DKP Makassar Tekan Inflasi Melalui KWT, Galakkan Kemandirian Pangan di Lorong Wisata

Published

2 tahun ago

21 Oktober 2023

Kitasulsel–Makassar–Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Makassar Sulawesi Selatan terus berupaya menggalakkan kemandirian pangan dan memberdayakan sekitar 1.069 Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Kelompok Tani yang tersebar di Lorong-lorong Wisata (Longwis) 15 Kecamatan se-Kota Makassar.

Kepala DKP Makassar Mahyudin, S.Stp., M.Ap., mengatakan saat ini ada beberapa peremajaan tanaman agar kebutuhan bisa tetap terpenuhi terutama saat kekeringan ekstrem akibat El Nino seperti sekarang ini.

Sehingga dengan kehadiran KWT ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Makassar dalam menekan inflasi dan mendorong pertumbuhan perkeonomian masyarakat pasca Pandemi Covid-19, serta menghasilkan produk pertanian dengan barbagai jenis komoditi pangan seperti cabai, selada, jagung, tomat, kol, seledri, terong, kangkung, pakcoy dan lainnya.

Pada 2022, DKP Makassar membina sekitar 270 KWT dan 427 kelompok tani yang tersebar di lorong-lorong wisata. Sementara total kelompok tani dan KWT tahun ini telah mencapai 1.095. Untuk tahun ini, Pemkot Makassar menganggarkan sebanyak Rp11 miliar untuk kemandirian pangan dari lorong-lorong wisata, dengan pemberian bantuan berupa bibit, pupuk, polybag hingga media tanam melalui KWT dan Kelompok Tani.

Giat ini dilaksanakan bekerjasama dengan pihak Pemerintah Provinsi Sulsel, Bulog, KWT dan distributor guna menekan inflasi. “Selain lorong wisata, kita juga akan melaksanakan GPM di area car free day,” dengan harga pangan yang ditawarkan relatif lebih murah dibandingkan harga di pasaran karena menggandeng distributor.

“Alhamdulillah, di lorong wisata KWT tetap menggalakkan tanaman pangan dan tetap berjalan walaupun cuaca panas, mereka masih menjaga tanamannya,” dan aktifitas pengembangan tanaman pangan di berbagai Lorong Wisata masih tetap stabil, kendati sejumlah tanaman terdampak kekeringan akibat fenomena El Nino, ujar Kepala DKP Kota Makassar Mahyuddin di Makassar.

Berdasarkan laporan Penyuluh Pertanian, DKP Makassar mencatat hasil produk pertanian hingga Agustus 2023 pada masing-masing komoditi pangan yaitu cabai 1.082,2 Kg, kangkung 786,6 Kg, pakcoy 457,5 Kg, selada 407,6 Kg, tomat 709,6 Kg, Kol 225, 6 Kg, seledri 149,2 Kg, jagung 240,5 Kg, okra 27,7 Kg, sawi 104 Kg dan terong 683,2 Kg. Stabilitas kemandirian pangan ini tidak lepas dari peran Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Kelompok Tani yang hadir di setiap lorong wisata.(**)

Kementrian Agama RI

Kemenag dan Bawaslu Sepakat Perkuat Pengawasan Partisipatif Pemilu

Published

2 jam ago

12 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sepakat menyiapkan nota kesepahaman untuk memperkuat pengawasan partisipatif pemilu, termasuk pendidikan politik dan pelibatan perempuan di seluruh tahapan penyelenggaraan.

“Kerja sama ini akan difokuskan pada pengawasan partisipatif, penguatan pendidikan politik, dan pelibatan kelompok perempuan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu,” ujar Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, Selasa (12/08/2025).

Ketua Bawaslu menjelaskan, pendidikan politik yang berkesinambungan penting dilakukan agar masyarakat tidak hanya mendapat pemahaman menjelang pemungutan suara.

“Pendidikan politik tidak bisa di-capturing hanya pada saat tahapan pemilu dimulai. Harus dilakukan sejak jauh hari, melibatkan partai politik, ormas, perguruan tinggi, dan tokoh agama,” terangnya.

Ia menambahkan, program ini juga akan menyasar kelompok perempuan dengan konsep Perempuan Berdaya Pengawas. “Sepengalaman kami, perempuan lebih kompetitif dalam melakukan pengawasan dibanding laki-laki. Keterlibatan mereka akan memperkuat proses demokrasi,” jelas Rahmat.

Menanggapi itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Kemenag siap memberikan dukungan penuh. “Saya berkepentingan secara khusus untuk mendukung Bawaslu. Pertama yang bisa kami lakukan adalah segera menandatangani MoU,” ujarnya.

Menag Nasaruddin menilai keterlibatan tokoh agama dalam pengawasan pemilu akan memberikan pengaruh signifikan di masyarakat.

“Masyarakat paternalistik cenderung mengikuti arahan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jika mereka terlibat, stabilitas politik akan lebih terjaga,” tegasnya.

Disampaikan Menag bahwa program kerja sama ini, akan diprioritaskan di daerah rawan konflik, termasuk Papua dan wilayah multi-etnis. “Kita harus memastikan setiap tahapan pemilu berjalan damai dan aman, apalagi di daerah dengan potensi gesekan tinggi,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi seluruh komponen bangsa. “Harus melibatkan semua stakeholder agar kualitas demokrasi kita terus membaik,” pungkasnya. (*)