Connect with us

Sulsel Surplus Terbesar Nasional,Pupuk Dan Bibit Jadi Masalah Serius

Published

on

Kitasulsel—-Makassar—Sulawesi Selatan menjadi penyumbang beras nasional terbesar alias surplus tertinggi nasional. Sementara DKI dan Jawa Barat terendah secara nasional.

Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Nagara Institute, lembaga kajian politik dan pemerintahan berbasis di Jakarta dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Akbar Faizal, Direktur Eksekutif Nagara Institute, pada narasi pembukanya memgungkapkan, pentingnya ketahanan pangan bagi negara dengan penduduk sebesar Indonesia.

“Kami mengambil inisiatif untuk meneliti pangan berikut problem yang dihadapi terutama oleh situasi rentannya dunia pangan menghadapi guncangan yang secara langsung maupun tak langsung berdampak pada kehidupan kebangsaan, termasuk dunia politik kita, ” ungkap Akbar.

Kerap terjadi Pemerintah tampak gamang dalam pengelolaan kepastian informasi tentang pangan. Akibatnya,angka dan data yang berbeda tersaji ke publik dan membingungkan masyarakat.

Keputusan Presiden membentuk badan baru yang khusus bertanggungjawab tentang pangan adalah langkah tepat. Kewenangan besar yang diberikan kepada Badan B
Pangan Nasional diharapkan menghentikan polemik tidak perlu tentang pangan sebab potensial mengguncang emosi publik.

Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, yang hadir langsung di Makassar khusus untuk acara ini memaparkan secara detil apa saja problem berikut langkah-langkah yang dilakukan badan baru ini. Meski baru berusia aetahun dengan anggaran hanya Rp 103 Miliar, Badan Pangan Nasional berhasil memetakan problem berikut beberapa terobososan di berbagai lini tugas. Salah satunya, menggandeng investor mengatasi problem distribusi dengan pembangunan pelabuhan khusus kerjasama Pemda NTB.

“75% produksi padi nasional atau sebesar 41,65 juta ton GKG atau sebesar 23,74 ton beras ini disumbangkan oleh tujuh provinsi dengan produksi padi tertinggi. Yakni Jatim, Jabar, Jateng, Sulsel, Sumsel, Lampung, dan Sumut,” ungkap Arief Prasetyo.

Ditambahkannya, walaupun ketujuh propinsi ini memiliki angka produksi yang tinggi, tetapi beberapa pmasih mengalami defisit beras karena memenuhi kebutuhan sendiri. Sementara untuk Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan surplus paling tinggi,” tuturnya.

Kepada para peserta FGD yang beeasal dari para pengambil kebijakan tingkat provinsi daerah serta komunitas pertanian seperti HKTI, asosiasi pedagang besar, Kelompok Tani Pemuda, hingga Bulog dan Biro Pusat Statistik (BPS) Arief menjabarkan perhitungan surplus/defisit produksi beras nasional hingga triwulan I tahun 2023.

“Berdasarkan data KSA BPS amatan Desember 2022 proyeksi produksi beras pada bulan Desember 2022 sebesar 1,14 juta ton, Januari 2023 mencapai 1,51 juta ton, dan Februari 2023 mencapai 3,25 juta ton,” jelasnya.

Sebelumnya, peneliti senior Nagara Institute, Uka Adi Karya yang juga dosen dan peneliti Universitas Indonesia menggambarkan situasi pangan yang terjadi di sektor Pertanian dan Pangan di Indonesia.

“Ada banyak problem yang menbutuhkan jawaban yang komprehensif yang diharapkan muncur dari FGD dan riset Nagara Institute ini yakni disparitas harga antar waktu, disparitas produksi antar wilayah, urbanisasi, alih fungsi lahan, kesejahteraan petani, degradasi kualitas tanah, produksi terpengaruh spesialisasi kebutuhan ekspor, dan konsumsi produk pangan impor yang meningkat,” ungkap Uka Adi Karya.

Muncul banyak gugatan dan argumen dari para peserta. Mulai dari isi UU Ketahanan pangan yang hanya tercakup pada tiga pilar. “Harusnya empat pilar yang semestinya dimediasi dalam UU ini yakni tentang sustainable sesuai hasil konferensi di Jeju, Korea Selatan,” kata Prof Ambo Ala, ahli pangan senior Unhas.

Keluhan datang dari Ketua HKTI Sulsel yang juga wakil bupati Soppeng, Lutfi Halide, yang menyebut pendapatan petani rata-rata dengan situasi yang ada hanya Rp 65 ribu/hari yang membuat masyarakat malas kembali ke pertanian khususnya generasi muda. Keluhan yg sama datang dari Ketua Pemuda Tani Sulsel Rahmat Samito.

Namun pupuk dan ketersediaan bibit menjadi problem paling serius dari para peserta. Mulai dari keterlambatan kehadiran pupuk, harga hingga risiko pada lingkungan secara lamban tapi pasti. “Kami bersyukur telah hadir pupuk super nano yang meningkatkan kapasitas produksi namun harganya masih tinggi,” ungkap Rahman, asisten pembangunan Kab Pinrang. Dalam hitungan Politani Pertanian Unhas, dibutuhkan 250 kg/Ha pupuk. Sementara saat ini, rata-rata masih pada angka 150 kg/Ha.

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat A Gedung Rektorat, Kampus Unhas, Kota Makassar, ini juga dihadiri Ketua DPRD Sulsel dan para pejabat otoritas pangan Sulsel lainnya.

FGD ini adalah putaran kedua rangkaian kegiatan Nagara Institute setelah sebelumnya dilaksanakan di Bandung dan berikutnya di Palembang dan Jakarta. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Siap Fasilitasi Silaturahmi Regional KAHMI di Kota Makassar

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar menyambut hangat rencana Silaturahmi Regional (Silatreg) Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulsel bersama Majelis Daerah (MD) KAHMI se-Sulawesi, yang akan digelar pada 11–12 Oktober 2025 di Hotel Claro Makassar.

Untuk mematangkan seluruh persiapan teknis hajatan akbar para alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut, panitia pelaksana Silatreg KAHMI Sulsel melakukan silaturahmi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (16/9/2025).

Pertemuan ini menjadi ajang koordinasi sekaligus memastikan dukungan pemerintah kota, sehingga kegiatan yang akan menghimpun jajaran pengurus KAHMI dari berbagai daerah di Sulawesi itu dapat berlangsung lancar dan meriah.

“Kami sangat menyambut baik event besar Silaturahmi Regional KAHMI ini. Pemerintah Kota Makassar siap memberikan dukungan dan terus berkoordinasi agar kebutuhan kegiatan bisa kami fasilitasi,” ujar Munafri.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mematangkan persiapan teknis, mulai dari koordinasi keamanan, perizinan, hingga fasilitas penunjang.

Munafri menegaskan, kehadiran tokoh-tokoh KAHMI dari berbagai daerah di Sulawesi akan menjadi kebanggaan sekaligus peluang promosi bagi Makassar sebagai kota pertemuan dan destinasi kegiatan nasional.

“Dengan kegiatan di Kota Makassar, kami berharal lancar, aman, dan memberikan manfaat luas bagi dampak ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha di Kota Makassar,” harapnya.

Sedangkan, Koordinator Presidium Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulsel, Ni’matullah mengatakan, bahwa KAHMI Sulsel mendapat amanat dari Majelis Nasional KAHMI untuk menjadi tuan rumah kegiatan yang akan menghimpun peserta dari tujuh provinsi se-Sulawesi.

“Kami mendapat amanat dari Majelis Nasional KAHMI untuk melaksanakan Silaturahmi se-Sulawesi, dan Kota Makassar ditunjuk sebagai tuan rumah,” ujarnya.

“Karena itu kami datang bersilaturahmi sekaligus mappatabe kepada Bapak Wali Kota, menyampaikan rencana kegiatan dan memohon izin,” tambah Ni’Matullah.

Mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel itu menambahkan, panitia juga mengharapkan Wali Kota Munafri dapat memberikan sambutan selamat datang (welcome speech) kepada para tamu kehormatan nantinya.

Disebutkan, pada pertemuan KAHMI, hadir dua Menteri yakni. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

“Acara ini akan dihadiri sedikitnya 400 peserta, termasuk dua menteri yang sementara terjadwal hadir, Menteri Pertahanan dan Menteri ATR/BPN. Ini kesempatan besar untuk memperkenalkan Sulsel dan Makassar secara lebih luas,” jelasnya.

Rangkaian kegiatan Silatreg KAHMI akan mencakup silaturahmi internal, penyampaian gagasan dari setiap wilayah, hingga sesi pemikiran kebangsaan bersama para menteri tamu.

Malam puncak dijadwalkan menghadirkan pidato dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, tentang arah pembangunan bangsa ke depan.

Ni’matullah mengakui, keterbatasan sumber daya membuat panitia memohon dukungan fasilitasi dari Pemkot Makassar.

“Kami berharap pemerintah, dalam hal ini Pak Wali Kota, dapat membantu beberapa kebutuhan teknis,” tuturnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel