Connect with us

Fatmawati Rusdi Tekankan Kolaborasi OPD Hapuskan Kemiskinan Ekstrem Kota Makassar

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR, – Pemerintah Kota Makassar melalui Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi telah melakukan upaya terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, salah satunya Momerandum Of Understanding (MoU) bersama 15 Kecamatan.

MoU ini terkait penetapan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Kota Makassar Tahun 2023.

Langkah awal dari penghapusan kemiskinan ekstrim yakni memperbaiki data base.

Dari hasil kerja keras bersama OPD dan Kecamatan selama beberapa bulan terakhir, Fatmawati Rusdi berhasil mengerucutkan jumlah keluarga dengan kemiskinan ekstrem.

Dimana data awal tercatat 14 ribu menjadi 7.836 Keluarga dengan kemiskinan ekstrem.

“Hari ini kita penandatanganan komitmen validasi data terupdate penanganan kemiskinan ekstrem. Setelah dapat data ini kita akan menentukan aksi yang kita mau lakukan karena sudah jelas semua pemetaannya. Mana kecamatan yang prioritas. Kita turun verifikasi data dari awal itu masih ada yang warga yang terdata miskin penerima bantuan tapi rumahnya tingkat tiga, ada kos-kosannya. Ini semua yang kita data ulang,” ujar Fatmawati.

Ada tiga langkah utama yang diungkapkan Fatmawati untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar yakni penurunan beban masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan.

Dari ketiga langkah itu, ia meminta semua OPD terkait bisa bekerja secara maksimal sesuai tupoksinya seperti pada bidang Pendidikan harus serius dengan program prioritas Pemkot Makassar yakni semua anak harus sekolah. Karena menurutnya, anak putus sekolah salah satu pemicu kemiskinan.

Bidang Kesehatan, berfokus mengejar target zero stunting agar anak-anak bisa tumbuh optimal dan menjadi penerus bangsa yang unggul.

“Kesehatan banyak sekali tugasnya. Penanganan stunting, tidak ada lagi masyarakat yang tidak punya jamban. Dinsos penanganan gepeng dan anjal. Disnaker harus jalan pelatihan skill dan 100 ribu peluang kerja,” paparnya.

Tak ketinggalan, Fatmawati menyebut Lorong Wisata sebagai salah satu solusi untuk penanganan kemiskinan dengan menciptakan UMKM baru dan Kelompok Wanita Tani (KWT).

Berdasarkan rekapan data hasil validasi, Fatmawati menyebutkan angka tertinggi berada di Kecamatan Makassar (1391 KK), menyusul Tallo (1.245 KK), Tamalate (1.204 KK) dan terendah Kecamatan Wajo (22 KK).

Olehnya itu, Fatmawati mendesak OPD dan kecamatan hingga kelurahan agar berpartisipasi aktif dalam mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Tampil Ikonik “Makkanyareng” di Pesta Pernikahan, Bupati SAR Tegaskan: Pemimpin Milik Semua

Published

on

KITASULSEL—SIDRAP — Sosok Syaharuddin Alrif kembali mencuri perhatian publik saat tampil ikonik dalam balutan tradisi lokal “Makkanyareng” di sebuah pesta pernikahan di Desa Otting, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Minggu (5/4/2026).

Di tengah derasnya arus modernisasi, orang nomor satu di Bumi Nene Mallomo itu memilih menanggalkan atribut formal pejabat dan tampil menyatu dengan tradisi. Ia menunggang kuda menuju lokasi acara, menyusuri jalanan desa yang dipadati warga dengan penuh antusias.

Momen tersebut bukan sekadar penampilan simbolik. Dalam tradisi Bugis, “Makkanyareng”—yang identik dengan kuda—merepresentasikan ketangkasan, kehormatan, serta keberanian. Kehadiran bupati di atas pelana menjadi pesan kuat bahwa pemimpin tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga secara kultural dan emosional di tengah masyarakat.

“Ini bukan sekadar seremoni. Ini tentang menjaga identitas dan memperlihatkan bahwa pemimpin adalah bagian dari masyarakatnya,” ujar salah satu tokoh adat yang turut menyaksikan prosesi tersebut.

Dalam suasana pesta pernikahan anak dari Wa Pacinongi dan cucu Wa Gilingeng itu, Syaharuddin Alrif tampak mengenakan busana khas dengan penuh kharisma. Ia menyapa warga, menebar senyum, dan berbaur tanpa sekat, memperlihatkan kedekatan yang jarang ditemui dalam konteks formal pemerintahan.

Menjaga Marwah di Atas Pelana

Kehadiran bupati di atas kuda juga dimaknai sebagai bentuk menjaga marwah kepemimpinan. Dalam filosofi Bugis, seorang pemimpin sejati tidak boleh tercerabut dari akar budaya yang membesarkannya.

Langkah tersebut menjadi refleksi bahwa kemajuan daerah tidak harus mengorbankan nilai-nilai tradisi. Justru, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal, identitas daerah dapat diperkuat di tengah globalisasi.

Pesan untuk Generasi Muda

Lebih dari sekadar atraksi budaya, penampilan ini membawa pesan penting bagi generasi muda di Sidrap. Di tengah penetrasi budaya luar yang begitu cepat melalui teknologi digital, figur pemimpin yang tampil membumi dan menjunjung tinggi tradisi menjadi contoh nyata tentang pentingnya menjaga jati diri.

Warga yang memadati lokasi tidak menyia-nyiakan momen tersebut. Banyak yang mengabadikan kehadiran bupati sebagai simbol kebanggaan daerah—sebuah narasi bahwa Sidrap bukan hanya bergerak maju, tetapi juga tetap berakar kuat pada nilai-nilai leluhur.

Simbol Pemimpin untuk Semua

Acara yang dihadiri berbagai tokoh masyarakat dan adat itu menjadi ruang silaturahmi yang hangat. Kehadiran Syaharuddin Alrif dengan gaya “Makkanyareng” seolah menegaskan satu pesan penting: pemimpin bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh masyarakat.

Di atas pelana kuda, ia tidak hanya tampil sebagai kepala daerah, tetapi sebagai representasi identitas kolektif masyarakat Sidrap—menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam satu langkah yang penuh makna.

Hingga acara berakhir, suasana tetap semarak. Momen ini menjadi pengingat bahwa di tengah modernitas, nilai-nilai budaya tetap memiliki tempat istimewa dalam kepemimpinan—dan justru menjadi kekuatan utama dalam membangun daerah.

Continue Reading

Trending