Danny Pomanto Satu-Satunya Wali Kota di ASEAN Jadi Pembicara di Brussel Urban Summit 2023 Belgia
Kitasulsel—BRUSSEL, BELGIA,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendapat kehormatan bisa mengikuti Brussel Urban Summit 2023, di Brussels City Hall, Belgia, Senin (12/06/2023).
Kegiatan yang berlangsung sejak 12-15 Juni 2023 ini hanya diikuti secara offline oleh 23 kota dari 18 negara dari 350 Kota yang terdaftar sebagai Member of Metropolis City Diantaranya Brussel Belgia, Bogota Kolombia, Yiwu China, hingga Makassar Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Danny Pomanto juga didaulat menjadi pembicara pada sesi Metropolis Policy Debat bersama Wali Kota Brussel Philippe Close dan Wali Kota Bogota Claudia Lopez. Tema diskusinya yakni Greening Cities: A Pathway to Social Inclusion.
Disela-sela diskusi, Danny memaparkan beberapa langkah yang diambil pemerintah kota dalam membangun Makassar menjadi kota tangguh dan layak huni. Tindakan tersebut merupakan upaya Pemkot Makassar beradaptasi dengan tantangan global. Seperti bencana penduduk, pandemi, geo-politik, hingga perubahan iklim.
Program Lorong Wisata merupakan salah satu wujud nyata meningkatkan ketahanan sebuah kota dalam menjawab berbagai tantangan global.
“Jadi public engagement (keterlibatan publik) itu penting dalam mendukung pencapaian kota hijau yang berketahanan,” kata Danny Pomanto.
Apalagi Program Lorong Wisata yang ia gagas melibatkan seluruh elemen mulai dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, RT/RW, camat, lurah, OPD lingkup Pemkot Makassar, dan juga masyarakat sekitar.
Program ini bertujuan untuk ekonomi sirkular dan ketahanan pangan sebuah kota melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM, pemberdayaan gender, bank limbah, hingga pemasaran digital.
Untuk meningkatkan program tersebut, Pemkot Makassar berkolaborasi dengan Program RISE (Revitalising Informal Settlement and their Environment) yaitu program bersama Monash University dan Melbourne University Australia dan Pemerintah Australia.
Program lain yakni modernisasi kota melalui gang taman pintar bekerja sama National Science Foundation USA dan disponsori oleh Kementerian Luar Negeri AS dan 6 universitas terkemuka di Amerika dan Indonesia yang berbeda, termasuk Penn State, Virginia Tech dan UC Boulder Universities di AS.
“Untuk mendukung kota hijau, kami juga telah membuat kendaraan listrik kecil bernama Co’mo atau Commuter Metromoda tahun lalu sebagai prototipe. Co’mo ini akan menjadi kendaraan umum yang juga dapat membawa orang ke Lorong Wisata,” tuturnya.
Program lain meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang saat ini telah mencapai 11% dari target 30%. Baik itu dalam bentuk sabuk hijau, hutan bakau, dan area hijau di tepi sungai.
Pemkot Makassar, lanjut Danny Pomanto akan mengoperasikan Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang sudah dalam tahap penawaran.
“Proyek ini sebagai intervensi teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi limbah dan itu dapat mengurangi hingga 1.000 ton limbah per hari,” bebernya.
Program terbaru dipaparkan Danny Pomanto yakni Net Zero Carbon bekerja sama dengan The National Science Foundation-USA dan Bandung Institute of Technology.
“Kami sementara mengembangkan ketahanan desa perkotaan dengan menerapkan cat Cool Roof untuk menurunkan suhu dan membuat rumah lebih sehat,” tutup Danny Pomanto.
Diakhir sesi Wali Kota Danny menyampaikan bahwa sekarang kita harus bertindak untuk membuat dunia global kita lebih hijau dan zero carbon dengan Act Now, Act Different dan Act Together.
Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.
Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.
Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.
“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.
Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.
“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag
Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.
“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.
Langkah Konkret Pemerintah
Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.
“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.
Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.
Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.
Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.
Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login