Tender PSEL Masuki Tahap Akhir, Pemkot Makassar Target Rampung Tahun ini

Published

2 tahun ago

4 Juli 2023

Kitasulsel—Makassar—Pemerintah Kota Makassar telah mengumumkan tiga investor yang lolos pada proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) pada halaman website makassarkota.go.id.

Usai dinyatakan lolos tiga besar, dengan demikian proses tender proyek PSEL Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memasuki tahap akhir.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar M Ansar menuturkan saat ini progres pekerjaan yang melibatkan investor asing ini akan memasuki tahap studi dokumen melalui konsultasi dan uji publik.

Hal itu disampaikannya pada acara serah terima dokumen hasil proses tender dari panitia kepada Wali Kota Makassar di Balai kota, Senin (3/07/2023). Sebanyak tiga dokumen diserahkan secara langsung kepada M Ansar yang hadir mewakili Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

“Tadi siang penyerahan dokumen hasil proses tender PSEL yang ada di Kota Makassar, masih tiga besar. Itu diserahkan langsung dari panitia dan tim yang mendampingi kepada wali kota dalam hal ini saya mewakili bapak wali kota untuk menerima dokumennya,” jelasnya M Ansar.

M Ansar menjelaskan, Pemkot Makassar selanjutnya akan mulai melakukan konsultasi kepada konsultan proyek PSEL Kota Makassar diantaranya, Kejaksaan Negeri Makassar, Kejaksaan Tinggi Sulsel, BPKP, Kemenko Marves, dan Kepolisian Daerah Sulsel.

“Besok kita mulai jalan di publik, dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang menjadi pendamping dari pada proyek ini, semua yang ada di dokumen ini akan kita konsultasikan. Mudah-mudahan semua sudah terpenuhi agar prosesnya bisa lancar setelah itu kita berharap panitia yang didampingi oleh tim ahli segera merekomendasi ke bapak wali kota untuk segera diproses,” urai dia.

Studi tersebut, kata dia, untuk mempelajari rencana proyek PSEL yang ditawarkan. Di luar dari teknologi terbaik yang ditawarkan, Pemkot Makassar mengutamakan mitigasi dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Mitigasi kita betul-betul diperhatikan, ada tim handal yang betul-betul akan memeriksa secara teliti dan detail sehingga sama sekali tidak berdampak ke wilayah sekitarnya termasuk juga pada dampak kondisi lalu lintasnya, dampak lingkungannya, dan sebagainya.

Olehnya, M Ansar menuturkan kehati-hatian pihaknya dalam memeriksa hingga menetapkan pemenang tender proyek PSEL ini. Apalagi proyek ini, kata dia terbilang baru di Makassar, sehingga dampak hingga respon masyarakat perlu diperhatikan.

Kendati demikian, dia menuturkan, jika tiada halang dan rintangan, PSEL ini akan menjadi teknologi pengolah sampah terbaik dari 12 PSEL yang sudah ada di Indonesia.

“Karena ini hal yang baru khususnya di Makassar, di daerah lain ada beberapa tapi kita sudah meninjau di beberapa tempat terkait masalah yang ada itu sementara kita menganggap inilah mungkin yang terbaik, dan untuk membuktikan itu kita akan konsultasikan ke pihak tadi,” jelasnya.

Di acara yang sama, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ferdy Mochtar menjelaskan proyek strategis nasional ini ditargetkan rampung akhir tahun ini. Usai pemenang ditetapkan, ground breaking PSEL di Kota Makassar ditarget dapat dilaksanakan enam bulan kemudian.

“Target dokumen yang kami tawarkan kepada masing-masing investor, setelah kontrak kerja sama maka mereka harus enam bulan atau tahun ini paling lambat Desember itu mereka sudah melakukan proses ground breaking PSEL,” jelasnya.

Adapun pemenang tender PSEL Kota Makassar akan diumumkan pada 14 juli mendatang.

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

24 menit ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)