Politics

SAR Ingin Bale Tokke di Sidrap Jadi Sumber Kesejahteraan Masyarakat, Begini Caranya

Published

11 bulan ago

16 Oktober 2024

Kitasulsel–SIDRAP Ikan Sapu-sapu atau yang lebih dikenal oleh nelayan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan Bale Tokke, menjadi ikan predator yang dinilai merugikan bagi para nelayan di Danau Sidenreng. Pasalnya Bale tokke tidak hanya dapat merusak alat tangkap nelayan, namun juga menghambat perkembangan biakan ikan.

Praktis nelayan menganggap Bale Tokke menjadi ikan yang tidak memiliki nilai dan bahkan keberadaannya selama ini dikeluhkan oleh nelayan setempat. Mereka bahkan kerap meminta solusi hingga kini belum ada.

Ditemui di Rumah kaca, di Kecamatan Maritenggae, Sidrap, Sulsel, Ketua DPD NasDem Sidrap Samsumarlin mengungkapkan usai melakukan pertemuan dengan Paslon Nomor urut 2, Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Syaharuddin Alrief-Nurkanaah (SAR-Kanaah), ternyata telah memikirkan secara serius untuk mengatasi keluhan nelayan tersebut, tentu saja hal itu bisa terwujud melalui kebijakan kepala daerah jika nantinya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sidrap.

Samsumarlin mengungkapkan gagasan Syaharuddin Alrief tentang penanganan Bale Tokke tersebut juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, yakni meningkatkan Pendapatan Masyarakat Sidrap.

Dikatakannya penanganan bale Tokke di awali dengan menciptakan peternak itik di kawasan atau daerah sekitar danau. SAR bahkan telah mengkalkulasi kebutuhan, target dan hasilnya.

Dari kemungkinan target poplulasi ada yang tidak 100 persen hidup, hasilnya berpotensi mendapatkan sekira Rp. 200 Milyar pertahun. Dari anggaran yang digunakan untuk menstimulasi usaha peternak sekira Rp. 4,5 Milyar.

“Aggaplah kalau populasi itik 450 ribu ekor, harga bibit misalnya Rp 10 ribu per ekor, anggarannya kan cuma Rp. 4,5 M. Di kasih ke pesisir, rakyat betul-betul dapat,” ungkap mantan Anggota DPRD Sidrap tersebut.

Lebih jauh dijelaskannya hubungan penciptaan petenak itik dengan Bale Tokke yakni, Bale tokke tersebut nantinya akan menjadi pakan itik.

“Pakan dari Bale Tokke ini ternyata bisa membuat itik gemuk dan telurnya besar-besar. Jadi ada cara pengolahan Bale Tokke sehingga bisa menjadi pakan,” ungkapnya.

“Ini bukan hasil penelitian ilmuan, tapi sudah dipraktekkan oleh peternak kita, cara ini ditemukan KK SAR pada saat blusukan dan turun langsung ke masyarakat,” Katanya.

Jika kemudian pada saatnya itik berproduksi dari jumlah 450 ekor tersebut, kemungkinan gagal 50 ribu, maka potensi pendapatan telur bisa mencapai Rp. 560 juta per hari jika harga telur itik Rp. 2000 perbutir. Jika dikalkulasi perbulan Rp. 16 M lebih, dan dikali pertahun maka potensi ekonomi dari telur itik tersebut yakni sekitar Rp 200 Milyar.

“Dan ini tidak menunggu lama, beda dengan komoditi lain, misalnya kelapa yang harus menunggu sekitar 2,5 tahun,” ungkapnya.

SAR lanjutnya berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat Sidrap jika terpilih, melalui kebijakan pro rakyat termasuk menciptakan pengusaha atau peternak-peternak itik tersebut.

Sehingga selain dapat mengatasi masalah, juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, pengusaha, sekaligus memiliki dampak ekonomi bagi Kabupaten Sidrap juga sebagai salah satu cara mengatasi hama Bale Tokke.

“Nanti juga akan dilakukan pendampingan agar usaha ternaknya tidak gagal,” ungkapnya.

“Lebih baik anggaran yang ada saya pergunakan untuk mendorong langsung masyarakat kita agar sejahtera,” ucapnya seperti yang disampaikan calon Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrief.

Jika masyarakat sejahtera, maka perputaran ekonomi di Sidrap akan lebih baik, sehingga memicu yang lainnya.

SAR juga telah memikirkan bagaimana kebijakan pemerintah Sidrap nantinya yang pro terhadap pengusaha lokal.

“Pemerintah memfasilitasi dengan kebijakan, termasuk bagaimana pengusaha lokal kita bisa tumbuh dan dampaknya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Sidrap,” Katanya.

Bukan hanya itu kata Marlin, SAR juga telah memetakan potensi daerah-daerah yang ada di Kabupaten Sidrap guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat seperti perkebunan dan UMKM. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

1 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.