Connect with us

Kementrian Agama RI

Prof Kamaruddin Amin Jadi Pembicara Dalam KTT Muslim-Budhits di Kamboja

Published

on

Kitasulsel—Kamboja—Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin menyampaikan pidato utama dalam gelaran KTT Muslim-Budhist pada 27 Februari di Phnom Penh ibu kota Kerajaan Kamboja. KTT yang disponsori oleh Rabithah Alam Islami (MWL) ini mengusung tema Memperkuat Komunikasi Peradaban untuk Kemanusiaan.

Kamaruddin hadir sebagai pembicara mewakili Menteri Agama yang berhalangan hadir karena masih dalam pemulihan kesehatan. Turut diundang dalam gelaran KTT tersebut tidak kurang dari 38 negara, baik dari kawasan Asia, Eropa dan Timur Tengah, termasuk beberapa delegasi dari Indonesia yang sebagian besar merupakan perwakilan ormas Islam, seperti MUI, PBNU, PP. Muhammadiyah dan beberapa kalangan akademisi dari perguruan tinggi keagamaan.

Acara KTT diawali dengan seremonial pembukaan oleh Perdana Menteri Kerjaan Kamboja Tuan Hun Manet setelah sebelumnya disampaikan laporan kegiatan dari panitia penyelenggara, Menteri Agama Kamboja, Othsman Hassan dan Perwakilan dari pimpinan Rabithah Alam Islami (MWL).

Dalam pidatonya, Kamaruddin menyampaikan bahwa setidaknya ada 4 hal strategis untuk menjawab tantangan harmoni umat beragama, terutama di tengah dinamika masyarakat multikultural dan multiagama, juga di era teknologi digital yang sering memicu residu dan berita hoax yang mudah menyulut konflik keumatan, yaitu: pertama, penguatan kelembagaan dialog lintas agama. Di Indonesia, misalnya ada Forum Keurukunan Umat Beragama (FKUB) yang berfungsi mengelola harmoni dan dialog lintas agama. Kedua, melihat demografi yang makin banyak diisi oleh pemuda milenial dan gen-Z, diperlukan pengembangan program pertukaran pemuda lintas agama untuk menanamkan semangat toleransi dan kolaborasi sejak dini. Di Indonesia, kita melakukan dialog pemuda lintas agama. Di tingkat regional, ada pula dialog lintas agama ASEAN yang diikuti oleh pelajar dan mahasiswa sebagaimana yang dilakukan dalam forum MABIMS. Ketiga, peningkatan kerja sama antarnegara, khususnya dalam konteks ini, dengan negara-negara Muslim dan Buddha. Hal ini penting untuk berbagi pengalaman dalam membangun toleransi dan kerukunan sosial, apalagi lanskap demografi dan kehidupan beragama di Indonesia dan Kamboja cukup unik. Di Indonesia, umat Buddha merupakan minoritas di tengah mayoritas Muslim. Di Kamboja, umat Muslim merupakan minoritas di tengah mayoritas Buddha. Tentu saja, berbagi pengalaman sangat penting dan kontekstual untuk penguatan kerukunan dan sinergitas. Dan keempat, memberdayakan komunitas agama setempat, dengan mendukung inisiatif lintas agama dalam membangun dialog dan kerja sama lintas agama. Misalnya, membentuk Yayasan lintas agama yang bergerak dalam pengembangan ekonomi umat atau menangani isu-isu kemanusiaan, seperti kemiskinan dan masalah lingkungan. Di Indonesia, saat ini kita sedang menggalakkan penanaman pohon oleh komunitas agama secara nasional, untuk mengatasi perubahan iklim. “Jika kita dapat bersama-sama memulai langkah konkrit seperti itu, kami yakin perbedaan agama akan menjadi pengikat dan bukan pemisah. Energi umat akan sangat produktif bagi semua komunitas agama, daripada melihat perbedaan antar agama, atau lebih jauh membandingkannya, yang justru dapat mengundang konflik, demikian tegasnya *KTT Muslim-Budhist: Membangun Peradaban Melalui Dialog Antar Agama Untuk Pelayanan Kemanusiaan*
Phnom Penh, Kamis, 27 Februari 2025

BACA JUGA  Stafsus/TA Menag RI Dr. Bunyamin M Yapid Monitoring Kesiapan Haji 2025 di Kemenag Tangerang Selatan

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin menyampaikan pidato utama dalam gelaran KTT Muslim-Budhist pada 27 Februari di Phnom Penh ibu kota Kerajaan Kamboja. KTT yang disponsori oleh Rabithah Alam Islami (MWL) ini mengusung tema Memperkuat Komunikasi Peradaban untuk Kemanusiaan.

Kamaruddin hadir sebagai pembicara mewakili Menteri Agama yang berhalangan hadir karena masih dalam pemulihan kesehatan. Turut diundang dalam gelaran KTT tersebut tidak kurang dari 38 negara, baik dari kawasan Asia, Eropa dan Timur Tengah, termasuk beberapa delegasi dari Indonesia yang sebagian besar merupakan perwakilan ormas Islam, seperti MUI, PBNU, PP. Muhammadiyah dan beberapa kalangan akademisi dari perguruan tinggi keagamaan.

Acara KTT diawali dengan seremonial pembukaan oleh Perdana Menteri Kerjaan Kamboja Tuan Hun Manet setelah sebelumnya disampaikan laporan kegiatan dari panitia penyelenggara, Menteri Agama Kamboja, Othsman Hassan dan Perwakilan dari pimpinan Rabithah Alam Islami (MWL).

BACA JUGA  Hakordia 2024, Menag Tegaskan Komitmen Bersih dari Praktik Korupsi

Dalam pidatonya, Kamaruddin menyampaikan bahwa setidaknya ada 4 hal strategis untuk menjawab tantangan harmoni umat beragama, terutama di tengah dinamika masyarakat multikultural dan multiagama, juga di era teknologi digital yang sering memicu residu dan berita hoax yang mudah menyulut konflik keumatan, yaitu: pertama, penguatan kelembagaan dialog lintas agama. Di Indonesia, misalnya ada Forum Keurukunan Umat Beragama (FKUB) yang berfungsi mengelola harmoni dan dialog lintas agama. Kedua, melihat demografi yang makin banyak diisi oleh pemuda milenial dan gen-Z, diperlukan pengembangan program pertukaran pemuda lintas agama untuk menanamkan semangat toleransi dan kolaborasi sejak dini. Di Indonesia, kita melakukan dialog pemuda lintas agama. Di tingkat regional, ada pula dialog lintas agama ASEAN yang diikuti oleh pelajar dan mahasiswa sebagaimana yang dilakukan dalam forum MABIMS. Ketiga, peningkatan kerja sama antarnegara, khususnya dalam konteks ini, dengan negara-negara Muslim dan Buddha. Hal ini penting untuk berbagi pengalaman dalam membangun toleransi dan kerukunan sosial, apalagi lanskap demografi dan kehidupan beragama di Indonesia dan Kamboja cukup unik. Di Indonesia, umat Buddha merupakan minoritas di tengah mayoritas Muslim. Di Kamboja, umat Muslim merupakan minoritas di tengah mayoritas Buddha. Tentu saja, berbagi pengalaman sangat penting dan kontekstual untuk penguatan kerukunan dan sinergitas. Dan keempat, memberdayakan komunitas agama setempat, dengan mendukung inisiatif lintas agama dalam membangun dialog dan kerja sama lintas agama. Misalnya, membentuk Yayasan lintas agama yang bergerak dalam pengembangan ekonomi umat atau menangani isu-isu kemanusiaan, seperti kemiskinan dan masalah lingkungan. Di Indonesia, saat ini kita sedang menggalakkan penanaman pohon oleh komunitas agama secara nasional, untuk mengatasi perubahan iklim. “Jika kita dapat bersama-sama memulai langkah konkrit seperti itu, kami yakin perbedaan agama akan menjadi pengikat dan bukan pemisah. Energi umat akan sangat produktif bagi semua komunitas agama, daripada melihat perbedaan antar agama, atau lebih jauh membandingkannya, yang justru dapat mengundang konflik, demikian tegasnya”.

BACA JUGA  Menag Minta Penjaminan Mutu Pesantren Tidak Gunakan Ukuran Formalitas tapi Pendekatan Agama

Untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi antar negara, namun sebelum itu, kolaborasi antara pemerintah dan komunitas agama harus terjalin dengan baik. Pemerintah memberi ruang bagi peran aktif tokoh agama dalam inisiatif pembangunan. Kolaborasi ini dimungkinkan oleh penyelenggaraan acara semacam ini, yaitu Muslim-Buddha Summit 2025. Turut menghadiri acara pembukaan KTT perwakilan diplomat dari maca negara, termasuk Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Kamboja, Santo Darmosumarto dan beberapa tokoh lintas agama. (KHB).”.

Untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi antar negara, namun sebelum itu, kolaborasi antara pemerintah dan komunitas agama harus terjalin dengan baik. Pemerintah memberi ruang bagi peran aktif tokoh agama dalam inisiatif pembangunan. Kolaborasi ini dimungkinkan oleh penyelenggaraan acara semacam ini, yaitu Muslim-Buddha Summit 2025. Turut menghadiri acara pembukaan KTT perwakilan diplomat dari maca negara, termasuk Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Kamboja, Santo Darmosumarto dan beberapa tokoh lintas agama. (KHB).

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag RI Dukung Sinergi dengan Kemensos, Perkuat Pendidikan Berbasis Keagamaan

Published

on

Kitasulsel—JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pelaksanaan tugas di bidang sosial dan agama. Kerja sama ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, termasuk penanggulangan kemiskinan dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret dalam menjalankan perintah Presiden untuk memperkuat sinergi antar-lembaga. Ia menekankan bahwa penanganan fakir miskin harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Sering kali, upaya penanggulangan kemiskinan belum dilakukan secara terpadu karena adanya ego sektoral. Oleh karena itu, Presiden menginstruksikan agar koordinasi antar-lembaga diperkuat agar lebih efektif,” ujar Mensos di Kantor Kemenag RI Pusat, Selasa (11/3/2025).

Salah satu langkah nyata dari kerja sama ini adalah pendirian Sekolah Rakyat, yang akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan untuk memuliakan keluarga kurang mampu dan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi mereka.

BACA JUGA  Menag RI Lepas 30 Ulama Al-Azhar, Tegaskan Peran dalam Moderasi Beragama

“Faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak putus sekolah. Dengan adanya Sekolah Rakyat dan Madrasah Rakyat, diharapkan lebih banyak anak dapat melanjutkan pendidikan,” tambahnya.

Selain itu, Gus Ipul sapaan Mensos berharap Kemenag mendukung program ini dengan memastikan pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan dan karakter. “Kami berharap pendidikan karakter nanti di sekolah rakyat bisa disupport oleh Kemenag,” harapnya.

Menteri Agama Nasaruddin Umar siap mendukung program yang digagas oleh presiden ini. Ia berharap MoU ini bisa menjadi awal dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Menag juga menyoroti potensi sosial keagamaan yang belum tergarap secara maksimal, Ada 27 pundi sosial seperti zakat, wakaf, dan infaq, dan lainnya yang jika dikelola dengan baik dapat membantu mengurangi kemiskinan ekstrem.

BACA JUGA  Menag Minta Penjaminan Mutu Pesantren Tidak Gunakan Ukuran Formalitas tapi Pendekatan Agama

“Potensi pundi sosial ini sangat luar biasa, saya rasa kalau hanya menanggulangi miskin ekstream yang hanya 4 juta bisa sangat mungkin,” ucapnya.

Selain itu, Menag mengusulkan agar madrasah dijadikan sebagai alternatif utama Sekolah Rakyat dalam program kerja sama Kemensos dan Kemenag. “Sebetulnya, kita tidak perlu mencari bentuk baru.
Madrasah sudah sangat layak dijadikan Sekolah Rakyat karena sudah ada dan nyata di tengah masyarakat,” ujar Menag.

Menurutnya, saat ini banyak pesantren masih yang kondisinya masih kumuh dan kurang mendapatkan perhatian, padahal madrasah dan pesantren merupakan bagian dari pendidikan rakyat yang sudah berjalan lama.

“Daripada madrasah dan pesantren terbengkalai dan kumuh, lebih baik kita optimalkan sebagai Sekolah Rakyat yang sesungguhnya,” tambahnya.

Menag juga menjelaskan bahwa 90 persen pesantren di Indonesia dikelola oleh swasta, sehingga kerja sama ini bisa menjadi solusi yang lebih cepat dan efektif dalam pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

BACA JUGA  Menag Ajak Masyarakat Tetap Tebar Cinta Kasih di Natal dan Tahun Baru

‘Dengan memanfaatkan Madrasah dan Pesantren bisa menjadi solusi bagi Pesantren dan Madrasah itu sendiri dan juga masyarakat yang membutuhkan pendidikan,” ucapnya.

Kerja sama ini diharapkan dapat segera terealisasi dalam tahun ini sesuai arahan Presiden Prabowo. Pemerintah juga akan mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia untuk mendukung keberlangsungan program ini.

Terdapat lima hal yang menjadi poin kesepakatan ada MoU ini. Yaitu, pengembangan kesejahteraan sosial; pertukaran data dan informasi; pengembangan kompetensi sumber daya manusia; pengembangan kebijakan strategis di bidang sosial, agama, pendidikan, dan pelatihan; pelatihan materi pengajaran keagamaan dan pembentukan karakter bagi guru dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan di kemensos.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel