Workshop Capacity Building ASN Pemkot Makassar Tekankan Peningkatan Skil-Adaptasi Sosial Era Digitalisasi
Kitasulsel—Makassar—Workshop Capacity Building ASN Pemkot Makassar yang sudah memasuki hari keempat menekankan pentingnya Peningkatan Skil dan Adaptasi Sosial di Era Digitalisasi.
Dalam dua sesi penerimaan materi, para peserta yang terdiri atas ASN Pemkot Makassar ini mendapatkan banyak hal baru. Terutama dalam mewujudkan empat project penting; aplikasi layanan pajak digital Pakinta’, media pendorong pertumbuhan UMKM di Lorong Wisata, pengolahan sampah rumah tangga, serta penggunaan IT.
Yang mana terangkum dalam tema besarnya yakni, Makassar Sustainable Smart City Programme.
Salah seorang peserta workshop yang juga Kabid Perencanaan Pengendalian dan Promosi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Makassar, Fadliah mengatakan dalam materi kali ini, peserta mempelajari perihal rencana aksi Plan for Change and Communication atau merencanakan perubahan dan komunikasi.
Lalu sesi berikutnya tentang establish a robust learning organisation for continuous learning in the digital era atau membangun kekuatan organisasi untuk pembelajaran yang berkelanjutan dalam era digitalisasi.
“Hari keempat ini mengajarkan tentang merancang perencanaan aksi dalam era digital, kerja sama tim dan adaptif. Ini menambah pengetahuan bagaimana menyusun visi misi agar perlahan menggapai tujuan,” kata Fadliah usai meneriman materi di Aston, Kamis, (9/03/2023).
Dalam kesempatan itu mereka juga belajar tentang bagaimana konsep perubahan yang didefinisikan sebagai konstan. Pasalnya tidak semua orang dapat menerima perubahan, olehnya, penting untuk kolaborasi sistem dan adaptasi dalam perubahan.
Pihak Temasek juga memberikan beberapa permainan tim yang diarahkan agar mereview kembali apa saja keyword dalam visi misi smart city ini.
“Jadi kita mereview kembali perencanaan, kegiatan berkelanjutan. Seru, karena kita diminta cari kata kuncinya, dan yang kita dapat ialah smart, sustainable, kooperatif, kolaboratif,” ucapnya.
Ditambah lagi, dalam grup mereka diminta untuk saling mengubah posisinya dengan tujuan peserta tetap adaptif namun tetap fokus pada tujuan.
“Kita bertukaran posisi. Itulah perubahan meski ada perubahan atau reposisi tetapi kita tetap bekerjasama dan memperjuangkan goals yang sudah disusun. Intinya beradaptasi dalam era saat ini kita harus beradaptasi dengan perubahan, lalu memanajemen organisasi, meningkatkan skill dalam rangka mengikuti zaman,” ujarnya.
Pun ada tiga poin penting yang diungkapkannya yakni ada 3H; yakni Head, Heart dan Hand.
Head atau pikiran, lanjut dia, berkaitan dengan pemikiran atau konsep perubahan yang dimaksud yang mana implementasi dapat dirasakan seluruh pihak dan masyarakat juga ikut di dalamnya.
Heart atau hati. Dengan pendekatan hati atau kemanusiaan, sehingga siapapun dapat menerima perubahan atau hal baru dalam era digital ini.
Dan Hand ialah kerja sama. Yakni ikut bekerja bersama dalam mencapai tujuan.
Tim Ahli Temasek SCE, Tan Kim Leng mengatakan untuk membangun kemampuan atau skil maka hal yang utama yang dilakukan ialah mengerti apa yang dibutuhkan dalam sebuah komunitas atau masyarakat.
Kedua, ialah peserta memiliki kemampuan manajerial program dan projects. Olehnya, mereka dapat menerapkan ide-ide ini sehingga perubahan itu terjadi.
“Jadi yang pertama ialah konsep atau blue print untuk mendukung tujuan utama yakni visi smart city. Kedua, memiliki kemampuan atau skil yang menjadi syarat tercapainya tujuan atau visi misi itu,” papar Mr Tan.
Dalam sesi ini, jelas dia, dirinya juga menunjukkan contoh bagaimana Singapura melakukannya dalam beberapa dekade belakangan, apalagi dirinya terlibat dalam perubahan itu.
“Apa yang saya sampaikan di sini ialah memberikan contoh bagaimana seharusnya ASN Pemkot ini memulai dan melakukannya. Bukan hanya sebagian tetapi mempelajari seluruh materi. Sebab, bagaimana dia melakukan perubahan kalau tidak belajar terlebih dahulu,” jelasnya.
“Jadi ini adalah perjalanan menuju perubahan, dan saya merasa terhormat menjadi bagian dari perjalanan perubahan Kota Makassar ini,” sambungnya.
Dirinya yakin setelah ini perubahan menuju yang dicita-citakan Pemkot Makassar akan terjadi.
Apalagi, budaya dan karakter masyarakat di Makassar sangat bagus, friendly, ramah, dan tulus. Kultur ini sangat bagus untuk perubahan yang dibutuhkan.
“Kata kuncinya ialah menyuguhkan mereka pengetahuan, skill untuk memenage perubahan itu, melalui komunikasi yang baik, bekerjasama, pelatihan-pelatihan,” yakinnya.
Tim Ahli Temasek SCE lainnya, Maler Ratnam mengungkapkan project yang masuk dalam era digitalisasi dan pengembangan big data mendapatkan banyak tantangan baru.
Ia mencontohkan, sebelumnya kita hanya menggunakan komputer dalam mengolah data misalnya, tetapi kini dengan aplikasi maka semuanya bisa.
“Jadi ada sistem baru yang mesti diteruskan kepada seluruh lini masyarakat, dibuat lebih friendly, dan inklusif bagi siapa saja untuk bisa menerima maupun mengaksesnya,” kata dia.
Lebih jauh, sebut dia, peserta tidak hanya menciptakan Smart City, tetapi bahkan menciptakan kondisi ekonomi hijau, pembangunan yang berkelanjutan dengan melakukan pengembangan lebih lanjut dari visi yang sudah ada.
Diketahui, workshop berlangsung sejak 6 Maret dan berakhir pada 10 Maret, besok.
NEWS
Harga Sawit Nasional Menguat, Petani Luwu Timur Soroti Tertahannya Harga TBS di Sulsel
Kitasulsel—Luwu Timur,– Di tengah tren kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah daerah sentra perkebunan Indonesia, petani sawit di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Luwu Timur, mengaku belum merasakan dampak positif kenaikan harga tersebut. Kondisi ini memicu desakan agar pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Harga Sawit guna memastikan tata niaga sawit berjalan secara adil dan transparan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai wilayah penghasil sawit, harga TBS di Sulawesi Barat dilaporkan mengalami kenaikan sekitar Rp60 per kilogram. Sementara itu, di Kalimantan Timur, harga TBS tercatat meningkat sekitar Rp40 per kilogram. Kenaikan tersebut dinilai sejalan dengan perkembangan harga minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya di pasar internasional.
Namun, kondisi berbeda justru terjadi di Sulawesi Selatan. Hingga Sabtu (13/6/2026), harga TBS di sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur dilaporkan masih berada pada posisi yang sama dan belum mengalami penyesuaian sebagaimana yang terjadi di daerah lain.
Seorang warga Sulawesi Selatan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mempertanyakan tidak adanya kenaikan harga TBS di wilayah tersebut. Menurutnya, apabila harga CPO global menjadi salah satu acuan utama dalam penetapan harga TBS, maka petani sawit di Sulawesi Selatan seharusnya juga memperoleh manfaat dari tren kenaikan harga yang sedang terjadi.
“Kami heran mengapa hanya Sulawesi Selatan yang tidak mengalami kenaikan harga, sementara daerah lain sudah menyesuaikan harga TBS mereka. Jika harga CPO dunia naik, maka petani di Sulawesi Selatan juga berhak menikmati kenaikan yang sama,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan petani mengenai mekanisme penetapan harga yang diterapkan oleh pabrik kelapa sawit di Sulawesi Selatan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata niaga sawit agar harga yang diterima petani dapat berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi.
Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah untuk segera membentuk Satgas Harga Sawit yang melibatkan unsur pemerintah, perwakilan petani, koperasi, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Kami mendesak pemerintah untuk sesegera mungkin, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, membentuk Satgas Harga Sawit yang melibatkan pemerintah, perwakilan petani, koperasi, dan unsur terkait lainnya. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam rantai tata niaga sawit,” katanya.
Menurutnya, di kalangan petani juga mulai berkembang dugaan adanya praktik-praktik yang menyebabkan harga TBS di Sulawesi Selatan tidak bergerak mengikuti tren kenaikan yang terjadi di daerah lain. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan investigasi yang objektif oleh pihak berwenang untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam proses penetapan harga.
“Sudah muncul dugaan adanya praktik-praktik permainan harga yang sangat merugikan petani. Karena itu pemerintah harus hadir untuk memastikan harga sawit ditetapkan secara transparan dan sesuai kondisi pasar yang sebenarnya,” tegasnya.
Para petani berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, serta instansi terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk melindungi kepentingan petani sawit. Mereka juga mendorong terciptanya sistem penetapan harga TBS yang lebih adil, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat perkebunan.
Kondisi stagnannya harga TBS di Sulawesi Selatan di tengah kenaikan harga sawit di berbagai daerah dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Selain menyangkut pendapatan petani, persoalan tersebut juga berkaitan dengan keberlanjutan sektor perkebunan sawit yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dan wilayah sekitarnya.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login