Connect with us

Kabupaten Sidrap

Musyawarah Kepala SMP se-Sidrap, Bupati Tekankan Evaluasi Berkelanjutan Demi Pendidikan Unggul

Published

on

KITASULSEL.COM, SIDRAP — Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif menghadiri Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP se-Kabupaten Sidrap yang digelar di Baruga Rujab Bupati, Senin (28/4/2025). Acara ini bertujuan mengevaluasi dan merefleksikan capaian bulanan masing-masing sekolah.

Ketua panitia, Muhammad Nasir Ede, yang juga Sekretaris MKKS, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin bulanan para kepala SMP di Sidrap.

“Setiap bulan kita melakukan refleksi untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas untuk mewujudkan pendidikan unggul sebagaimana yang diprogramkan Bapak Bupati Sidrap,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Syaharuddin Alrif menegaskan pentingnya evaluasi rutin demi mendukung tercapainya program pendidikan unggul di Sidrap.

“Penting melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan selama satu bulan ini, dan MKKS SMP tentu menjadi bagian dari pergerakan suksesnya program pendidikan unggul,” katanya.

BACA JUGA  Bupati Sidrap Serahkan Bantuan Benih Padi untuk 585 Hektare Lahan Pertanian

Syaharuddin juga menjelaskan bahwa visi besar sektor pendidikan di Sidrap diarahkan untuk menekan angka putus sekolah dan menihilkan anak tidak sekolah.

Ia selanjutnya menyebutkan, Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat sudah diukur melalui sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Di Sidrap, sektor ekonomi dan kesehatan telah menunjukkan capaian positif.

Dipaparkan Syaharuddin Alrif, pertumbuhan ekonomi Sidrap sudah menunjukkan hasil yang baik, begitu pula sektor kesehatannya. Berdasarkan data nasional, ulasnya, Sidrap telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 82 persen. Ia menambahkan, saat ini masyarakat yang sakit tidak lagi mengalami kesulitan seperti dahulu, karena sudah dapat langsung berobat di rumah sakit secara gratis tanpa kendala.

BACA JUGA  Bupati Sidrap: Keikhlasan Guru Adalah Kunci Ilmu yang Berkah

“Tapi faktornya juga pendidikan. Di situlah diukur, yang selalu saya bilang indeks pembangunan manusia kita ini lemah karena data kita tetap ada angka putus sekolah. Itu yang mau kita hilangkan, itu yang mau kita hapuskan,” tegasnya.

Bupati juga menekankan perlunya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar sekolah menjadi tempat nyaman bagi anak-anak.

“Caranya dengan menghidupkan suasana belajar yang berbeda, bagaimana sekolah terasa jadi rumah kedua bagi anak-anak kita yang nyaman, bagaimana sekolah, guru-gurunya semua dikenang kebaikannya, dikenang keramahannya,” tutupnya.

Kabupaten Sidrap

Wabup Sidrap Hadiri Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah via Zoom

Published

on

SOALINDONESIA–SIDRAP Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, mengikuti pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Pendahuluan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2024 dan 2025 (s.d. Triwulan III) melalui Zoom Meeting, Senin (15/9/2025) di Ruang Kerja Bupati Sidrap.

Rapat tersebut dipimpin Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Winner Franky Halomoan Manalau, dan dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Selain Sidrap, kegiatan juga diikuti pemerintah Kabupaten Jeneponto, Parepare, dan Enrekang.

Winner Franky mengatakan, masih terdapat belanja yang berdasarkan hasil pemeriksaan DPK pada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam tiga tahun terakhir dinilai belum memadai. Hal ini menjadi salah satu alasan pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan belanja dengan lima indikasi yang ditetapkan.

BACA JUGA  PGRI Sidrap Gelar Konferensi Kabupaten 2025–2030, Fokus pada Transformasi dan Pemilihan Pengurus Baru

“Untuk waktu pemeriksaan, sudah dimulai hari ini 15 September sampai pertengahan Oktober. Pemeriksaan terinci direncanakan akhir Oktober sampai November 2025, sementara hasil pemeriksaan dilaporkan Desember 2025,” terangnya.

Winner berharap gubernur maupun para kepala daerah mendukung pelaksanaan pemeriksaan sesuai kode etik. Dukungan tersebut disebutnya penting agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menegaskan pemeriksaan BPK merupakan amanah undang-undang untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dan daerah berjalan sesuai prinsip kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas.

“Pemeriksaan ini merupakan momentum memperkuat integritas sekaligus evaluasi atas kinerja kita semua dalam menjaga keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik pelaksanaan ini dan sepenuhnya mendukung,” ujar Fatmawati.

BACA JUGA  Pemerintah Sidrap Gelar Musyawarah Persiapan Turun Sawah Dukung Program IP300

Ia menambahkan, kebijakan anggaran tahun 2025 diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia berkualitas, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, dan pemerintahan yang efektif.

“Setiap catatan maupun rekomendasi BPK adalah dasar penting untuk perbaikan berkelanjutan. Karena itu kami berkomitmen memberi dukungan penuh, baik data maupun akses informasi secara cepat dan tepat waktu,” tegasnya.

Tampak hadir mendampingi Wabup Sidrap, Asisten Administrasi Umum Nasruddin Waris, Inspektur Kabupaten Mustari Kadir, Kepala BKAD Sahabuddin, Kabid Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah BKAD Irwan, serta Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BKAD Fadli Yacub. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel