Bawaslu Sidrap Apel Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu 2024

Published

3 tahun ago

15 Februari 2023

Kitasulsel,Sidrap — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidrap gelar apel siaga pengawasan satu tahun menuju pemilu 2024, Selasa, 14 Februari 2023.

Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor Bawaslu Sidrap, Jalan Pendidikan No 3 Belakang Kantor DPRD Sidrap.

Apel siaga diikuti seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di 106 desa/kelurahan di 11 Kecamatan, Sidrap.

Hadir dalam acara tersebut Asisten I Pemerintah, Muh Iqbal, Kabag Ops Sidrap, Kompol Nasri, Kajari Sidrap, Hasnadirah, Kasdim 1420 Sidrap, Mayor Arm Ari Widarto, Hakim PN Sidrap, Masdianah.

Hadir pula sejumlah organisasi kemasyarakatan, kepemudaan maupun kemasiswaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Banser, Ansor, KNPI, Pemuda Muhammadiyah, HMI, PPDI, PMII.

Ketua Bawaslu Sidrap, Asmawati Salam mengatakan, apel siaga dilaksanakan sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum bebas, rahasia jujur dan adil.

“Berkomitmen mendukung pemilu yang aman tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, ujaran kebencian, politisasi sara, dan politik uang,” ucapnya.

Lebih jauh, Asmawati Salam mengatakan, Bawaslu saat ini semakin mematangkan langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengawasan Pemilu dari berbagai aspek.

Berbagai aspek yang dilakukan Bawaslu, merupakan ikhtiar sebagai upaya menjaga kualitas demokrasi melalui Pemilu dapat berjalan dengan LUBER dan JURDIL sebagaimana telah diamanahkan Undang-Undang sebagai lembaga Pengawal Demokrasi.

“Dari aspek pengawasan, Bawaslu perlu melakukan tindakan pengawasan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan setiap tahapan Pemilu,” ujarnya.

Menurutnya, Bawaslu dalam melakukan pengawasannya, telah menyusun pedoman dan alat kerja pengawasan yang menjadi acuan kerja pengawas pemilu di setiap tingkatan dari level desa hingga nasional sebagai pedoman dalam melakukan tindakan pengawasan pendaftaran pemilih.

Sementara, dari aspek pencegahan, Bawaslu perlu melakukan tindakan pencegahan untuk meminimalisasi munculnya pelanggaran pemilu. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya mencegah pelanggaran Pemilu sejak dari “hulu”.

Kendati demikian, lanjut Asmawati Salam dalam rangka optimalisasi tindakan pencegahan, Bawaslu membangun sistem laporan hasil pencegahan yang tersinkronisasi di setiap tingkatan baik dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, hingga Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kemudian dari aspek hubungan antar lembaga, Bawaslu perlu menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaran pemilu.

“Bawaslu menyadari bahwa pengawasan pemilu tidak dapat dilakukan sendiri. Bawaslu perlu menuangkan kerjasama antar lembaga dalam bentuk nota kesepahaman maupun perjanjian kerjasama untuk mengoptimalkan pengawasan pemilu dan mewujudkan pemilu yang berintegritas,” katanya.

Selanjutnya, kata dia dari aspek partisipasi masyarakat, Bawaslu perlu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Masyarakat merupakan pemilik suara sekaligus penerima manfaat terbesar dari terwujudnya pemilu yang berintegritas.

Dengan terwujudnya pemilu yang berintegritas, diharapkan dapat menghasilkan pemimpin dan pemerintahan yang mampu menciptakan kebijakan publik yang memberikan kebermanfaatan secara luas.

Dari aspek hubungan masyarakat, Bawaslu perlu menyebarluaskan agenda, pelaksanaan, dan hasil pengawasan pemilu kepada masyarakat melalui saluran distribusi informasi yang tepat, cepat, berkualitas, dan mudah dimengerti.

Dengan optimalnya saluran distribusi informasi, diharapkan dapat meningkatkan citra lembaga dan kesadaran politik masyarakat. (win)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Pemkab Sidrap dan Pemkot Kendari Tindaklanjuti MoU, Teken PKS Pemenuhan Pangan Asal Hewan untuk Stabilitas Pasokan Telur

Published

2 menit ago

29 Mei 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–KENDARI — Menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Pemerintah Kota Kendari terkait kerja sama antardaerah (KAD), jajaran teknis dari kedua daerah resmi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai pemenuhan kebutuhan Pangan Asal Hewan (PAH), khususnya komoditas telur.

Penandatanganan PKS tersebut berlangsung di Kantor Wali Kota Kendari, Jumat (29/5/2026), dan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidrap, Ahmad Dollah, bersama Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari, Imran.

Kerja sama teknis ini merupakan tindak lanjut konkret dari komitmen kedua kepala daerah dalam memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas pasokan bahan pokok, serta mendukung program pengendalian inflasi di wilayah masing-masing.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidrap, Ahmad Dollah, menjelaskan bahwa penandatanganan PKS ini menjadi bagian penting dalam implementasi kerja sama strategis antardaerah yang sebelumnya telah disepakati oleh Bupati Sidrap dan Wali Kota Kendari.

Menurutnya, kerja sama tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek perdagangan komoditas, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga pangan dan pengendalian inflasi daerah.

“PKS ini adalah bagian dari program Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang menjadi salah satu langkah nyata dalam upaya penanggulangan inflasi,” ujar Ahmad Dollah usai penandatanganan.

Ia menambahkan, Kabupaten Sidrap sebagai salah satu sentra produksi peternakan terbesar di Sulawesi Selatan memiliki kapasitas produksi telur yang sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan pasar di berbagai daerah, termasuk Kota Kendari.

Melalui kerja sama ini, kata Ahmad Dollah, koordinasi teknis antara kedua daerah akan semakin terstruktur, terutama terkait pola distribusi, standar kualitas produk, hingga kuantitas pasokan telur yang dibutuhkan secara berkelanjutan oleh Kota Kendari.

“Sinergi ini akan memudahkan koordinasi teknis mengenai pola distribusi, standar kualitas, serta kuantitas telur yang dibutuhkan oleh Kota Kendari,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ahmad Dollah menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidrap berkomitmen menjaga kesinambungan pasokan pangan asal hewan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kebutuhan masyarakat Kota Kendari, khususnya dalam mendukung program makan bergizi bagi anak-anak sekolah.

Menurutnya, keberlanjutan distribusi pangan yang terukur dan stabil sangat penting untuk menunjang program peningkatan kualitas gizi masyarakat sekaligus mencegah terjadinya gejolak harga di pasaran.

“Kami siap menjaga kontinuitas pasokan agar kebutuhan masyarakat Kendari tetap terpenuhi dengan baik, terutama untuk mendukung program makan bergizi yang saat ini menjadi perhatian pemerintah,” tambahnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Kendari menyambut positif kerja sama tersebut karena dinilai akan membantu menjaga ketersediaan pangan, terutama komoditas telur yang memiliki tingkat konsumsi cukup tinggi di wilayah perkotaan.

Kebutuhan telur di Kota Kendari terus mengalami peningkatan seiring pelaksanaan berbagai program pemenuhan gizi masyarakat dan kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Dengan adanya kerja sama antardaerah ini, distribusi telur diharapkan menjadi lebih efektif, terukur, dan mampu menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen.

Selain menjadi langkah strategis dalam pengendalian inflasi, kerja sama tersebut juga diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi antarwilayah dan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi peternak di Kabupaten Sidrap.

Pemerintah Kabupaten Sidrap optimistis kolaborasi seperti ini dapat menjadi model kerja sama pangan antardaerah yang efektif di kawasan Sulawesi, terutama dalam menghadapi tantangan distribusi pangan dan fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Dengan ditandatanganinya PKS ini, kedua instansi teknis diharapkan dapat segera menjalankan skema distribusi yang lebih terukur dan terintegrasi sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, serta kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah.

Kerja sama tersebut sekaligus menjadi bukti nyata pentingnya sinergi antar pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pangan nasional melalui kolaborasi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.