Kementrian Agama RI

Kemenag Ikhtiar Selesaikan Sertifikasi Guru Melalui PPG Sampai 2026

Published

3 bulan ago

3 Januari 2025

Kitasulsel–JAKARTA Kementerian Agama akan menyelesaikan sertifikasi guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan sampai 2026, baik guru madrasah maupun guru agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Khonghucu) di sekolah umum. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru untuk mendukung kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menegaskan pentingnya program ini untuk meningkatkan profesionalisme guru.

“PPG Dalam Jabatan adalah solusi strategis dalam mengatasi kesenjangan sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama.

Dengan pendekatan yang lebih efisien dan terstruktur, kami yakin kualitas pendidikan madrasah dan pendidikan agama di sekolah umum akan semakin meningkat,” ujarnya di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Saat ini terdapat 620.716 guru binaan Kementerian Agama yang belum mengikuti PPG. Rinciannya, guru Madrasah sebanyak 484.678, guru PAI di sekolah umum 95.367, guru agama Kristen 29.002, guru agama Katolik 11.115, guru agama Hindu 494, guru agama Buddha 689 dan guru agama Konghucu 176.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Agama, HM Romo Syafii. Wamenag mengatakan pihaknya akan menyelesaikan sertifikasi guru dalam dua tahun.

“Penyelesaian sertifikasi guru di bawah Kemenag melalui PPG Dalam Jabatan akan diselesaikan dalam dua tahun. Semua harus selesai.

Saya minta setiap Satker yang mengurus masalah ini bekerja dengan cepat, taktis, dan sungguh-sungguh,” tegasnya.

Kemenag telah berkomitmen bahwa program sertifikasi guru merupakan prioritas, sehingga perlu upaya serius.

“Sertifikasi guru merupakan program prioritas kemenag,saya harap semua pihak harus sepakat.

Anggaran pengadaan laptop perlu dirasionalisasi, seremonial harus kita tekan dulu, saya minta semua pihak mendukung program Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan guru,” tegas Romo.

Romo Syafii juga menambahkan bahwa program ini akan menyesuaikan pola PPG Transformasi yang diterapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Kita akan sesuaikan pola PPG Dalam Jabatan dengan tambahan komponen pendampingan untuk memastikan efektivitas proses belajar mengajar melalui Learning Management System (LMS).

Ini adalah langkah nyata untuk meningkatkan kapasitas guru madrasah maupun guru agama di sekolah umum,” jelasnya.

Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Kementerian Agama akan dimulai 1 Maret 2025 yang dilaksanakan secara serentak di 56 LPTK, dengan lima angkatan yang masing-masing berlangsung selama 45 hari.

Seleksi peserta akan dilakukan melalui sistem berbasis data untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, ada kabar baik bagi guru non-ASN yang telah tersertifikasi (non inpassing). Tunjangan Profesi Guru (TPG) mereka akan dinaikkan dari Rp.1,5 juta menjadi Rp.2 juta per bulan, sambil menunggu terbitnya regulasi yang akan menjadi dasar pelaksanaannya. Sementara itu, guru ASN akan tetap menerima TPG setara satu kali gaji pokok sesuai regulasi yang berlaku.

Dengan adanya program akselerasi PPG Dalam Jabatan ini, diharapkan pada Desember 2026, seluruh guru di bawah Kementerian Agama telah memiliki sertifikat pendidik. (*)

Kementrian Agama RI

Nilai Kehormatan Jadi Alasan Merantau, Menag RI Ungkap 4 Filosofi Siri’ Bugis-Makassar

Published

20 jam ago

10 April 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—MAKASSAR — Nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Bugis-Makassar terbukti menjadi pendorong utama lahirnya semangat merantau. Hal ini disampaikan langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. KH. Nasaruddin Umar, dalam Musyawarah Besar (Mubes) XII Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Kamis (10/4/2025).

Dalam forum yang dihadiri ratusan tokoh dan perantau asal Sulawesi Selatan itu, Prof. Nasaruddin mengurai secara mendalam empat alasan filosofis yang menjadi latar belakang migrasi masyarakat Bugis-Makassar. Semua alasan tersebut bermuara pada satu nilai utama: siri’—harga diri.

“Perantauan orang Bugis-Makassar bukan semata-mata karena faktor ekonomi atau petualangan, tetapi lebih dalam dari itu—karena kehormatan dan tanggung jawab sosial,” ungkapnya.

Ia menjelaskan empat bentuk siri’ yang mendorong seseorang untuk merantau. Pertama, Siri’ Masiri, yakni keinginan menjaga atau meningkatkan martabat pribadi maupun keluarga. Menurutnya, ini adalah bentuk migrasi yang paling mulia.

Kedua, Siri’ Ripakasiri, terjadi saat seseorang merasa martabatnya direndahkan atau keluarganya dilecehkan. Dalam kondisi ini, merantau menjadi pilihan untuk menyelamatkan harga diri.

Ketiga, Pura Siri’, menggambarkan kehilangan legitimasi sosial karena melanggar kepercayaan masyarakat. Prof. Nasaruddin mengisahkan contoh legendaris Raja Soppeng yang memilih mundur karena kehilangan siri’ setelah tidak jujur dalam menemukan harta di sawah, yang kemudian berdampak pada gagal panen dua tahun berturut-turut.

Terakhir, Mate Siri’ atau Massipa Asu, merupakan titik terendah dalam martabat Bugis-Makassar, di mana seseorang dianggap tidak memiliki kehormatan lagi.

Namun demikian, Prof. Nasaruddin menekankan pentingnya penyaringan nilai-nilai budaya. Tidak semua bentuk siri’ harus dijunjung. Ia mengingatkan agar masyarakat hanya mempertahankan nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam dan kemanusiaan.

“Siri-siri yang kontradiktif dengan ajaran Islam jangan dipertahankan. Tetapi siri’ yang mendukung nasionalisme atau mengangkat martabat kita, itu yang perlu dipertahankan,” tegasnya.

Pemaparan Prof. Nasaruddin menjadi salah satu momen reflektif yang paling dalam dalam Mubes KKSS tahun ini. Ia mengajak masyarakat Bugis-Makassar untuk menggali dan memahami akar budayanya dengan bijak, lalu mewariskannya dalam semangat yang lebih Islami, nasionalis, dan progresif. (*)