Kitasulsel–Makassar Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2024 yang diselenggarakan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (23/09/2024).

Mengangkat tema ”Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menko Perekonomian RI, Dr. Ir. Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua Satgas P2DD, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Gubernur RI, Perri Warjiyo.

Melalui Rakornas ini, Firman Pagarra mengatakan ada beberapa hal yang menjadi point penting dalam pembahasan percepatan digitalisasi tersebut.

Salah satunya, penyediaan dan perkuatan infrastruktur digital jaringan.

“Hari ini kita menghadiri Rakornas P2DD ini dan sepakat untuk berkomitmen untuk mewujudkan percepatan digitalisasi di masing-masing daerah. Ini juga menjadi langkah untuk bersinergi bersama dari pemerintah pusat hingga daerah,” ucap Firman.

Pemkot Makassar sendiri, kata Firman terus menggenjot penggunaan digitalisasi transaksi secara merata.

Sebagai bentuk dukungan percepatan digitalisasi. Kota Makassar sendiri saat ini memiliki Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi atau dikenal dengan Pakinta.

“Tiga tahun terakhir ini Kota Makassar terus mendapat posisi strategis dalam digitalisasi. Apalagi tahun lalu mendapat penghargaan TP2DD 2023 sebagai Kota Terbaik lewat aplikasi PAKINTA. Ini membuktikan Kota Makassar terus berbenah mewujudkan digitalisasi transaksi di masyarakat,” ungkapnya.

“Saat ini pakinta melayani pajak daerah. Namun kita terus mengembangkannya, nanti akan juga merambah pembayaran retribusi sampah. Jadi semua rata digitalisasi,” tambahnya.

Sementara, Menko Perekonomian RI, Dr. Ir. Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua Satgas P2DD, mengatakan Rakornas ini merupakan wadah penting untuk membahas strategi dan upaya percepatan digitalisasi di daerah.

Dengan fokus pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi berupa penyediaan infrastruktur jaringan TIK di seluruh wilayah Indonesia.

Arah kebijakan implementasi P2DD pada pembuatan 3 pilar utama, pertama penguatan regulasi dan koordinasi, kedua penguatan ekosistem transaksi digital Pemda dan ketiga penguatan infrastruktur.

“Jadi ada tiga pilar yang harus semua kepala daerah perhatikan. Dan ada empat Indikator yang harus terus dilakukan yakni kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan daerah, infrastruktur digital, daya beli kelas menengah serta membuka pasar ekspor dan satgas P2DD harus mengakomodasi ketentuan umum PDRB sosialisasi dan branding,” imbaunya.

Dalam Rakornas P2DD tersebut juga disampaikan komitmen kuat untuk mendorong digitalisasi di berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia sebagai langkah penting menuju perkembangan yang berkelanjutan.

Ia pun berharap terbangunnya sinergitas antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan visi digitalisasi yang lebih luas dan terkendali. (*)