Connect with us

Persiapan Jelang Hari Besar Keagamaan, Pemkot Makassar Gelar High Level Meeting TPID

Published

on

Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi secara resmi membuka kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Makassar, yang digelar di Ballroom Hotel Horizon, Senin (20/03/2023).

Dalam sambutannya Wakil Wali Kota Makassar menyampaikan kegiatan ini untuk merespon perkembangan inflasi global yang terjadi ditengah pemulihan ekonomi domestik seperti kenaikan harga BBM, dan beberapa harga pangan khususnya menjelang hari besar keagamaan, dan bulan suci Ramadan.

“Inflasi merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan tingkat inflasi yang tinggi mengakibatkan daya beli masyarakat menurun terhadap barang atau jasa yang dibutuhkannya. Laju inflasi yang tinggi juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan kemiskinan,” ungkapnya.

Fatmawati Rusdi pun menambahkan, bahwa semakin terkendalinya inflasi hingga akhir tahun 2022, merupakan hasil sinergi pengendalian inflasi di Kota Makassar yang semakin solid, seiring didukung berbagai program yang semakin intensif dan terarah antar jajaran Pemerintah Daerah, dalam mengawal pengendalian inflasi Kota Makassar.

“Saya berharap, koordinasi dan sinergi antar dinas/instansi yang telah terjalin baik melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Berdasarkan rilis BPS Kota Makassar, pada bulan Pebruari 2023 mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 5,72 % dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 144,66 mengalami penurunan dibandingkan dengan inflasi pada bulan Januari yaitu sebesar 5,93%,  Sedangkan untuk month to month (mtm) terjadi Deflasi  sebesar – 0,25 % dan year to date (ytd) terjadi inflasi sebesar 0,41 persen.

Menyikapi kondisi tersebut, dilakukan berbagai langkah strategis, sinergis, responsif dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi Inflasi antara lain, TPID Kota Makassar lebih cermat dalam mengendalikan harga.

TPID bersama instansi terkait agar terus melakukan upaya pemantauan secara berkala terhadap ketersediaan stok barang kebutuhan pokok, distribusi dan melakukan upaya stabilisasi melalui operasi pasar dan pasar murah yang terjadwal dan masif yang dilakukan secara terkoordinasi dan bekerjasama dengan Bulog, distributor, pedagang besar pada masing-masing kecamatan, dan Kelurahan termasuk untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka ketersediaan stok bahan pangan.

Hal lainnya, kiranya kepada OPD dapat melakukan inovasi dalam menjaga ketersediaan bahan pangan melalui berbagai kegiatan misalnya swadaya masyarakat melalui gerakan terus menanam tanaman pangan seperti menanam cabe, bawang,  sayur mayur dan budidaya lobster serta ikan air tawar, di lorong-lorong.

“Saya berharap kepada seluruh stakeholder untuk melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif serta cepat melalui pemanfaatan teknologi secara rutin yang bertingkat dan berjenjang, menggunakan data yang terupdate setiap saat  serta secara bersama-sama agar terus melakukan komunikasi yang efektif dan mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak khususnya dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri sehingga kenaikan inflasi dapat terkendali dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, Sri Asmawati Yustiana, menambahkan dalam kegiatan ini akan membahas sejauh mana ketersediaan bahan pokok yang  bertujuan untuk menjaga laju inflasi yang rendah maupun yang stabil.

“Peserta kegiatan melibatkan anggota TPID, unsur Forkopimda, serta OPD terkait, dengan sumber anggaran dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar,” ujarnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Implementasi Program Nyata, Sidrap Era Syaharuddin Alrif Tunjukkan Penurunan Kemiskinan Signifikan

Published

on

KITASULSEL—SIDRAP – Implementasi program pro rakyat yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) di bawah kepemimpinan Bupati H. Syaharuddin Alrif menunjukkan hasil nyata. Kabupaten penghasil beras terbesar di Sulawesi Selatan itu berhasil mencatatkan diri sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulsel.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan pada September 2025, Kabupaten Sidrap menempati posisi ketiga terendah tingkat kemiskinan dari 23 kabupaten/kota se-Sulsel. Persentase penduduk miskin di Sidrap tercatat sebesar 4,91 persen, hanya berada di bawah Kota Makassar (4,43 persen) dan Kota Parepare (4,44 persen).

Capaian ini diraih pada masa kepemimpinan pasangan Syaharuddin Alrif–Nurkanaah yang resmi memimpin Kabupaten Sidrap sejak 20 Februari 2025 lalu.

Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut dan menegaskan bahwa hasil ini merupakan buah dari kerja kolektif seluruh elemen daerah.

“Alhamdulillah, ini kabar gembira bagi Kabupaten Sidrap. Capaian ini tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak, mulai dari jajaran pemerintah, stakeholder, hingga partisipasi aktif masyarakat,” ujar Syaharuddin Alrif.

Ia menambahkan, sejak awal pemerintahannya berkomitmen menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan, petani, dan pelaku usaha kecil.

Pengamat pemerintahan, Dr. Andi Fadli, menilai keberhasilan Sidrap menekan angka kemiskinan tidak terlepas dari kemampuan kepala daerah dalam mengimplementasikan program secara konsisten dan terukur.

“Capaian yang diraih Sidrap saat ini di bawah nahkoda H. Syaharuddin Alrif tidak datang secara instan. Program-program yang dijanjikan kepada masyarakat mampu dijabarkan dengan baik dalam kebijakan nyata. Hasilnya terlihat jelas, kemiskinan menurun dan Sidrap tumbuh menjadi kabupaten dengan pencapaian yang signifikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dr. Andi Fadli menyoroti kemajuan Sidrap di berbagai sektor pembangunan, dengan sektor pertanian sebagai penopang utama. Sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan, Sidrap dinilai berhasil menjaga produktivitas pertanian melalui penguatan irigasi, bantuan sarana produksi, pendampingan petani, serta kepastian distribusi hasil panen.

Selain pertanian, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan juga menunjukkan perbaikan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan capaian ini, Kabupaten Sidrap kian mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pembangunan yang efektif di Sulawesi Selatan, sekaligus menjadi contoh bahwa program pro rakyat yang terimplementasi dengan baik mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

Continue Reading

Trending