kepala BPKP Daerah, dan 514 Kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota.
#Puspen Kemendagri#
NEWS
Menag Nasaruddin Umar Dorong Indonesia Jadi Pemimpin Global Ekonomi Syariah
Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa Indonesia sudah saatnya mengambil peran kepemimpinan global dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dunia. Menurutnya, Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi konsumen pasif yang mengikuti perkembangan ekonomi Islam dari negara lain, khususnya Timur Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Menag saat memberikan sambutan dalam Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang berlangsung di The Tribrata Conventions Center, Minggu (24/5/2026).
Dalam pidatonya, Nasaruddin Umar menilai Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang sangat besar dibandingkan negara-negara muslim lainnya di dunia. Stabilitas nasional, keberagaman budaya, serta situasi sosial yang kondusif dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia untuk melahirkan gagasan dan inovasi baru di bidang ekonomi syariah.
“Sekarang sudah waktunya kita memberikan kontribusi yang lebih produktif untuk menjadi konsumsi masyarakat dunia. Bukan lagi kita harus menanti apa-apa yang lahir dari masyarakat Timur Tengah. Indonesia adalah wilayah yang paling kondusif untuk berpikir jernih, genuine, dan tidak ada perang di sekitar kita,” tegas Menag.
Menurut Nasaruddin Umar, Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi produsen utama pemikiran sains, teknologi, hingga sistem ekonomi syariah dunia yang modern dan inklusif.
Ia menilai perkembangan ekonomi Islam tidak lagi cukup hanya berfokus pada aspek simbolik, tetapi juga harus mampu menyentuh inovasi, riset, teknologi, serta penguatan sektor riil yang berdampak langsung bagi masyarakat.
MES Didorong Selaras dengan Program Strategis Presiden
Dalam kesempatan tersebut, Menag juga meminta pengurus baru MES agar bergerak secara taktis dengan menyelaraskan program kerja organisasi dengan arah kebijakan strategis Presiden RI.
Menurutnya, misi besar pemerintah saat ini seperti hilirisasi industri, penguatan ekonomi mikro, pemberdayaan UMKM, dan program pro-rakyat sangat sejalan dengan visi pengembangan ekonomi syariah nasional.
“Saya mohon kepada kita semuanya dengan dilantiknya pengurus baru MES, insya Allah paling tidak kita juga bisa memberikan kontribusi kepada Bapak Presiden kita yang selama ini banyak berbicara tentang ekonomi hilir, ekonomi mikro, hilirisasi, dan program yang pro-kerakyatan. Itu saya kira sangat paralel dengan misi-misi MES,” ujarnya.
Ia berharap sinergi antara MES, pemerintah, otoritas keuangan, akademisi, dan pelaku usaha dapat memperkuat ekonomi umat sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan syariah yang sehat dan berkeadilan.
Indonesia Dinilai Punya Modal Besar Pimpin Ekonomi Syariah Dunia
Masyarakat Ekonomi Syariah sendiri merupakan organisasi nonprofit yang menjadi wadah bagi akademisi, praktisi, birokrat, dan pakar ekonomi Islam dalam mempercepat pengembangan serta penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia.
Sejak berdiri, MES aktif bersinergi dengan pemerintah dan berbagai lembaga keuangan dalam memperkuat literasi ekonomi syariah, mendorong inklusi keuangan, hingga membangun kemandirian ekonomi umat.
Menag optimistis kepengurusan baru MES yang diisi kombinasi menteri kabinet, pakar ekonomi, profesional keuangan, dan tokoh agama mampu membawa arah baru bagi pengembangan ekonomi syariah nasional.
Ia juga meyakini kolaborasi antara MES dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) akan melahirkan kekuatan baru dalam membangun kemandirian bangsa berbasis nilai-nilai syariah.
“Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa melahirkan Indonesia baru di masa depan, yang sesuai dengan harapan umat dan juga sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Di mana syariah diurus, di situ ada berkah yang akan melimpah,” pungkasnya.
Dihadiri Tokoh Nasional dan Pejabat Kabinet
Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional Pengurus Pusat MES tersebut turut dihadiri Ma’ruf Amin, sejumlah tokoh ekonomi syariah nasional, jajaran pengurus MES, serta para menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat arah pembangunan ekonomi syariah nasional di tengah tantangan ekonomi global dan perkembangan industri halal dunia yang semakin kompetitif.
Pemerintah berharap ekonomi syariah Indonesia tidak hanya berkembang sebagai sektor pendukung, tetapi mampu menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.
-
Nasional11 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login