Connect with us

Fatmawati Rusdi Tekankan Kolaborasi OPD Hapuskan Kemiskinan Ekstrem Kota Makassar

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR, – Pemerintah Kota Makassar melalui Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi telah melakukan upaya terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, salah satunya Momerandum Of Understanding (MoU) bersama 15 Kecamatan.

MoU ini terkait penetapan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Kota Makassar Tahun 2023.

Langkah awal dari penghapusan kemiskinan ekstrim yakni memperbaiki data base.

Dari hasil kerja keras bersama OPD dan Kecamatan selama beberapa bulan terakhir, Fatmawati Rusdi berhasil mengerucutkan jumlah keluarga dengan kemiskinan ekstrem.

Dimana data awal tercatat 14 ribu menjadi 7.836 Keluarga dengan kemiskinan ekstrem.

“Hari ini kita penandatanganan komitmen validasi data terupdate penanganan kemiskinan ekstrem. Setelah dapat data ini kita akan menentukan aksi yang kita mau lakukan karena sudah jelas semua pemetaannya. Mana kecamatan yang prioritas. Kita turun verifikasi data dari awal itu masih ada yang warga yang terdata miskin penerima bantuan tapi rumahnya tingkat tiga, ada kos-kosannya. Ini semua yang kita data ulang,” ujar Fatmawati.

Ada tiga langkah utama yang diungkapkan Fatmawati untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar yakni penurunan beban masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan.

Dari ketiga langkah itu, ia meminta semua OPD terkait bisa bekerja secara maksimal sesuai tupoksinya seperti pada bidang Pendidikan harus serius dengan program prioritas Pemkot Makassar yakni semua anak harus sekolah. Karena menurutnya, anak putus sekolah salah satu pemicu kemiskinan.

Bidang Kesehatan, berfokus mengejar target zero stunting agar anak-anak bisa tumbuh optimal dan menjadi penerus bangsa yang unggul.

“Kesehatan banyak sekali tugasnya. Penanganan stunting, tidak ada lagi masyarakat yang tidak punya jamban. Dinsos penanganan gepeng dan anjal. Disnaker harus jalan pelatihan skill dan 100 ribu peluang kerja,” paparnya.

Tak ketinggalan, Fatmawati menyebut Lorong Wisata sebagai salah satu solusi untuk penanganan kemiskinan dengan menciptakan UMKM baru dan Kelompok Wanita Tani (KWT).

Berdasarkan rekapan data hasil validasi, Fatmawati menyebutkan angka tertinggi berada di Kecamatan Makassar (1391 KK), menyusul Tallo (1.245 KK), Tamalate (1.204 KK) dan terendah Kecamatan Wajo (22 KK).

Olehnya itu, Fatmawati mendesak OPD dan kecamatan hingga kelurahan agar berpartisipasi aktif dalam mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Saksikan Pemotongan Sapi Kurban Bantuan Presiden Prabowo di Masjid At-Taqwa

Published

on

Kitsulsel–MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin didampingi Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menyaksikan langsung prosesi pemotongan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Masjid At-Taqwa, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Wajo, Rabu (27/5/2026).

Prosesi pemotongan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi tersebut berlangsung khidmat dan disambut antusias masyarakat.

Sejak pagi hari, warga tampak memadati area masjid untuk menyaksikan penyembelihan sapi kurban jenis Simmental dengan bobot mencapai 923 kilogram yang merupakan bantuan Presiden RI untuk masyarakat Kota Makassar.

Dalam kesempatan itu, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat Makassar.

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah pusat kepada masyarakat di momentum Hari Raya Iduladha.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia, terkhusus kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang telah memberikan bantuan hewan kurban kepada masyarakat di Kota Makassar,” ujar Munafri.

Ia menjelaskan, bantuan hewan kurban tersebut merupakan bagian dari program nasional Presiden RI yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi kepada masyarakat.

Untuk Kota Makassar, sapi kurban tersebut diperuntukkan bagi masyarakat sekitar Kecamatan Wajo dan nantinya daging kurban akan didistribusikan kepada warga yang berhak menerima.

“Pagi ini disembelih, daging kurban akan dibagi kepada masyarakat Kota Makassar. Mudah-mudahan semua ini membawa keberkahan bagi kita semua,” kata Munafri yang akrab disapa Appi.

Menurutnya, penyaluran bantuan melalui Masjid At-Taqwa menjadi simbol kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dalam merayakan Hari Raya Iduladha bersama warga.

“Pemberian kepada masyarakat hari ini kita menyalurkan bantuan dari Bapak Presiden ke Masjid Taqwa yang berada di Kecamatan Wajo,” tuturnya.

“Bantuan daging ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dan memperlihatkan bagaimana kehadiran pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat bersama-sama merayakan Hari Raya Iduladha,” sambungnya.

Munafri berharap momentum kurban tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan antarwarga.

“Yang lebih penting lagi, proses yang dijalankan bersama hari ini adalah bisa memberikan perhatian antar sesama hari ini, dan ke depannya,” imbuhnya.

Ia juga berharap bantuan tersebut dapat tersalurkan tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pada kesempatan itu, Munafri turut memaparkan jumlah hewan kurban yang disalurkan di Kota Makassar pada Iduladha tahun 2026.

Tercatat sebanyak 7.261 ekor sapi dan 402 ekor kambing tersebar di 15 kecamatan di Kota Makassar.

Menurutnya, jumlah tersebut menjadi bukti tingginya semangat kepedulian, empati, dan kebersamaan masyarakat serta pemerintah kepada sesama.

“Ini merupakan bentuk kepedulian kita, empati kita kepada masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Munafri menaruh perhatian serius terhadap proses distribusi hewan kurban agar dilakukan secara baik, transparan, jujur, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ia menegaskan bahwa proses penyaluran tidak boleh mencederai rasa keadilan masyarakat dan harus dilakukan tanpa membeda-bedakan penerima manfaat.

“Penyalurannya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sekali-sekali dalam prosesnya tidak adil ke masyarakat yang memang berhak menerima,” tegas Munafri.

“Kita berharap proses penyaluran ini berjalan dengan jujur, adil, dan tidak membeda-bedakan masyarakat yang berhak mendapatkannya,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Makassar, Kabag Kesra, Kadis Kominfo, Kabag Protokol, Kabag Umum, Kepala BPKAD, Kepala BPBD, Kadis Damkar, serta sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kota Makassar lainnya.

Continue Reading

Trending