Fatmawati Rusdi Tekankan Kolaborasi OPD Hapuskan Kemiskinan Ekstrem Kota Makassar
Kitasulsel—MAKASSAR, – Pemerintah Kota Makassar melalui Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi telah melakukan upaya terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, salah satunya Momerandum Of Understanding (MoU) bersama 15 Kecamatan.
MoU ini terkait penetapan Hasil Verifikasi dan Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Kota Makassar Tahun 2023.
Langkah awal dari penghapusan kemiskinan ekstrim yakni memperbaiki data base.
Dari hasil kerja keras bersama OPD dan Kecamatan selama beberapa bulan terakhir, Fatmawati Rusdi berhasil mengerucutkan jumlah keluarga dengan kemiskinan ekstrem.
Dimana data awal tercatat 14 ribu menjadi 7.836 Keluarga dengan kemiskinan ekstrem.
“Hari ini kita penandatanganan komitmen validasi data terupdate penanganan kemiskinan ekstrem. Setelah dapat data ini kita akan menentukan aksi yang kita mau lakukan karena sudah jelas semua pemetaannya. Mana kecamatan yang prioritas. Kita turun verifikasi data dari awal itu masih ada yang warga yang terdata miskin penerima bantuan tapi rumahnya tingkat tiga, ada kos-kosannya. Ini semua yang kita data ulang,” ujar Fatmawati.
Ada tiga langkah utama yang diungkapkan Fatmawati untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar yakni penurunan beban masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan.
Dari ketiga langkah itu, ia meminta semua OPD terkait bisa bekerja secara maksimal sesuai tupoksinya seperti pada bidang Pendidikan harus serius dengan program prioritas Pemkot Makassar yakni semua anak harus sekolah. Karena menurutnya, anak putus sekolah salah satu pemicu kemiskinan.
Bidang Kesehatan, berfokus mengejar target zero stunting agar anak-anak bisa tumbuh optimal dan menjadi penerus bangsa yang unggul.
“Kesehatan banyak sekali tugasnya. Penanganan stunting, tidak ada lagi masyarakat yang tidak punya jamban. Dinsos penanganan gepeng dan anjal. Disnaker harus jalan pelatihan skill dan 100 ribu peluang kerja,” paparnya.
Tak ketinggalan, Fatmawati menyebut Lorong Wisata sebagai salah satu solusi untuk penanganan kemiskinan dengan menciptakan UMKM baru dan Kelompok Wanita Tani (KWT).
Berdasarkan rekapan data hasil validasi, Fatmawati menyebutkan angka tertinggi berada di Kecamatan Makassar (1391 KK), menyusul Tallo (1.245 KK), Tamalate (1.204 KK) dan terendah Kecamatan Wajo (22 KK).
Olehnya itu, Fatmawati mendesak OPD dan kecamatan hingga kelurahan agar berpartisipasi aktif dalam mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024.
DISKOMINFO KAB SIDRAP
BPS RI Datang ke Bumi Nene Mallomo, Pengamat Soroti Peran Diplomasi Bupati Sidrap di Tingkat Nasional
KITASULSEL—SIDRAP – Kedatangan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia ke Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, pada Kamis (12/3/2026), dinilai memiliki dampak strategis bagi penguatan tata kelola pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong kebijakan yang semakin berbasis pada data yang akurat dan terukur.
Kunjungan pimpinan lembaga statistik nasional tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa daerah memiliki peran penting dalam mendukung sistem statistik nasional, sekaligus memperkuat integrasi data pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam konteks pembangunan modern, data statistik menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan publik. Kehadiran Kepala BPS RI di Sidrap diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara BPS dan pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengumpulan serta pengolahan data pembangunan.
Penguatan data tersebut sangat penting untuk memastikan berbagai indikator pembangunan daerah, mulai dari tingkat kemiskinan, inflasi, ketenagakerjaan, hingga sektor pertanian, dapat tercatat secara lebih presisi dan menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan program pembangunan.
Selain itu, kunjungan ini juga dinilai dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Sidrap untuk semakin mengembangkan konsep pemerintahan berbasis data (data-driven government). Dengan memanfaatkan data statistik secara optimal, kebijakan yang diambil pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebagai daerah yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian dan ketahanan pangan di Sulawesi Selatan, Sidrap membutuhkan dukungan data yang kuat agar kebijakan pengembangan sektor strategis tersebut dapat dirumuskan secara lebih terarah.
Di sisi lain, perhatian dari pimpinan lembaga nasional seperti BPS juga berpotensi meningkatkan citra daerah di tingkat nasional. Kehadiran pejabat tinggi negara ke daerah sering kali membuka ruang bagi kolaborasi program, penguatan sistem statistik daerah, hingga peluang pengembangan proyek percontohan yang mendukung pembangunan berbasis data.
Pengamat pemerintahan Prof. Andi Fadli menilai, kunjungan Kepala BPS RI ke Bumi Nene Mallomo tidak lepas dari peran aktif Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, yang selama ini dikenal cukup intens membangun komunikasi dengan berbagai tokoh nasional serta kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
Menurutnya, peran kepemimpinan Syaharuddin Alrif sangat vital dalam menghadirkan figur-figur penting nasional ke Kabupaten Sidenreng Rappang.
“Ini menunjukkan bahwa komunikasi politik dan komunikasi pemerintahan Bupati Sidrap di tingkat nasional berjalan sangat baik. Kehadiran Kepala BPS RI tentu tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui jejaring komunikasi yang aktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” ujar Prof. Andi Fadli.
Ia menambahkan, kehadiran tokoh nasional di Sidrap menjadi peluang strategis bagi daerah untuk memperkenalkan potensi serta membuka ruang kolaborasi pembangunan yang lebih luas.
Menurutnya, strategi menghadirkan pejabat dan tokoh nasional ke daerah bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Sidrap dalam peta pembangunan nasional.
“Daerah yang aktif membangun komunikasi dengan pusat biasanya lebih cepat mendapatkan perhatian dalam program pembangunan. Ini juga menjadi momentum bagi Sidrap untuk memperkuat perannya, terutama di sektor pertanian dan ketahanan pangan,” jelasnya.
Momentum kunjungan Kepala BPS RI ini pun dinilai semakin menegaskan bahwa Sidrap mulai menjadi daerah yang diperhitungkan dalam berbagai agenda pembangunan nasional.
Dengan ekosistem statistik yang semakin kuat dan dukungan komunikasi yang intens antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Sidrap diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan yang lebih terarah, transparan, dan berbasis data demi kesejahteraan masyarakat.
-
Nasional9 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login