Connect with us

Danny Pomanto-USAID Kolaborasi Penuhi Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi Aman, Wujudkan Lorong Wisata Berdaya

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berkolaborasi dengan USAID dalam pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat.

Apalagi, jika diwujudkan di dalam lorong maupun lorong wisata (longwis) sehingga kebutuhan air bersih dengan mudah diakses setiap masyarakat.

“Bantuan dari USAID ini menjadi penting sekali agar kita mendapat standar yang baik sesuai standar dunia,” kata Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto di sela-sela menghadiri acara Program Indonesia Negara Prioritas Strategi Global Sektor Air dari USAID di lokasi IPAL Komunal, Kelurahan Banta-bantaeng, Jumat, (21/07/2023).

Danny mengarahkan dengan adanya teknikal asisten dari USAID untuk mendampingi masyarakat juga Dinas PU dan instansi lainnya yang terlibat maka dengan cepat mewujudkan aksesbilitas terhadap air bersih.

“Jadi saya berharap ibu kadis (PU) agar semua warga masyarakat bisa mengakses pipa komunal ini,” pesannya.

“Kalau ada kesulitan WA saya saja. Paling tidak Pemkot bisa mensubsidi. Maka dengan itu kita harus mendukung program ini,” tekannya.

Sebagaimana diketahui, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal merupakan sistem pengolahan air limbah yang dilakukan secara terpusat yaitu terdapat bangunan yang digunakan untuk memproses limbah cair domestik yang difungsikan secara komunal (digunakan oleh sekelompok rumah tangga) agar lebih aman pada saat dibuang ke lingkungan sesuai dengan baku mutu lingkungan.

Limbah cair dari rumah penduduk dialirkan ke bangunan bak tampungan IPAL melalui jaringan pipa.

Pihaknya mengaku berterimakasih ke USAID dengan seluruh bantuannya ke Makassar.

Hal itu sejalan dengan upaya membuat kota menjadi resilient atau tangguh yang mana masyarakat mampu bertahan dan memiliki daya tahan yang kuat.

Oleh karena itu untuk berdaya tahan, kata dia, harus ada jaminan air bersih yang aman dan sanitasi yang memenuhi standar.

Apalagi dengan potensi ribuan longwis di Makassar.

Asisten Administrator USAID Michael Schiffer mengatakan USAID meluncurkan Rencana Program di Indonesia sebagai negara prioritas Strategi Global Sektor Air dari Pemerintah Amerika Serikat.

Dengan rencana ini, USAID akan menginvestasikan lebih dari 50 juta dolar AS untuk menjangkau lebih dari satu juta orang Indonesia dengan akses layanan air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim pada tahun 2027.

USAID juga akan memobilisasi 300 juta dolar AS untuk sektor air minum dan sanitasi di Indonesia sekaligus memperkuat 100 lembaga di sektor air dan sanitasi, termasuk di Makassar.

“Kami sangat senang melihat Pemerintah Indonesia mengambil peran kepemimpinan global di sektor air dan sanitasi,” ucap Asisten Administrator Schiffer.

“Dari konferensi Sanitasi dan Air untuk Semua tahun 2022 di Jakarta hingga Forum Air Dunia tahun depan di Bali, USAID akan terus mendukung upaya Indonesia untuk mempertemukan para pemangku kepentingan,” ucapnya.

Sehubungan dengan ini, Schiffer pula mengumumkan peluncuran program USAID Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene Market (IUWASH Pasar), investasi lima tahun senilai 10 juta dolar AS untuk memperkuat program USAID IUWASH Tangguh yang sedang dilaksanakan, investasi sejumlah 44 juta dolar AS untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi aman serta meningkatkan pengelolaan sumber daya air, terutama bagi mereka yang berada di daerah miskin dan tertinggal.

Jika digabungkan, program-program ini akan membantu 1.5 juta orang mengakses air minum aman dan 1 juta orang mengakses layanan sanitasi aman, terutama mereka yang tinggal di daerah miskin dan tertinggal.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag Terima Wamenhan Bahas Sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional dan Isu Kebangsaan

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Pertemuan ini membahas sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) serta peran Kementerian Agama dalam isu-isu kebangsaan.

Wamenhan Donny Ermawan menjelaskan bahwa DPN dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Pertahanan dan telah ditetapkan sejak akhir 2024. “Tugas utama DPN adalah membuat kebijakan umum pertahanan negara yang nantinya digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta memberikan solusi kebijakan strategis kepada Presiden,” ujarnya.

Donny menegaskan bahwa Ketua DPN adalah Presiden, dengan Ketua Harian Menteri Pertahanan, sementara dirinya sebagai Wakil Menteri Pertahanan merangkap Sekretaris DPN. Anggota tetap DPN antara lain Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Mensesneg, Menteri Keuangan, Kepala BIN, serta para Kepala Staf Angkatan.

“Sedangkan Menteri Agama menjadi anggota tidak tetap. Artinya, bila ada isu terkait keagamaan, Menteri Agama akan dilibatkan dalam sidang DPN,” jelasnya.

Wamenhan menambahkan, DPN sudah mulai bekerja sejak awal 2025, termasuk menyelenggarakan sidang informal di Bogor dan sejumlah sidang informal bersama Presiden, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala BIN, serta pejabat terkait lainnya. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan ke sejumlah ormas keagamaan.

“Kami sudah bertemu dengan PBNU, Muhammadiyah, dan Persis. Selain itu, kami juga bersosialisasi dengan Badan Musyawarah Gereja Nasional (Bamagnas). Intinya banyak membahas pendidikan bela negara, termasuk rencana pelatihan bagi kader ormas keagamaan,” papar Donny.

Menag Nasaruddin Umar dalam tanggapannya menyampaikan pentingnya memperhatikan aspek geospiritual dalam konteks pertahanan negara. Menurutnya, fenomena kekerasan kerap terkait dengan faktor-faktor kultural dan spasial tertentu.

“Perkembangan geospiritual ini juga harus mendapat perhatian. Ada kawasan-kawasan tertentu yang secara historis dan kultural melahirkan potensi konflik. Ini perlu kita petakan secara serius,” tegas Menag.

Ia juga menyoroti munculnya isu-isu sensitif di media sosial yang mengatasnamakan agama. Menurutnya, fenomena ini kerap dipicu pihak-pihak non-mainstream, baik di internal Islam maupun Kristen, yang kemudian memperbesar isu kecil menjadi konflik yang meresahkan.

“Hal seperti ini harus diantisipasi. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan take down konten provokatif. Jangan sampai isu-isu lama yang sudah selesai kembali digoreng dan dimanfaatkan pihak tertentu, bahkan mungkin ada link internasional di baliknya,” kata Menag.

Hadir dalam pertemuan Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri, Deputi GeoStrategi DPN Mayjen Ari dan Deputi GeoEkonomi Yayat Ruyat.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel