Connect with us

Mahasiswa UGM Sebut Program Lorong Wisata untuk Kota Rendah Karbon Sangat Menginspirasi

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berbagi ilmu dan diskusi bareng mahasiswa-mahasiswi UGM mengenai upaya mewujudkan kota yang rendah emisi karbon di Indonesia.

Dalam Kuliah Publik yang bertemakan Pengembangan Kota Rendah Emisi Karbon di Indonesia ini, salah satu mahasiswa takjub dengan sosok Danny Pomanto yang memimpin Makassar dengan banyak inovasi.

“Aku baru sadar bahwa ada kota di Indonesia termasuk Makassar dan pak wali kotanya punya ambisi banget mewujudkan kota yang rendah emisi karbon,” kata Ahmad Nuursyifa Fuady mahasiswa Fakultas Teknik Pertanian UGM saat diwawancarai usai acara di Universitas Gadjah Mada, Selasa, (14/05/2024).

“Sebagai wali kota yang punya ambisi menurunkan emisi karbon di Makassar itu inspiring banget,” tutur Ahmad tersenyum.

Dia bahkan merasa ingin menjadi seperti Danny Pomanto lantaran terkesima dengan program seperti, Transportasi Co’mo, Lorong Wisata dan sebagainya.

“Apalagi, bagi saya yang tinggal di daerah itu benar-benar menginsipirasi. Apakah saya jadi wali kota saja biar bisa bikin hal yang sama?,” tanyanya sembari terkekeh.

Dia melihat, salah satu keberhasilan program di Makassar yakni kuatnya aspek sosial atau apa yang disebut Danny Pomanto sebagai Kota Dunia yang Sombere’ dan Smart City.

Mahasiswa S1 ini juga ingin apa yang dilakukan Danny dan SKPD lingkup Makassar ini dapat juga diterapkan di kota lainnya.

“Saya rasa yang dilakukan sana bapaknya (wali kota Makassar) itu diharapkan bisa diterapkan di kota lainnya khususnya di pulau Jawa,” ucapnya.

Begitu pun dengan mahasiswa Teknik Fisika UGM Daffa Indraprawira Izaohar.

Daffa mengaku banyak mendapatkan pengetahuan baru pasca-berdiskusi dengan wali kota Makassar.

Sementara itu, Danny Pomanto yang didaulat menjadi pembicara memaparkan materi mengenai Makassar sebagai Kota Rendah Karbon.

Dia mengatakan bahwa low carbon merupakan persoalan hidup-mati kita semua.

“Ini tidak bisa kita kerja sendiri. Kolaborasi hari ini, ITB, UGM, pemerintah Amerika dan Indonesia tentunya inilah modeling yang sangat baik dikembangkan menjadi model yang ideal,” kata Danny usai kuliah siang tadi.

Dalam penekanannya, wali kota berlatar pendidikan arsitektur ini menuturkan, untuk mewujudkan kota yang rendah karbon itu bukan soal teknologi, seperti ganti mobil saja lalu selesai.

Tetapi justru soal perilaku masyarakat.

Ia mencontohkan, di Makassar perubahan perilaku harus berawal dari lorong-lorong yang merupakan sebuah ruang kecil dari sel kota.

Semuanya bermula dari situ termasuk low carbon. “Persoalan emisi karbon ini intinya ialah perilaku manusia. Semua ini terjadi (emisi karbon) karena perilaku manusia,” kata Danny.

Olehnya itu yang harus dirubah. Pasalnya mau bicara teknologi apapun semua diawali dari perilaku manusia.

Dan perilaku manusialah yang bisa menurunkan karbon dan menaikkan oksigen.

Makanya di Makassar, di lorong-lorong dibuat menjadi lorong wisata. Di dalamnya ada Public Engagement dan Protokol Sentuh Hati.

Pemerintah, ujar Danny hanya bertugas mengintervensi seperti mengadakan bibit sayur atau perikanan.

Dari situ berkembanglah sirkulasi ekonomi, membuat masyarakat berdaya dan mandiri serta menjadikan lingkungan hijau.

Selain itu, pihaknya juga membuat restrukturisasi sosial. Jika di Indonesia hanya menggunakan RTRW di Makassar beda. Dibuat institusi baru untuk mengengage masyarakat yakni Bassi Barania.

Di dalamnya ada local influencer dan Dewan Lorong yang terdiri dari, Karismatik Leader, Woman Leader dan Milenial Leader.

Pun sebagaimana program Salat Subuh Berjamaah yang bertujuan mengkonsolidasikan satu kota.

“Bayangkan kalau dalam gedung, berapa AC yang dibutuhkan, lampu, transportasi, makan- minum yang dibutuhkan. Sementara kalau gerakan salat subuh tidak dibutuhkan. Kita dapat sharing, silaturahmi dan pahala,” papar Danny.

Lantaran ini menyangkut perilaku manusia maka upaya merendahkan emisi karbon harus dibuat perencanaan matang, butuh leadership, publik engagement dan harus ada evaluasi.

Ia berharap pasca-pertemuan ini semakin menguatkan kolaborasi dan menyempurnakan Makassar dan kota lainnya menuju low carbon city. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Tertibkan Lapak di Sunu dan Datuk Patimang, Camat Ujung Pandang Kedepankan Pendekatan Humanis

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pemerintah Kota Makassar terus melakukan penataan kawasan perkotaan, khususnya di sejumlah ruas jalan yang selama ini dipadati lapak usaha di atas fasilitas umum. Penataan difokuskan di Jalan Sunu dan Jalan Datuk Patimang agar lebih tertata dan bebas dari pelanggaran pemanfaatan ruang publik.

Camat Ujung Pandang, Nanin Sudiar, menyampaikan bahwa langkah penertiban dilakukan secara bertahap melalui dialog langsung dengan para pemilik usaha.

Salah satu penertiban dilakukan terhadap satu unit lapak warung ikan bakar di Jalan Emitailan (Emisailan) yang telah beroperasi kurang lebih 20 tahun. Lapak tersebut ditertibkan karena berdiri di atas fasilitas umum dan akan direlokasi ke Pasar Baru agar aktivitas usaha tetap berjalan di tempat yang telah disiapkan.

“Pendekatan yang kami lakukan tetap mengedepankan komunikasi dan solusi. Pedagang tidak dilarang berusaha, tetapi diarahkan agar menempati lokasi yang sesuai peruntukannya,” ujar Nanin.

Selain di Jalan Emitailan, pemerintah kecamatan juga melakukan pendekatan humanis di Jalan Sungai Poso. Di lokasi tersebut, pedagang diberikan pemahaman sehingga melakukan pembongkaran mandiri terhadap bangunan yang tidak sesuai aturan.

Penertiban juga menyasar trotoar di sepanjang Jalan Penghibur. Sejumlah lapak yang selama ini menetap atau bermalam di atas trotoar dibersihkan guna mengembalikan fungsi jalur pejalan kaki serta menjaga estetika kawasan kota Makassar.

Tak hanya itu, penjual ikan bakar di Jalan Gunung Merapi yang telah berjualan sekitar 20 tahun juga menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Sementara di kawasan Sungai Pareman, terdapat sekitar 10 lapak yang menggunakan area di atas drainase untuk berusaha.

Terhadap para pedagang tersebut, pemerintah melakukan pendekatan persuasif agar bersedia direlokasi ke tempat yang lebih tertib dan aman. Relokasi disebut sebagai solusi agar para pelaku usaha tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa melanggar aturan tata ruang.

Nanin menegaskan, seluruh langkah penataan dilakukan sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi drainase dan trotoar, sekaligus meminimalisir potensi banjir dan gangguan ketertiban umum.

“Kami ingin kawasan tetap tertata, drainase berfungsi optimal, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman. Relokasi menjadi solusi agar pedagang tetap bisa berusaha tanpa melanggar aturan,” tutupnya.

Continue Reading

Trending