Bawaslu Sidrap Apel Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu 2024

Published

3 tahun ago

15 Februari 2023

Kitasulsel,Sidrap — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidrap gelar apel siaga pengawasan satu tahun menuju pemilu 2024, Selasa, 14 Februari 2023.

Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor Bawaslu Sidrap, Jalan Pendidikan No 3 Belakang Kantor DPRD Sidrap.

Apel siaga diikuti seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di 106 desa/kelurahan di 11 Kecamatan, Sidrap.

Hadir dalam acara tersebut Asisten I Pemerintah, Muh Iqbal, Kabag Ops Sidrap, Kompol Nasri, Kajari Sidrap, Hasnadirah, Kasdim 1420 Sidrap, Mayor Arm Ari Widarto, Hakim PN Sidrap, Masdianah.

Hadir pula sejumlah organisasi kemasyarakatan, kepemudaan maupun kemasiswaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Banser, Ansor, KNPI, Pemuda Muhammadiyah, HMI, PPDI, PMII.

Ketua Bawaslu Sidrap, Asmawati Salam mengatakan, apel siaga dilaksanakan sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum bebas, rahasia jujur dan adil.

“Berkomitmen mendukung pemilu yang aman tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, ujaran kebencian, politisasi sara, dan politik uang,” ucapnya.

Lebih jauh, Asmawati Salam mengatakan, Bawaslu saat ini semakin mematangkan langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengawasan Pemilu dari berbagai aspek.

Berbagai aspek yang dilakukan Bawaslu, merupakan ikhtiar sebagai upaya menjaga kualitas demokrasi melalui Pemilu dapat berjalan dengan LUBER dan JURDIL sebagaimana telah diamanahkan Undang-Undang sebagai lembaga Pengawal Demokrasi.

“Dari aspek pengawasan, Bawaslu perlu melakukan tindakan pengawasan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan setiap tahapan Pemilu,” ujarnya.

Menurutnya, Bawaslu dalam melakukan pengawasannya, telah menyusun pedoman dan alat kerja pengawasan yang menjadi acuan kerja pengawas pemilu di setiap tingkatan dari level desa hingga nasional sebagai pedoman dalam melakukan tindakan pengawasan pendaftaran pemilih.

Sementara, dari aspek pencegahan, Bawaslu perlu melakukan tindakan pencegahan untuk meminimalisasi munculnya pelanggaran pemilu. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya mencegah pelanggaran Pemilu sejak dari “hulu”.

Kendati demikian, lanjut Asmawati Salam dalam rangka optimalisasi tindakan pencegahan, Bawaslu membangun sistem laporan hasil pencegahan yang tersinkronisasi di setiap tingkatan baik dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, hingga Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kemudian dari aspek hubungan antar lembaga, Bawaslu perlu menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaran pemilu.

“Bawaslu menyadari bahwa pengawasan pemilu tidak dapat dilakukan sendiri. Bawaslu perlu menuangkan kerjasama antar lembaga dalam bentuk nota kesepahaman maupun perjanjian kerjasama untuk mengoptimalkan pengawasan pemilu dan mewujudkan pemilu yang berintegritas,” katanya.

Selanjutnya, kata dia dari aspek partisipasi masyarakat, Bawaslu perlu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Masyarakat merupakan pemilik suara sekaligus penerima manfaat terbesar dari terwujudnya pemilu yang berintegritas.

Dengan terwujudnya pemilu yang berintegritas, diharapkan dapat menghasilkan pemimpin dan pemerintahan yang mampu menciptakan kebijakan publik yang memberikan kebermanfaatan secara luas.

Dari aspek hubungan masyarakat, Bawaslu perlu menyebarluaskan agenda, pelaksanaan, dan hasil pengawasan pemilu kepada masyarakat melalui saluran distribusi informasi yang tepat, cepat, berkualitas, dan mudah dimengerti.

Dengan optimalnya saluran distribusi informasi, diharapkan dapat meningkatkan citra lembaga dan kesadaran politik masyarakat. (win)

Kementrian Agama RI

Istana Negara Jadi Pusat Peringatan Nuzulul Qur’an, Simbol Spiritualitas dan Kebangsaan

Published

12 jam ago

4 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—JAKARTA – Peringatan Nuzulul Qur’an tahun ini direncanakan menghadirkan nuansa berbeda. Untuk pertama kalinya, kegiatan keagamaan tersebut akan dipusatkan di Istana Negara, Jakarta, setelah usulan Menteri Agama RI mendapat arahan langsung dari Presiden.

Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa rencana pelaksanaan Nuzulul Qur’an di Istana Negara merupakan hasil pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (4/3/2026).

“Baik, teman-teman sekalian. Saya baru saja bertemu dengan Bapak Presiden untuk membicarakan persiapan peringatan Nuzulul Qur’an. Insya Allah, peringatan Nuzulul Qur’an direncanakan akan dilaksanakan di Jakarta, tepatnya di Istana Negara,” ujar Menag kepada awak media usai pertemuan.

Menurut Nasaruddin Umar, sejumlah opsi lokasi sempat dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari Ibu Kota Nusantara (IKN), Masjid Istiqlal, hingga beberapa alternatif lainnya. Namun Presiden memberikan arahan agar kegiatan dipusatkan di Istana Negara.

“Dan Bapak Presiden memberikan arahan agar kegiatan tersebut dilaksanakan di Istana Negara,” jelasnya.

Momentum Spiritual Sekaligus Kebangsaan

Menag menilai, pemilihan Istana Negara memiliki makna simbolik yang kuat. Peringatan Nuzulul Qur’an tidak hanya dimaknai sebagai agenda spiritual umat Islam, tetapi juga sebagai momentum meneguhkan nilai kebangsaan.

Menurutnya, nilai-nilai Al-Qur’an seperti keadilan, persaudaraan, dan kepedulian sosial sejalan dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Ini bukan sekadar seremoni keagamaan, tetapi juga momentum untuk meneguhkan komitmen kebangsaan kita. Nilai-nilai Al-Qur’an sangat relevan dalam kehidupan nasional,” tuturnya.

Kementerian Agama, lanjutnya, tengah menyiapkan konsep acara yang khidmat namun tetap inklusif. Peringatan tersebut rencananya akan melibatkan tokoh agama lintas elemen, duta besar negara sahabat, hingga perwakilan generasi muda sebagai simbol persatuan nasional.

“Kami ingin agar peringatan Nuzulul Qur’an ini menjadi ruang silaturahmi kebangsaan. Istana Negara sebagai simbol negara diharapkan dapat menjadi tempat yang merekatkan nilai spiritual dan nilai kenegaraan,” ungkap Menag.

Ia memastikan seluruh aspek teknis pelaksanaan akan dikoordinasikan secara matang bersama pihak Istana agar kegiatan berjalan tertib dan lancar.

“Kami akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, ini akan menjadi peringatan yang penuh makna,” pungkasnya.

Gagasan Baru yang Dinilai Membanggakan

Rencana pelaksanaan Nuzulul Qur’an di Istana Negara juga mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Ketua ICATT, Bunyamin M Yapid, menilai gagasan tersebut sebagai langkah baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya.

Menurutnya, ide yang digagas Menteri Agama menjadi terobosan penting dalam menghadirkan simbol spiritual di pusat pemerintahan negara.

“Hal baru bagi kita semua namun sangat membanggakan, apalagi momentumnya di bulan Ramadan. Semoga ini membawa keberkahan bagi bangsa dan negara, terkhusus untuk pimpinan kita Presiden dan Wakil Presiden,” ujarnya.

Ia berharap peringatan Nuzulul Qur’an di Istana Negara dapat memperkuat nilai religiusitas sekaligus mempererat persatuan nasional, sehingga pesan Al-Qur’an tidak hanya menjadi refleksi spiritual, tetapi juga inspirasi dalam kepemimpinan dan tata kelola bangsa.

Dengan rencana ini, peringatan Nuzulul Qur’an tahun 2026 dipandang menjadi babak baru dalam sejarah kegiatan keagamaan nasional, ketika ruang simbol kenegaraan dan nilai spiritual bertemu dalam satu momentum kebangsaan.