Pemkot Makassar
HMI Makassar Timur Gaspol Dukung Pemkot, Fokus Sampah dan Pemberdayaan Pemuda

Kitasulsel–MAKASSAR Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur (HMI Maktim), menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra aktif Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong berbagai program unggulan.
Organisasi berbasis Islam di tingkat mahasiswa itu, siap turun langsung mendukung inisiatif pemberdayaan pemuda, pengelolaan sampah ramah lingkungan, penguatan UMKM, hingga urban farming.

Fokus kolaborasi tersebut diharapkan tak hanya memberi dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga menumbuhkan semangat generasi muda menjadi bagian dari solusi pembangunan Kota Makassar.
Ketua, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur, Muh. Zulfikar Ridha, menyatakan kesiapan organisasinya untuk bersinergi mendukung berbagai program unggulan Pemerintah Kota Makassar.

“Ke depan kami akan berkolaborasi dengan pemerintah kota dalam sejumlah program, mulai dari pengelolaan sampah, pemberdayaan pemuda, urban farming, hingga peningkatan UMKM agar masyarakat Kota Makassar semakin berdaya,” ungkap Zulfikar, usai bertemu Wali Kota Munafri, di Balai Kota, Selasa (8/7/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan seusai pertemuan yang membahas potensi kolaborasi strategis antara HMI dan Pemkot Makassar.
Menurutnya, HMI Makassar Timur secara khusus siap menjadikan wilayah Tamalanrea sebagai lokasi percontohan pelaksanaan berbagai inisiatif tersebut.
“Kami siap mendukung dan menjadikan Tamalanrea sebagai wilayah percontohan dari program-program pemerintah kota,” tegasnya.
Zulfikar menjelaskan, fokus utama HMI Makassar Timur dalam kolaborasi ini adalah dua bidang prioritas, yaitu pemberdayaan pemuda dan pengelolaan lingkungan.
Ia menilai, persoalan sampah di Kota Makassar harus dilihat secara lebih kreatif sebagai peluang menciptakan solusi inovatif. Apalagi Kota Makassar ini sudah penuh dengan tantangan masalah sampah.
“Kami memunculkan pertanyaan, apakah sampah ini hanya masalah atau justru bisa menjadi solusi? Semua tergantung bagaimana kita menunjukkan ide-ide pengelolaan sampah yang ramah lingkungan,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menyebut komitmen HMI tidak hanya sebatas dukungan formal, tetapi akan diwujudkan dalam aksi nyata bersama pemerintah dan masyarakat.
“Kami HMI Makassar Timur mensupport penuh program pemerintah kota,” tuturnya.
Langkah ini diharapkan menjadi awal kolaborasi berkelanjutan antara organisasi kepemudaan dan Pemkot Makassar dalam menciptakan kota yang lebih bersih, produktif, dan berdaya saing.
“Ini bukan hanya tentang program seremonial, tetapi bagaimana anak muda hadir, memberi kontribusi, dan jadi bagian dari perubahan,” pungkasnya.
Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya fokus dan kesinambungan dalam menjalankan program-program kolaborasi antara pemerintah kota dan berbagai organisasi kepemudaan.
Hal itu disampaikan saat berdialog dengan perwakilan organisasi HMI Makassar Timur, yang menawarkan dukungan dalam program pemberdayaan masyarakat.
Appi menjelaskan, upaya kolaborasi sebaiknya diarahkan untuk memperkuat program-program prioritas pemerintah kota yang sudah berjalan, agar hasilnya bisa lebih terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Masalah pemberdayaan, masalah UMKM, sampah, penurunan stunting, urban farming, itu tinggal dipilih yang mana mau kita maksimalkan,” kata Munafri.
Ia menekankan perlunya fokus agar seluruh pihak bisa bekerja secara terarah dan konsisten. Salah satu prioritas yang selalu ia dorong adalah urban farming sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan pemuda.
“Kenapa ini selalu saya mau daungkan? Supaya anak-anak muda belajar bagaimana memanfaatkan hal-hal yang tidak dilirik orang menjadi sesuatu yang berhasil dan berdaya guna,” imbuh Appi.
“Saya lihat kemarin teman-teman Karang Taruna sudah memulai proses pembibitan, beternak lele, dan sebagainya. Itu yang sangat dibutuhkan. Tidak hanya piawai beretorika, tapi juga ada implementasi yang bisa diperlihatkan,” tambah dia.
Munafri mencontohkan, pengelolaan budidaya sederhana seperti lele bisa dikembangkan menjadi rantai usaha yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, asalkan ada skema distribusi yang tepat.
“Logikanya simpel sekali. Pelihara lele, jualannya juga tidak usah jauh-jauh, ke rumah makan sari laut saja sudah selesai. Tapi yang harus kita pikirkan, bagaimana ini diterima pasar. Yang pertama soal harga. Kalau lebih mahal daripada tempat biasa mereka beli, tentu tidak mau,” jelasnya.
Selain urban farming, Wali Kota juga menekankan potensi pengelolaan sampah plastik sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif.
Untuk itu, Munafri mendorong organisasi pemuda, termasuk HMI Makassar Timur, agar membentuk tim kerja percontohan yang konkret, misalnya pilot project urban farming atau pengelolaan sampah plastik.
“Ada percontohan, misalnya HMI Makassar Timur bersama Pemkot bikin pilot urban farming atau sampah plastik, nanti kita laksanakan bersama,” katanya.
Menurutnya, model kerja sama seperti ini akan menjadi kebanggaan bersama ketika ada pihak luar yang ingin belajar dan melihat langsung praktik pemberdayaan di lapangan.
“Saya mau supaya proses kolaborasi ini nyata dan kelihatan. Mau bina lorong, mau bikin kebun percontohan. Tinggal sampaikan ke Pemkot, Karena dalam program besar kami memang fokus untuk pembinaan masyarakat,” tutup Munafri. (*)
Pemkot Makassar
Belaku 2026, Pejabat Makassar Pakai Mobil Listrik Hemat Anggaran

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar bersiap melakukan transformasi besar dalam penyediaan kendaraan dinas (randis) bagi Kepala SKPD.
Mulai tahun 2026, seluruh randis bagi pejabat OPD akan beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil (BBM) ke kendaraan listrik berbasis baterai.

“Mulai 2026, Pemkot tidak lagi membeli mobil dinas. Kita pakai skema sewa selama empat tahun, sehingga biaya pemeliharaan ditanggung oleh penyedia. Dan ini sudah dianggarkan,” hal itu disampaikan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, penggunaan mobil listrik merupakan langkah strategis untuk efisiensi anggaran sekaligus mendukung upaya mewujudkan kota yang ramah lingkungan.

“Dengan begitu, lebih efisien dan tidak ada lagi persoalan mobil dibawa pindah ketika pejabat berganti,” ujar Munafri.
Pada tahap awal, Pemkot Makassar merencanakan kebutuhan sekitar 50 unit kendaraan listrik. Randis tersebut akan didistribusikan kepada kepala dinas, camat, dan kepala bagian.
Sumber anggaran akan melalui APBD perubaha. 2025 serta juga APBD pokok 2026. Selain mobil dinas, Pemkot juga akan menghadirkan puluhan bus listrik yang akan difungsikan sebagai armada transportasi publik perkotaan.
Munafri menegaskan, kebijakan ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga bagian dari komitmen menghadirkan udara bersih di Makassar dengan mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil.
“Khusus Dinas, kita moratorium kendaraan BBM di Pemkot. Semua operasional, baik mobil maupun bus, akan beralih ke listrik,” tambahnya.
Langkah Pemkot Makassar ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Lebih jauh, Pemkot Makassar kini juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan transportasi, termasuk Kalista, untuk mengembangkan moda transportasi umum berbasis kendaraan listrik di jalur koridor.
Hal ini diharapkan mempercepat integrasi sistem transportasi publik yang modern, efisien, dan ramah lingkungan.
“Dengan kendaraan listrik, kita ingin menunjukkan bahwa Makassar serius mendukung elektrifikasi sekaligus memperkuat budaya hemat energi dan peduli lingkungan,” tutup Munafri.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi dari salah satu perusahaan bisnis Transportation di Balai Kota Makassar.
Perwakilan Transportation, Syamsul Syafiri, menyampaikan bahwa tantangan transportasi pemerintahan saat ini masih diwarnai sejumlah kendala, seperti efisiensi armada yang belum maksimal, tingginya biaya pemeliharaan, serta kesulitan koordinasi dalam pengelolaan kendaraan dinas.
“Makassar membutuhkan sistem mobilitas yang lebih efisien, fleksibel, hemat anggaran, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pemerintahan modern,” ujar Syamsul.
Airport Taxi Premium, untuk perjalanan dinas dengan armada berkualitas dan pengemudi profesional berstandar protokol pemerintahan.
Melalui skema sewa ini, pihaknya menawarkan sejumlah keunggulan, antara lain potensi penghematan anggaran transportasi tahunan, eliminasi kebutuhan pengadaan kendaraan baru, serta tingkat ketersediaan armada yang tinggi dengan fleksibilitas menyesuaikan kebutuhan. (*)
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login