Connect with us

Danny Pomanto Satu-Satunya Wali Kota di ASEAN Jadi Pembicara di Brussel Urban Summit 2023 Belgia

Published

on

Kitasulsel—BRUSSEL, BELGIA,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendapat kehormatan bisa mengikuti Brussel Urban Summit 2023, di Brussels City Hall, Belgia, Senin (12/06/2023).

Kegiatan yang berlangsung sejak 12-15 Juni 2023 ini hanya diikuti secara offline oleh 23 kota dari 18 negara dari 350 Kota yang terdaftar sebagai Member of Metropolis City Diantaranya Brussel Belgia, Bogota Kolombia, Yiwu China, hingga Makassar Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Danny Pomanto juga didaulat menjadi pembicara pada sesi Metropolis Policy Debat bersama Wali Kota Brussel Philippe Close dan Wali Kota Bogota Claudia Lopez. Tema diskusinya yakni Greening Cities: A Pathway to Social Inclusion.

Disela-sela diskusi, Danny memaparkan beberapa langkah yang diambil pemerintah kota dalam membangun Makassar menjadi kota tangguh dan layak huni. Tindakan tersebut merupakan upaya Pemkot Makassar beradaptasi dengan tantangan global. Seperti bencana penduduk, pandemi, geo-politik, hingga perubahan iklim.

Program Lorong Wisata merupakan salah satu wujud nyata meningkatkan ketahanan sebuah kota dalam menjawab berbagai tantangan global.

“Jadi public engagement (keterlibatan publik) itu penting dalam mendukung pencapaian kota hijau yang berketahanan,” kata Danny Pomanto.

Apalagi Program Lorong Wisata yang ia gagas melibatkan seluruh elemen mulai dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, RT/RW, camat, lurah, OPD lingkup Pemkot Makassar, dan juga masyarakat sekitar.

Program ini bertujuan untuk ekonomi sirkular dan ketahanan pangan sebuah kota melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM, pemberdayaan gender, bank limbah, hingga pemasaran digital.

Untuk meningkatkan program tersebut, Pemkot Makassar berkolaborasi dengan Program RISE (Revitalising Informal Settlement and their Environment) yaitu program bersama Monash University dan Melbourne University Australia dan Pemerintah Australia.

Program lain yakni modernisasi kota melalui gang taman pintar bekerja sama National Science Foundation USA dan disponsori oleh Kementerian Luar Negeri AS dan 6 universitas terkemuka di Amerika dan Indonesia yang berbeda, termasuk Penn State, Virginia Tech dan UC Boulder Universities di AS.

“Untuk mendukung kota hijau, kami juga telah membuat kendaraan listrik kecil bernama Co’mo atau Commuter Metromoda tahun lalu sebagai prototipe. Co’mo ini akan menjadi kendaraan umum yang juga dapat membawa orang ke Lorong Wisata,” tuturnya.

Program lain meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang saat ini telah mencapai 11% dari target 30%. Baik itu dalam bentuk sabuk hijau, hutan bakau, dan area hijau di tepi sungai.

Pemkot Makassar, lanjut Danny Pomanto akan mengoperasikan Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang sudah dalam tahap penawaran.

“Proyek ini sebagai intervensi teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi limbah dan itu dapat mengurangi hingga 1.000 ton limbah per hari,” bebernya.

Program terbaru dipaparkan Danny Pomanto yakni Net Zero Carbon bekerja sama dengan The National Science Foundation-USA dan Bandung Institute of Technology.

“Kami sementara mengembangkan ketahanan desa perkotaan dengan menerapkan cat Cool Roof untuk menurunkan suhu dan membuat rumah lebih sehat,” tutup Danny Pomanto.

Diakhir sesi Wali Kota Danny menyampaikan bahwa sekarang kita harus bertindak untuk membuat dunia global kita lebih hijau dan zero carbon dengan Act Now, Act Different dan Act Together.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Bupati Luwu Timur Keluarkan Surat Edaran Harga TBS, Minta PKS Tidak Naikkan Potongan Timbangan

Published

on

Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.

Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.

“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi  4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.

Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.

Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.

Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.

Continue Reading

Trending