Connect with us

Danny Pomanto-USAID Kolaborasi Penuhi Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi Aman, Wujudkan Lorong Wisata Berdaya

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berkolaborasi dengan USAID dalam pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat.

Apalagi, jika diwujudkan di dalam lorong maupun lorong wisata (longwis) sehingga kebutuhan air bersih dengan mudah diakses setiap masyarakat.

“Bantuan dari USAID ini menjadi penting sekali agar kita mendapat standar yang baik sesuai standar dunia,” kata Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto di sela-sela menghadiri acara Program Indonesia Negara Prioritas Strategi Global Sektor Air dari USAID di lokasi IPAL Komunal, Kelurahan Banta-bantaeng, Jumat, (21/07/2023).

Danny mengarahkan dengan adanya teknikal asisten dari USAID untuk mendampingi masyarakat juga Dinas PU dan instansi lainnya yang terlibat maka dengan cepat mewujudkan aksesbilitas terhadap air bersih.

“Jadi saya berharap ibu kadis (PU) agar semua warga masyarakat bisa mengakses pipa komunal ini,” pesannya.

“Kalau ada kesulitan WA saya saja. Paling tidak Pemkot bisa mensubsidi. Maka dengan itu kita harus mendukung program ini,” tekannya.

Sebagaimana diketahui, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal merupakan sistem pengolahan air limbah yang dilakukan secara terpusat yaitu terdapat bangunan yang digunakan untuk memproses limbah cair domestik yang difungsikan secara komunal (digunakan oleh sekelompok rumah tangga) agar lebih aman pada saat dibuang ke lingkungan sesuai dengan baku mutu lingkungan.

Limbah cair dari rumah penduduk dialirkan ke bangunan bak tampungan IPAL melalui jaringan pipa.

Pihaknya mengaku berterimakasih ke USAID dengan seluruh bantuannya ke Makassar.

Hal itu sejalan dengan upaya membuat kota menjadi resilient atau tangguh yang mana masyarakat mampu bertahan dan memiliki daya tahan yang kuat.

Oleh karena itu untuk berdaya tahan, kata dia, harus ada jaminan air bersih yang aman dan sanitasi yang memenuhi standar.

Apalagi dengan potensi ribuan longwis di Makassar.

Asisten Administrator USAID Michael Schiffer mengatakan USAID meluncurkan Rencana Program di Indonesia sebagai negara prioritas Strategi Global Sektor Air dari Pemerintah Amerika Serikat.

Dengan rencana ini, USAID akan menginvestasikan lebih dari 50 juta dolar AS untuk menjangkau lebih dari satu juta orang Indonesia dengan akses layanan air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim pada tahun 2027.

USAID juga akan memobilisasi 300 juta dolar AS untuk sektor air minum dan sanitasi di Indonesia sekaligus memperkuat 100 lembaga di sektor air dan sanitasi, termasuk di Makassar.

“Kami sangat senang melihat Pemerintah Indonesia mengambil peran kepemimpinan global di sektor air dan sanitasi,” ucap Asisten Administrator Schiffer.

“Dari konferensi Sanitasi dan Air untuk Semua tahun 2022 di Jakarta hingga Forum Air Dunia tahun depan di Bali, USAID akan terus mendukung upaya Indonesia untuk mempertemukan para pemangku kepentingan,” ucapnya.

Sehubungan dengan ini, Schiffer pula mengumumkan peluncuran program USAID Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene Market (IUWASH Pasar), investasi lima tahun senilai 10 juta dolar AS untuk memperkuat program USAID IUWASH Tangguh yang sedang dilaksanakan, investasi sejumlah 44 juta dolar AS untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi aman serta meningkatkan pengelolaan sumber daya air, terutama bagi mereka yang berada di daerah miskin dan tertinggal.

Jika digabungkan, program-program ini akan membantu 1.5 juta orang mengakses air minum aman dan 1 juta orang mengakses layanan sanitasi aman, terutama mereka yang tinggal di daerah miskin dan tertinggal.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Tertibkan Lapak di Sunu dan Datuk Patimang, Camat Ujung Pandang Kedepankan Pendekatan Humanis

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pemerintah Kota Makassar terus melakukan penataan kawasan perkotaan, khususnya di sejumlah ruas jalan yang selama ini dipadati lapak usaha di atas fasilitas umum. Penataan difokuskan di Jalan Sunu dan Jalan Datuk Patimang agar lebih tertata dan bebas dari pelanggaran pemanfaatan ruang publik.

Camat Ujung Pandang, Nanin Sudiar, menyampaikan bahwa langkah penertiban dilakukan secara bertahap melalui dialog langsung dengan para pemilik usaha.

Salah satu penertiban dilakukan terhadap satu unit lapak warung ikan bakar di Jalan Emitailan (Emisailan) yang telah beroperasi kurang lebih 20 tahun. Lapak tersebut ditertibkan karena berdiri di atas fasilitas umum dan akan direlokasi ke Pasar Baru agar aktivitas usaha tetap berjalan di tempat yang telah disiapkan.

“Pendekatan yang kami lakukan tetap mengedepankan komunikasi dan solusi. Pedagang tidak dilarang berusaha, tetapi diarahkan agar menempati lokasi yang sesuai peruntukannya,” ujar Nanin.

Selain di Jalan Emitailan, pemerintah kecamatan juga melakukan pendekatan humanis di Jalan Sungai Poso. Di lokasi tersebut, pedagang diberikan pemahaman sehingga melakukan pembongkaran mandiri terhadap bangunan yang tidak sesuai aturan.

Penertiban juga menyasar trotoar di sepanjang Jalan Penghibur. Sejumlah lapak yang selama ini menetap atau bermalam di atas trotoar dibersihkan guna mengembalikan fungsi jalur pejalan kaki serta menjaga estetika kawasan kota Makassar.

Tak hanya itu, penjual ikan bakar di Jalan Gunung Merapi yang telah berjualan sekitar 20 tahun juga menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Sementara di kawasan Sungai Pareman, terdapat sekitar 10 lapak yang menggunakan area di atas drainase untuk berusaha.

Terhadap para pedagang tersebut, pemerintah melakukan pendekatan persuasif agar bersedia direlokasi ke tempat yang lebih tertib dan aman. Relokasi disebut sebagai solusi agar para pelaku usaha tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa melanggar aturan tata ruang.

Nanin menegaskan, seluruh langkah penataan dilakukan sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi drainase dan trotoar, sekaligus meminimalisir potensi banjir dan gangguan ketertiban umum.

“Kami ingin kawasan tetap tertata, drainase berfungsi optimal, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman. Relokasi menjadi solusi agar pedagang tetap bisa berusaha tanpa melanggar aturan,” tutupnya.

Continue Reading

Trending