Fatmawati Rusdi Tekankan Kolaborasi OPD Hapuskan Kemiskinan Ekstrem Kota Makassar
Kitasulsel—MAKASSAR, – Pemerintah Kota Makassar melalui Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi telah melakukan upaya terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, salah satunya Momerandum Of Understanding (MoU) bersama 15 Kecamatan.
MoU ini terkait penetapan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Kota Makassar Tahun 2023.
Langkah awal dari penghapusan kemiskinan ekstrim yakni memperbaiki data base.
Dari hasil kerja keras bersama OPD dan Kecamatan selama beberapa bulan terakhir, Fatmawati Rusdi berhasil mengerucutkan jumlah keluarga dengan kemiskinan ekstrem.
Dimana data awal tercatat 14 ribu menjadi 7.836 Keluarga dengan kemiskinan ekstrem.
“Hari ini kita penandatanganan komitmen validasi data terupdate penanganan kemiskinan ekstrem. Setelah dapat data ini kita akan menentukan aksi yang kita mau lakukan karena sudah jelas semua pemetaannya. Mana kecamatan yang prioritas. Kita turun verifikasi data dari awal itu masih ada yang warga yang terdata miskin penerima bantuan tapi rumahnya tingkat tiga, ada kos-kosannya. Ini semua yang kita data ulang,” ujar Fatmawati.
Ada tiga langkah utama yang diungkapkan Fatmawati untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar yakni penurunan beban masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan.
Dari ketiga langkah itu, ia meminta semua OPD terkait bisa bekerja secara maksimal sesuai tupoksinya seperti pada bidang Pendidikan harus serius dengan program prioritas Pemkot Makassar yakni semua anak harus sekolah. Karena menurutnya, anak putus sekolah salah satu pemicu kemiskinan.
Bidang Kesehatan, berfokus mengejar target zero stunting agar anak-anak bisa tumbuh optimal dan menjadi penerus bangsa yang unggul.
“Kesehatan banyak sekali tugasnya. Penanganan stunting, tidak ada lagi masyarakat yang tidak punya jamban. Dinsos penanganan gepeng dan anjal. Disnaker harus jalan pelatihan skill dan 100 ribu peluang kerja,” paparnya.
Tak ketinggalan, Fatmawati menyebut Lorong Wisata sebagai salah satu solusi untuk penanganan kemiskinan dengan menciptakan UMKM baru dan Kelompok Wanita Tani (KWT).
Berdasarkan rekapan data hasil validasi, Fatmawati menyebutkan angka tertinggi berada di Kecamatan Makassar (1391 KK), menyusul Tallo (1.245 KK), Tamalate (1.204 KK) dan terendah Kecamatan Wajo (22 KK).
Olehnya itu, Fatmawati mendesak OPD dan kecamatan hingga kelurahan agar berpartisipasi aktif dalam mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024.
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login