Connect with us

Program Lorong Wisata Danny Pomanto Raih Penghargaan Inovasi Membangun Negeri TV One 2023

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto kembali menyabet penghargaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Timur.

Penghargaan dengan tema Inovasi Membangun Negeri 2023 yang diselenggarakan TV One itu memilih Makassar sebagai Kota dengan inovasi dan kreativitas dalam membangun Lorong Wisata yang digagas Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan dirinya sejak periode pertama hingga kedua ini menginisiasi lorong sebagai pusat sirkulasi ekonomi masyarakat.

Pasalnya dia melihat, lorong sebagai episentrum Kota Makassar dan segala bentuk kegiatan ekonomi lahir dari sana.

“Kami melihat kota itu ibarat manusia, dan lorong adalah sel kota. Jika ingin memperbaharui sebuah kota maka sel-sel kota harus dikuatkan, didekatkan. Bukan hanya aspek ekonomi tetapi sosial budaya dan pendidikan. Di situlah tempat di mana semua persoalan dimulai,” kata Danny Pomanto via zoom usai menerima penghargaan yang diwakili Kadis Kominfo Makassar Ismawaty Nur, di Studio Tv One, Epicentrum, Jakarta, Sabtu, (25/02/2023).

Program Lorong Wisata ini merupakan serial terakhir dari periode awal dengan program lorong garden. Kini manfaat ekonomi, UMKM lorong begitu terasa, dan Makassar pun menjadi kota dengan capaian pertumbuhan ekonomi 4,47 persen pada 2021.

Angka itu sangat positif jika dibandingkan dengan 2020 yang mines akibat pandemi.

Bahkan, wali kota dua periode itu sudah mendapat bocoran bahwa pertumbuhan ekonomi Makassar kembali positif pada 2022 lalu meski baru akan diumumkan BPS pada akhir Februari ini.

“Insya Allah pertumbuhan ekonomi Makassar kembali baik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dari nasional dan provinsi. Apalagi kontribusi Makassar terhadap provinsi sekitar 36 sampai 39 persen,”ucapnya.

Selain itu, ia menekankan, Kota Makassar tidak bergantung pada satu sektor. Pihaknya mencatat, Makassar memiliki empat sektor yang sangat dominan menopang perekonomian Kota Makassar.

Di antaranya, sektor bisnis, perdagangan, hotel dan restoran serta properti menjadi empat hal yang sangat mendominasi ekonomi Makassar.

Di samping memperhatikan core ekonomi tadi, dirinya juga selalu melakukan public engagement ke masyarakat untuk memberdayakan Lorong Wisata.

“Kita selalu melibatkan masyarakat terutama untuk membangun ekonomi dari lorong-lorong karena ekonomi makro dan mikro itu sebuah sistem jadi bekerja dari bawah dan mempersempit gini rasio di kota Makassar sehingga Pemkot mengintervensi pembangunan ekonomi masyarakat di lorong-lorong,” jelasnya.

Hasilnya, dampak positif dari adanya Lorong Wisata ialah menekan harga pangan sehingga inflasi menjadi terkendali.

Apalagi, di dalam Lorong Wisata itu pun dibuat program Satu Juta Polybag Gerakan Terus Menanam yang baru dilaunching pada hari ini, Sabtu 25 Februari.

Ada dua komoditi utama yang ditanam yakni cabai dan bawang. Dua komoditi tersebut dinilai sebagai salah satu sebab lonjakan inflasi sesuai hasil analisis dari Dinas Perdagangan Kota Makassar.

Olehnya dengan menanam cabai dan bawang di lorong-lorong maka dapat mencegah inflasi terhadap dua komoditi itu.

Ia memproyeksikan tahun ini cabai tersebut  akan panen hingga tujuh kali dengan total 500 kilogram dengan nilai uang Rp 20 juta per lorong.

“Satu polybag bisa menghasilkan 0,5 kg jadi kalau 1.000 polybag bisa menghasilkan 500 kg. Kalau 500 kg dan kita prediksi harga pas lebaran itu nantinya berkisar dari 35-40 ribu sekilo dikali 500 kg jadi bisa Rp 20 juta per lorong dengan total 7 kali panen sampai bulan 9 tahun ini. Ini untuk satu lorong yah,” paparnya.

Pun, selain dinikmati untuk warga sekitar, hasil panen komoditi tersebut akan dipasarkan lewat PD Pasar yang nantinya akan didistribusikan melalui Kanre rong.

Kanre rong ini rencananya akan hadir berdampingan dengan kontainer pasar murah agar mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan dapurnya.

Dari program itu pihaknya menargetkan inflasi di Makassar turun di bawah 5 persen Februari ini.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Makassar

Menuju Kesetaraan Regulasi Penyiaran Berbasis Internet dan Konvensional

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pengaturan konten pada lembaga penyiaran, hingga saat ini, masih berpegang pada Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta regulasi turunan lainnya yang juga diatur dalam perundang-undangan.

Namun demikian, belum ada satu pun aturan yang menata secara spesifik tentang konten media yang disiarkan melalui medium internet.

Padahal, perkembangan teknologi informasi terkini, sudah mulai menggeser konsumsi publik dari media konvensional free to air pada media berbasis internet.

Dengan demikian, pengaturan secara formal atas pengelolaan konten media yang disebarluaskan melalui internet menjadi kebutuhan yang mendesak.

Pengaturan ini sebagai bentuk perlindungan pada publik atas potensi munculnya residu dari keberlimpahan konten yang hadir melalui internet.

Dinamika tersebut sejatinya mendapatkan jalan keluar dengan hadirnya Undang-Undang Penyiaran yang baru.

Sambil menanti hadirnya regulasi yang baru ini, Komisi Penyiaran Indonsia (KPI) terus melakukan sosialisasi dan diskusi bersama pemangku kepentingan penyiaran, tentang pentingnya kehadiran regulasi penyiaran yang setara lewat berbagai medium.

Untuk itu, KPI menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) yang mengikutsertakan berbagai kelompok masyarakat dengan narasumber kalangan akademisi, pemerhati media dan juga kelompok masyarakat sipil, di Makassar (21/9/2024).

Tercatat Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Prof Judhariksawan, Dr Bachtiar Maddutuang dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMKOP Makassar, Rusdin Tompo selaku Pemerhati Media, Fachruddin Palapa dari Masyarakat Anti Hoax dan Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dan Alem Pebri Sonny dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Makassar.

Turut hadir pula dalam diskusi tersebut, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, Wakil Ketua KPI Pusat Mohamad Reza, Koordinator Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran KPI Pusat Muhammad Hasrul Hasan, Anggota KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah, dan Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan Mimah Susanti.

Saat ini, televisi, radio dan juga media cetak memiliki pagar api yang jelas bagi para pengelolanya dalam menghadirkan konten ke tengah masyarakat.

Kita mengenal adanya Kode Etik Jurnalistik untuk produk-produk jurnalistik dan juga ada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) untuk semua konten di televisi dan radio.

Tapi untuk konten dari media sosial, seperti siaran langsung di facebook dan instagram atau video pendek di youtube dan tiktok, hingga saat ini belum ada pengaturan rinci. Padahal, pada media tersebut ratusan juta mata publik teralihkan, termasuk juga pendapatan iklan dari lembaga penyiaran.

KPI berharap diskusi ini dapat menampung aspirasi publik terkait konten media dan model pengaturannya. Pada prinsipnya, KPI tetap menjunjung nilai-nilai demokrasi dalam bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pada sisi lain, KPI juga berkepentingan menjaga ranah publik untuk tetap kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.