Kementrian Agama RI
Kemenag Beri Pelindungan Jamsostek 165.768 Guru Madrasah Non ASN melalui BPJS
Kitasulsel–JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) untuk 165.768 Guru Madrasah Non ASN. Hal ini dilakukan Kemenag bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Sinergi dua lembaga dalam program pelindungan guru madrasah ini menjadi kado peringatan Hari Guru Nasional 2024. “Ini bagian dari komitmen kami dan BPJS untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan yang berkualitas,” terang Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Thobib Al Asyhar, di Jakarta, Minggu (8/12/2024).
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan guru madrasah menjadi salah satu fokus Menteri Agama Nasaruddin Umar. Hal ini ditegaskan Menag saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Guru Nasional, 25 November 2024.
Menag berharap upaya meningkatan kesejahteraan GTK Madrasah akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Kita sudah bersepakat dengan BPJS Ketenagakerjaan, kita mulai dengan 165.768 guru madrasah Non ASN yang mendapat pelindungan Jamsostek,” terang Thobib.
“Kemenag telah alokasikan anggaran Rp21,483 miliar untuk mengcover BPJS para guru ini,” sambungnya.
Dijelaskan Thobib, 165.768 guru madrasah Non ASN ini tersebar di 34 provinsi. Mereka adalah para guru madrasah yang terpilih berdasarkan kriteria berikut:
a. Berstatus sebagai guru RA dan Madrasah.
b. Bukan ASN, dan bukan CASN pada Kementerian Agama atau instansi lain.
c. Berstatus aktif yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan oleh satuan pendidikan, lembaga, yayasan, atau badan hukum lainnya.
d. Dalam hal guru pendidik telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, tetap didaftarkan sebagai peserta penerima upah pada Kementerian Agama.
e. Telah mengabdi paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan.
f. Berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun.
g. Satuan administrasi pangkalnya pada 1 (satu) satuan pendidikan.
h. Tidak merangkap jabatan (pendidik adalah pendidik, tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya).
“Pelindungan guru madrasah Non ASN melalui BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku selama 12 bulan, mulai 1 Januari hingga bulan Desember 2024 ini. Tahun 2025 juga akan dilakukan hal yang sama, insya Allah,” tandasnya.
Sebelumnya, saat peringatan Hari Guru Nasional, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengatakan sinergi dengan Kemenag ini dalam rangka memastikan para guru dan tenaga kependidikan madrasah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Meski saat ini belum semua, tapi melalui momentum hari guru, akan semakin banyak yang terlindungi dan para guru menjadi sadar bahwa mereka juga memiliki risiko,” ujar Anggoro.
Sejak tahun 2023 hingga November 2024, terdapat 388 ribu GTK Madrasah yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
Angka tersebut baru mencakup 60%dari keseluruhan GTK madrasah yang ada di Indonesia. Total manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diberikan kepada Guru Madrasah secara nasional tercatat mencapai Rp. 10,67 Milyar. Hal ini dapat diartikan bahwa risiko tersebut nyata dan negara telah hadir memberikan perlindungan.
Anggoro berharap, Kemenag dapat segera menerbitkan regulasi guna mengakselerasi perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh guru dan tenaga pengajar di lingkup Kemenag. Sehingga mereka bisa Kerja Keras Bebas Cemas sesuai dengan tagline BPJS Ketenagakerjaan.
“Diperlukan dukungan berupa kebijakan dan regulasi agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi guru di Indonesia agar mereka dapat terus menjadi obor yang memberikan penerangan bagi setiap generasi penerus bangsa,” kata Anggoro. (*)
Kementrian Agama RI
Menag dan Danantara Bahas Upaya Majukan Ekosistem Ekonomi Umat
Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini menerima kunjungan Pengurus Danantara di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta. Kedua pihak membahas strategi membangun ekosistem ekonomi umat yang berkelanjutan, memperkuat wakaf produktif, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan.
Managing Director Danantara Bidang Stakeholders Management, Rohan Hafas menyampaikan sejumlah program dan rencana strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat, termasuk pemberdayaan aset wakaf, pengembangan jaringan usaha berbasis masjid, serta pelatihan tata kelola ekonomi syariah yang modern dan profesional.
“Kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi yang memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan umat, terutama melalui wakaf produktif, inovasi sosial, serta kegiatan edukasi dan literasi ekonomi syariah,” ujar Rohan Hafas, Selasa (04/11/2025).
Rohan Hafas juga menyampaikan kesiapan membuka ruang bersama untuk koordinasi program dan berharap dapat bersinergi dalam pemanfaatan fasilitas publik di Istiqlal untuk agenda pembinaan dan edukasi.
Menag Nasaruddin Umar menyambut baik inisiatif Danantara dan menegaskan pentingnya penguatan tata kelola wakaf secara profesional, setara standar global. Menurutnya, potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan memerlukan manajemen yang modern dan transparan.
“Kita harus menyiapkan tata kelola yang kuat, termasuk sistem pengawasan dan governance agar lembaga wakaf kita benar-benar berdaya dan dipercaya publik,” tegas Menag.
Menag juga menyoroti pentingnya memperkuat ekosistem ekonomi umat melalui pemberdayaan pesantren dan lembaga pendidikan Islam, yang dinilai memiliki potensi besar dalam inovasi sosial dan pembangunan ekonomi keumatan.
“Sejumlah pesantren sudah menunjukkan model kemandirian ekonomi yang baik. Ini harus terus ditularkan, diperkuat, dan diperluas,” lanjutnya.
Selain itu, Menag menekankan pentingnya sinergi program lintas lembaga dan memastikan setiap inisiatif memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat dan memperkuat posisi umat dalam perekonomian nasional.
Di akhir pertemuan, Menag membuka ruang kolaborasi lanjutan dan meminta agar program Danantara disinergikan dengan agenda pembinaan ekonomi umat yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk optimalisasi aset wakaf dan pengembangan literasi keuangan syariah.
“Kita perlu program yang terukur, akuntabel, dan memberi manfaat langsung. Dengan pendekatan yang tepat, saya yakin kontribusi kita untuk umat bisa semakin besar,” ujar Menag.(*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
Nasional5 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!









You must be logged in to post a comment Login