Connect with us

Fatmawati Rusdi Tekankan Kolaborasi OPD Hapuskan Kemiskinan Ekstrem Kota Makassar

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR, – Pemerintah Kota Makassar melalui Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi telah melakukan upaya terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, salah satunya Momerandum Of Understanding (MoU) bersama 15 Kecamatan.

MoU ini terkait penetapan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Kota Makassar Tahun 2023.

Langkah awal dari penghapusan kemiskinan ekstrim yakni memperbaiki data base.

Dari hasil kerja keras bersama OPD dan Kecamatan selama beberapa bulan terakhir, Fatmawati Rusdi berhasil mengerucutkan jumlah keluarga dengan kemiskinan ekstrem.

Dimana data awal tercatat 14 ribu menjadi 7.836 Keluarga dengan kemiskinan ekstrem.

“Hari ini kita penandatanganan komitmen validasi data terupdate penanganan kemiskinan ekstrem. Setelah dapat data ini kita akan menentukan aksi yang kita mau lakukan karena sudah jelas semua pemetaannya. Mana kecamatan yang prioritas. Kita turun verifikasi data dari awal itu masih ada yang warga yang terdata miskin penerima bantuan tapi rumahnya tingkat tiga, ada kos-kosannya. Ini semua yang kita data ulang,” ujar Fatmawati.

Ada tiga langkah utama yang diungkapkan Fatmawati untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar yakni penurunan beban masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan.

Dari ketiga langkah itu, ia meminta semua OPD terkait bisa bekerja secara maksimal sesuai tupoksinya seperti pada bidang Pendidikan harus serius dengan program prioritas Pemkot Makassar yakni semua anak harus sekolah. Karena menurutnya, anak putus sekolah salah satu pemicu kemiskinan.

Bidang Kesehatan, berfokus mengejar target zero stunting agar anak-anak bisa tumbuh optimal dan menjadi penerus bangsa yang unggul.

“Kesehatan banyak sekali tugasnya. Penanganan stunting, tidak ada lagi masyarakat yang tidak punya jamban. Dinsos penanganan gepeng dan anjal. Disnaker harus jalan pelatihan skill dan 100 ribu peluang kerja,” paparnya.

Tak ketinggalan, Fatmawati menyebut Lorong Wisata sebagai salah satu solusi untuk penanganan kemiskinan dengan menciptakan UMKM baru dan Kelompok Wanita Tani (KWT).

Berdasarkan rekapan data hasil validasi, Fatmawati menyebutkan angka tertinggi berada di Kecamatan Makassar (1391 KK), menyusul Tallo (1.245 KK), Tamalate (1.204 KK) dan terendah Kecamatan Wajo (22 KK).

Olehnya itu, Fatmawati mendesak OPD dan kecamatan hingga kelurahan agar berpartisipasi aktif dalam mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Sekda Sulsel Pimpin Pansel JPT Pratama Gowa, Tekankan Integritas dan Meritokrasi

Published

on

Kitasulsel–GOWA — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, bertindak sebagai Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Gowa melalui mekanisme seleksi terbuka.

Bersama tiga penguji lainnya, ia melakukan wawancara akhir terhadap 10 peserta seleksi di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Senin (2/3/2026).

Tim penguji terdiri dari Sekda Gowa Andy Azis Peter, Direktur Politeknik STIA LAN Makassar Sulaeman Fattah, serta akademisi STIA LAN Makassar Alam Tauhid Syukur.

Seleksi terbuka ini digelar untuk mengisi enam jabatan Eselon II di lingkungan Pemkab Gowa, yakni Asisten Administrasi Umum, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, serta Direktur RSUD Syekh Yusuf.

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, berharap seluruh peserta mengikuti tahapan seleksi dengan penuh integritas dan profesionalisme, terlebih dilaksanakan di bulan suci Ramadan.

“Hari ini momentum bulan Suci Ramadan, mari melaksanakan seleksi ini dengan bersih, penuh kejujuran. Apa yang dilakukan adalah bagian bentuk ibadah kepada Allah,” ujarnya.

Ia menegaskan, pejabat yang terpilih nantinya harus siap bekerja selaras dengan pola kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dalam menyelesaikan persoalan pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat.

“Saya ingin pejabat dari sini, sudah siap bekerja dengan pola dan cara Bupati dan Wakil Bupati untuk menyelesaikan persoalan pelayanan dan persoalan dasar di Pemda Gowa,” ungkapnya.

Menurut Husniah, kepemimpinan birokrasi juga membutuhkan energi, kreativitas, serta inovasi demi mewujudkan Gowa yang lebih maju dan masyarakat yang sejahtera.

Sementara itu, Jufri Rahman menjelaskan materi wawancara menitikberatkan pada pemahaman peserta terhadap visi-misi kepala daerah serta kemampuan menyusun solusi berbasis aksi nyata.

“Dibutuhkan orang yang tahu persoalan, jadi ketahui masalahnya, untuk dipelajari, dan bisa tahu apa solusinya. Termasuk rencana aksi yang akan dilakukan para peserta,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Jufri juga memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel telah menerapkan Sistem Manajemen Talenta ASN berbasis meritokrasi dan digital, menggunakan pendekatan nine box talent management untuk memetakan ASN berdasarkan potensi dan kinerja yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara.

Ia mendorong Pemkab Gowa segera mengadopsi sistem serupa guna memastikan pengisian jabatan dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis kinerja, sekaligus meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara di daerah.

Continue Reading

Trending