Connect with us

Workshop Capacity Building ASN Pemkot Makassar Tekankan Peningkatan Skil-Adaptasi Sosial Era Digitalisasi

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Workshop Capacity Building ASN Pemkot Makassar yang sudah memasuki hari keempat menekankan pentingnya Peningkatan Skil dan Adaptasi Sosial di Era Digitalisasi.

Dalam dua sesi penerimaan materi, para peserta yang terdiri atas ASN Pemkot Makassar ini mendapatkan banyak hal baru. Terutama dalam mewujudkan empat project penting; aplikasi layanan pajak digital Pakinta’, media pendorong pertumbuhan UMKM di Lorong Wisata, pengolahan sampah rumah tangga, serta penggunaan IT.

Yang mana terangkum dalam tema besarnya yakni, Makassar Sustainable Smart City Programme.

Salah seorang peserta workshop yang juga Kabid Perencanaan Pengendalian dan Promosi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Makassar, Fadliah mengatakan dalam materi kali ini, peserta mempelajari perihal rencana aksi Plan for Change and Communication atau merencanakan perubahan dan komunikasi.

Lalu sesi berikutnya tentang establish a robust learning organisation for continuous learning in the digital era atau membangun kekuatan organisasi untuk pembelajaran yang berkelanjutan dalam era digitalisasi.

“Hari keempat ini mengajarkan tentang merancang perencanaan aksi dalam era digital, kerja sama tim dan adaptif. Ini menambah pengetahuan bagaimana menyusun visi misi agar perlahan menggapai tujuan,” kata Fadliah usai meneriman materi di Aston, Kamis, (9/03/2023).

Dalam kesempatan itu mereka juga belajar tentang bagaimana konsep perubahan yang didefinisikan sebagai konstan. Pasalnya tidak semua orang dapat menerima perubahan, olehnya, penting untuk kolaborasi sistem dan adaptasi dalam perubahan.

Pihak Temasek juga memberikan beberapa permainan tim yang diarahkan agar mereview kembali apa saja keyword dalam visi misi smart city ini.

“Jadi kita mereview kembali perencanaan, kegiatan berkelanjutan. Seru, karena kita diminta cari kata kuncinya, dan yang kita dapat ialah smart, sustainable, kooperatif, kolaboratif,” ucapnya.

Ditambah lagi, dalam grup mereka diminta untuk saling mengubah posisinya dengan tujuan peserta tetap adaptif namun tetap fokus pada tujuan.

“Kita bertukaran posisi. Itulah perubahan meski ada perubahan atau reposisi tetapi kita tetap bekerjasama dan memperjuangkan goals yang sudah disusun. Intinya beradaptasi dalam era saat ini kita harus beradaptasi dengan perubahan, lalu memanajemen organisasi, meningkatkan skill dalam rangka mengikuti zaman,” ujarnya.

Pun ada tiga poin penting yang diungkapkannya yakni ada 3H; yakni Head, Heart dan Hand.

Head atau pikiran, lanjut dia, berkaitan dengan pemikiran atau konsep perubahan yang dimaksud yang mana implementasi dapat dirasakan seluruh pihak dan masyarakat juga ikut di dalamnya.

Heart atau hati. Dengan pendekatan hati atau kemanusiaan, sehingga siapapun dapat menerima perubahan atau hal baru dalam era digital ini.

Dan Hand ialah kerja sama. Yakni ikut bekerja bersama dalam mencapai tujuan.

Tim Ahli Temasek SCE, Tan Kim Leng mengatakan untuk membangun kemampuan atau skil maka hal yang utama yang dilakukan ialah mengerti apa yang dibutuhkan dalam sebuah komunitas atau masyarakat.

Kedua, ialah peserta memiliki kemampuan manajerial program dan projects. Olehnya, mereka dapat menerapkan ide-ide ini sehingga perubahan itu terjadi.

“Jadi yang pertama ialah konsep atau blue print untuk mendukung tujuan utama yakni visi smart city. Kedua, memiliki kemampuan atau skil yang menjadi syarat tercapainya tujuan atau visi misi itu,” papar Mr Tan.

Dalam sesi ini, jelas dia, dirinya juga menunjukkan contoh bagaimana Singapura melakukannya dalam beberapa dekade belakangan, apalagi dirinya terlibat dalam perubahan itu.

“Apa yang saya sampaikan di sini ialah memberikan contoh bagaimana seharusnya ASN Pemkot ini memulai dan melakukannya. Bukan hanya sebagian tetapi mempelajari seluruh materi. Sebab, bagaimana dia melakukan perubahan kalau tidak belajar terlebih dahulu,” jelasnya.

“Jadi ini adalah perjalanan menuju perubahan, dan saya merasa terhormat menjadi bagian dari perjalanan perubahan Kota Makassar ini,” sambungnya.

Dirinya yakin setelah ini perubahan menuju yang dicita-citakan Pemkot Makassar akan terjadi.

Apalagi, budaya dan karakter masyarakat di Makassar sangat bagus, friendly, ramah, dan tulus. Kultur ini sangat bagus untuk perubahan yang dibutuhkan.

“Kata kuncinya ialah menyuguhkan mereka pengetahuan, skill untuk memenage perubahan itu, melalui komunikasi yang baik, bekerjasama, pelatihan-pelatihan,” yakinnya.

Tim Ahli Temasek SCE lainnya, Maler Ratnam mengungkapkan project yang masuk dalam era digitalisasi dan pengembangan big data mendapatkan banyak tantangan baru.

Ia mencontohkan, sebelumnya kita hanya menggunakan komputer dalam mengolah data misalnya, tetapi kini dengan aplikasi maka semuanya bisa.

“Jadi ada sistem baru yang mesti diteruskan kepada seluruh lini masyarakat, dibuat lebih friendly, dan inklusif bagi siapa saja untuk bisa menerima maupun mengaksesnya,” kata dia.

Lebih jauh, sebut dia, peserta tidak hanya menciptakan Smart City, tetapi bahkan menciptakan kondisi ekonomi hijau, pembangunan yang berkelanjutan dengan melakukan pengembangan lebih lanjut dari visi yang sudah ada.

Diketahui, workshop berlangsung sejak 6 Maret dan berakhir pada 10 Maret, besok.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending