Connect with us

Wali Kota Makassar Danny Pomanto Hadiri CSS XXII di Kota Cilegon

Published

on

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menghadiri pembukaan City Sanitation Summit (CSS) XXII di The Royal Krakatau Hotel Kota Cilegon, Selasa (7/5/2024).

 

Kegiatan yang diadakan pada 6-8 Mei 2024 ini, juga dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Aliansi Kabupaten dan Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi) ke-XII.

 

Di hadiri perwakilan pemerintah daerah anggota Akkopsi, Rakornas tahun ini mengusung tema ‘Konversi Sampah menjadi Energi Masa Depan Berkelanjutan’.

 

Danny Pomanto yang juga mantan Ketua Umum Akkopsi periode 2017-2022, pada kesempatan ini juga hadir sebagai Dewan Penasehat Akkopsi.

 

Selaku Dewan Penasehat, ia juga menyaksikan deklarasi dan penandatanganan komitmen antara Pemkot Cilegon dan pihak industri terkait dengan penyelenggaraan sanitasi di Kota Cilegon.

 

Danny Pomanto mengatakan bahwa pertemuan ini menjadi ruang komunikasi bagi seluruh bupati dan wali kota anggota Akkopsi untuk membahas bersama isu sanitasi.

 

“Jadi sanitasi ini menjadi persoalan kita semua, termasuk juga Makassar. Sehingga kita konsen terhadap isu sanitasi dan saya berharap muncul rekomendasi dari kabupaten/kota terkait dengan penanganan sanitasi,” jelas Danny Pomanto.

 

Keseriusannya terhadap isu sanitasi membawa Makassar meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) atas dukungan terhadap percepatan sanitasi berbasis masyarakat dan dukungan dalam penyelenggaraan kota sehat penilaian 2021-2022.

 

Apalagi Makassar sudah mempunyai Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T) Losari yang pada Februari lalu diresmikan oleh Presiden Jokowi.

 

SPALD-T Losari Makassar juga sudah sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

 

Apalagi lPAL Losari juga menggunakan teknologi terbarukan Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) dan dapat mereduksi Biological Oxygen Demand hingga 95%, denitrifikasi, serta dapat mengurangi nitrogen.

 

IPAL Losari ini dibangun selama tiga tahun sejak 2019-2023 dan telah menelan biaya Rp1,2 triliun dengan kapasitas 16.000 meter kubik per hari.

 

Sedangkan untuk panjang perpipaan air limbah yakni 96 kilometer dan bisa melayani sebanyak 41.000 kepala keluarga.

 

“Kita sudah mengawali sebuah sistem kota dunia yaitu pengolahan air limbah kota,” tuturnya.

 

Begitu pun juga dengan masalah persampahan, Pemkot Makassar membuat kebijakan dalam hal pengelolaan sampah. Salah satunya adalah Bank Sampah, yang memfasilitasi masyarakat memilah sampah sebelum dibuang ke TPA.

 

Selain Bank Sampah, Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL) yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN) dalam waktu dekat ini juga akan dibangun di Makassar.

 

“Alhamdulillah TPA kita sekarang sudah bagus, terbukti kita bisa kembali mendapat penghargaan Adipura,” tutupnya.

 

Sementara itu, Ketua Umum Akkopsi Ibnu Sina mengatakan bahwa ada lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang digaungkan. Pertama, setop buang air besar (BAB) sembarang tempat.

 

Kedua cuci tangan menggunakan sabun. Ketiga, pengelolaan air minum dan makan rumah tangga. Keempat, pengamanan pengelolaan sampah rumah tangga. Dan kelima adalah pengelolaan limbah cair rumah tangga.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.