RDP, Komisi C DPRD Kota Makassar Soroti Perusahaan Provider yang Bandel

Published

2 tahun ago

9 Oktober 2023

Kitasulsel–Makassar–Komisi C DPRD Kota Makassar menyoroti izin 12 provider yang telah kedaluwarsa.

Selain izin, juga memberi perhatian pada kabel-kabel internet, yang menimbulkan kesemrawutan di mana-mana

Ketua Komisi C DPRD Makassar, Sangkala Saddiko mengatakan, masih banyak provider yang bandel. Mereka sama sekali tidak memperhatikan estetika pemasangan kabel-kabel internet. Akibatnya, banyak kabel menjuntai di mana-mana dan menimbulkan kesemrawutan.

“Ini jadi salah persoalan sosial yang muncul. Bukan cuma soal estetika sebenarnya. Tapi juga keselamatan pengguna jala,” ujar Sangkala, saat memimpin rapat dengar pendapat dengan perusahaan provider selular di Gedung DPRD Makassar, Senin (9/10/2023).

Sangkala menilai, para provider tidak seluruhnya menunjukkan komitmen. Terbukti dari 12 provider yang diundang, hanya 6 yang datang.

Menurutnya, dengan ketidakhadiran 6 provider, maka sulit untuk ditemukan solusi bersama. Karena itu diharapkan RDP akan dijadwalkan ulang.

“Nantinya akan ada RDP selanjutnya, yang diharapkan dihadiri semua provider. Agar kita bisa mengambil keputusan yang bulat mengenai banyak persoalan,” ungkap Sangkala.

Sementara itu, Kadis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar, Andi Zulkifly menyampaikan, dari 12 provider yang ada di Kota Makassar, seluruhnya belum memperpanjang izin. MoU para provider telah kedaluwarsa sejak lama.

“Izin menyampaikan pak ketua, dari 12 provider yang di undang saat ini, mereka sudah tidak memiliki izin. Izin mereka itu sudah lama kedaluwarsa. Izin mereka (provider) ada yang sudah mati dari 2019 sampai sekarang,” ujar Zulkifly.(“)

Kementrian Agama RI

Menag Dukung Penguatan Organisasi IAEI untuk Perkuat Ekonomi Umat

Published

10 jam ago

3 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menerima pengurus Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pertemuan ini membahas proses pembentukan struktur baru organisasi serta penguatan peran ekonomi Islam dalam pembangunan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Formatur Pengurus IAEI Mustafa Edwin Nasution melaporkan progres penyusunan kepengurusan baru, termasuk pembentukan tim formatur dan rencana pelantikan. Struktur organisasi akan diperluas dengan pembagian bidang dan komite untuk memperkuat fungsi kelembagaan.

“Struktur baru ini dirancang untuk memastikan IAEI semakin kontributif dalam pengembangan ekonomi umat, pendidikan ekonomi syariah, hingga penguatan ekosistem zakat dan wakaf nasional,” ujar Mustafa.

Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) adalah organisasi profesi yang mewadahi para ekonom dan akademisi di bidang ekonomi Islam di Indonesia. Didirikan untuk mengembangkan ilmu, riset, dan kebijakan ekonomi syariah, IAEI berperan mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional melalui pendidikan, penelitian, dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, serta industri keuangan syariah.

Ketua Formatur juga menyampaikan bahwa rapat pleno tim formatur akan digelar pada 9 November, sementara pelantikan pengurus direncanakan berlangsung pada akhir November di Jakarta. Organisasi ini kini memiliki lebih dari 7.000 anggota, terdiri dari akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan ekonomi syariah dari berbagai daerah.

Menag Nasaruddin Umar dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas langkah IAEI memperkuat tata kelembagaan dan arah kerja strategisnya. Menurut Menag, ekonomi Islam tidak hanya berbicara soal instrumen keuangan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan sosial.

“Kita tidak bisa berdakwah tanpa bicara ekonomi. Ekonomi adalah bagian dari misi kemanusiaan dan keagamaan. Ketika ketimpangan terjadi, maka agama hadir untuk mengingatkan, mengoreksi, dan membimbing,” ujar Menag, Senin (03/11/2025).

Ia menyinggung tantangan sosial yang masih dihadapi Indonesia, termasuk tingginya angka kemiskinan ekstrem. Menurut Menag, penguatan peran ekonomi syariah harus menjadi solusi yang konkret bagi masyarakat.

“Nilai-nilai kebajikan Islam harus menuntun transformasi ekonomi kita. Bukan hanya tumbuh, tetapi juga adil,” lanjutnya.

Menag menegaskan bahwa Kementerian Agama siap bersinergi dengan IAEI, baik dalam pengembangan riset ekonomi Islam, peningkatan literasi keuangan syariah, maupun penguatan peran zakat dan wakaf produktif.

“Kini saatnya memperkuat sinergi ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah. Kita ingin ekonomi umat tumbuh berdampingan dengan nilai moral dan spiritual,” ungkap Menag.

Pertemuan diakhiri dengan komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama strategis antara Kemenag dan IAEI, termasuk dukungan terhadap program ekonomi kerakyatan dan kegiatan akademik di sektor ekonomi syariah. (*)