Connect with us

Danny Pomanto-USAID Kolaborasi Penuhi Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi Aman, Wujudkan Lorong Wisata Berdaya

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berkolaborasi dengan USAID dalam pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat.

Apalagi, jika diwujudkan di dalam lorong maupun lorong wisata (longwis) sehingga kebutuhan air bersih dengan mudah diakses setiap masyarakat.

“Bantuan dari USAID ini menjadi penting sekali agar kita mendapat standar yang baik sesuai standar dunia,” kata Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto di sela-sela menghadiri acara Program Indonesia Negara Prioritas Strategi Global Sektor Air dari USAID di lokasi IPAL Komunal, Kelurahan Banta-bantaeng, Jumat, (21/07/2023).

Danny mengarahkan dengan adanya teknikal asisten dari USAID untuk mendampingi masyarakat juga Dinas PU dan instansi lainnya yang terlibat maka dengan cepat mewujudkan aksesbilitas terhadap air bersih.

“Jadi saya berharap ibu kadis (PU) agar semua warga masyarakat bisa mengakses pipa komunal ini,” pesannya.

“Kalau ada kesulitan WA saya saja. Paling tidak Pemkot bisa mensubsidi. Maka dengan itu kita harus mendukung program ini,” tekannya.

Sebagaimana diketahui, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal merupakan sistem pengolahan air limbah yang dilakukan secara terpusat yaitu terdapat bangunan yang digunakan untuk memproses limbah cair domestik yang difungsikan secara komunal (digunakan oleh sekelompok rumah tangga) agar lebih aman pada saat dibuang ke lingkungan sesuai dengan baku mutu lingkungan.

Limbah cair dari rumah penduduk dialirkan ke bangunan bak tampungan IPAL melalui jaringan pipa.

Pihaknya mengaku berterimakasih ke USAID dengan seluruh bantuannya ke Makassar.

Hal itu sejalan dengan upaya membuat kota menjadi resilient atau tangguh yang mana masyarakat mampu bertahan dan memiliki daya tahan yang kuat.

Oleh karena itu untuk berdaya tahan, kata dia, harus ada jaminan air bersih yang aman dan sanitasi yang memenuhi standar.

Apalagi dengan potensi ribuan longwis di Makassar.

Asisten Administrator USAID Michael Schiffer mengatakan USAID meluncurkan Rencana Program di Indonesia sebagai negara prioritas Strategi Global Sektor Air dari Pemerintah Amerika Serikat.

Dengan rencana ini, USAID akan menginvestasikan lebih dari 50 juta dolar AS untuk menjangkau lebih dari satu juta orang Indonesia dengan akses layanan air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim pada tahun 2027.

USAID juga akan memobilisasi 300 juta dolar AS untuk sektor air minum dan sanitasi di Indonesia sekaligus memperkuat 100 lembaga di sektor air dan sanitasi, termasuk di Makassar.

“Kami sangat senang melihat Pemerintah Indonesia mengambil peran kepemimpinan global di sektor air dan sanitasi,” ucap Asisten Administrator Schiffer.

“Dari konferensi Sanitasi dan Air untuk Semua tahun 2022 di Jakarta hingga Forum Air Dunia tahun depan di Bali, USAID akan terus mendukung upaya Indonesia untuk mempertemukan para pemangku kepentingan,” ucapnya.

Sehubungan dengan ini, Schiffer pula mengumumkan peluncuran program USAID Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene Market (IUWASH Pasar), investasi lima tahun senilai 10 juta dolar AS untuk memperkuat program USAID IUWASH Tangguh yang sedang dilaksanakan, investasi sejumlah 44 juta dolar AS untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi aman serta meningkatkan pengelolaan sumber daya air, terutama bagi mereka yang berada di daerah miskin dan tertinggal.

Jika digabungkan, program-program ini akan membantu 1.5 juta orang mengakses air minum aman dan 1 juta orang mengakses layanan sanitasi aman, terutama mereka yang tinggal di daerah miskin dan tertinggal.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Kemenhaj Parepare Didesak Tegas, Kisruh Jamaah Umrah Terkatung di Mekkah Seret Nama Hj Rismah–Hj Basira Usman

Published

on

KITASULSEL -PAREPARE — Kisruh jamaah umrah yang terkatung-katung di Mekkah tanpa kepastian tiket kepulangan memicu desakan agar Kantor Kementerian Haji Parepare bersikap tegas terhadap penyelenggara perjalanan yang dinilai meresahkan jamaah.

Desakan tersebut mencuat seiring munculnya sejumlah keluhan jamaah yang hingga kini belum dipulangkan ke Tanah Air, bahkan harus menambah biaya setiap hari untuk memperpanjang masa inap hotel di Arab Saudi.

Dalam kasus ini, nama Hj Rismah dan Hj Basira Usman kembali menjadi sorotan. Keduanya diduga berperan dalam pengelolaan keberangkatan jamaah, meski tidak memiliki travel resmi dan hanya menggunakan travel milik pihak lain.

Sejumlah pihak menilai, tindakan tegas harus segera diambil agar tidak menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

“Dipulangkan ke tanah air itu memang sudah menjadi tanggung jawab travel. Namun efek jera harus tetap diberikan,” ujar H. Narto, keluarga jamaah asal Sidrap yang hingga kini belum juga dipulangkan karena harus terus menambah biaya selama di Mekkah.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan pelanggaran serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Ini pelanggaran berat dan tidak boleh dibiarkan. Jamaah sudah dirugikan secara materi dan psikologis,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga marwah Kemenhaj sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah dan haji.

“Marwah Kemenhaj saat ini sedang dipertaruhkan. Jangan sampai terkesan melindungi pelanggar aturan yang sudah lama ditetapkan,” lanjutnya.

Kisruh yang melibatkan Hj Rismah dan Hj Basira Usman disebut bukan kali pertama terjadi. Berdasarkan jejak digital yang beredar, keduanya kerap dikaitkan dengan persoalan pelayanan jamaah dalam beberapa pemberangkatan sebelumnya.

Publik pun berharap agar kasus ini ditangani secara serius dan transparan, termasuk menelusuri peran kedua oknum dalam proses pemberangkatan jamaah.

Masyarakat juga diimbau agar lebih berhati-hati dalam memilih penyelenggara perjalanan umrah, dengan memastikan legalitas serta rekam jejak layanan sebelum memutuskan untuk berangkat ke Tanah Suci.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap jamaah harus menjadi prioritas utama, sekaligus menjadi ujian bagi ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan di sektor penyelenggaraan ibadah umrah dan haji.

Continue Reading

Trending