Kadis DKP Makassar Dampingi Walikota Terima Kunjungan Mendagri

Kitasulsel–Makassar–Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke XXVII, tahun 2023, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Makassar Mahyudin, mendampingi Walikota Makassar Moh Ramdan Pomanto, menerima kunjungan Mendagri RI Jendral Pol (Purn) Tito Karnavian, Sabtu, (29/04/2023).
Tito menyebut program inovasi daerah ini patut menjadi contoh pemda dan memicu kreativitas kepala daerah yang berkunjung ke Makassar dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke XXVII atau ke-27 tahun ini.

Tito mengaku sudah lama mendengar konsep ini, dan kali ini dirinya takjub dengan berkunjung ke sana untuk membuktikannya sendiri, bangga dengan konsep Lorong Wisata (Longwis) gagasan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.
“Konsep Lorong Wisata sudah lama saya dengar dari Pak Wali, beliau punya konsep urban farming, lorong-lorong yang produktif agar masyarakat bisa mandiri. Dan memang saya pengen cek dan buktikan saja. Ternyata benar,” kata Tito di sela-sela kunjungannya ke Lorong Wisata Sidney, Kecamatan Tallo.

Tito menjelaskan, jika saja daerah-daerah yang mengalami kekurangan cabai dan mengalami inflasi cabai mau bekerja seperti itu maka persoalannya dapat teratasi.
Apalagi dengan adanya lahan, polibag, pemanfaatan lahan tidur, semuanya dapat dipakai. “Seperti di Lorong Sidney ini maka sangat bagus sekali,” sarannya.
Ditambah lagi, banyaknya kepala daerah ke Makassar maka menjadi momen tepat memicu kreativitas. “Ada aspirasi, inspirasi dari teman-teman kepala daerah agar bisa direplikasi di daerahnya,” ucapnya.
Moh Ramdhan Pomanto menyebutkan Lorong Wisata ialah sebuah multi inovasi yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Yang mana masyarakat diberdayakan dengan adanya kemandirian berwirausaha di lorong-lorong.
Tercatat, dalam peringatan ini secara serentak dilakukan kunjungan oleh 558 kepala daerah ke 12 lorong wisata, dan total longwis saat ini sudah mencapai 1.700-an lorong, meningkat dari sebelumnya 1.096 lorong.
Seperti di Lorong Wisata Sidney ini, lanjut dia, masyarakat betul-betul sudah mandiri. Mereka sudah tidak ke pasar lagi, bahkan menghasilkan keuntungan.
Perihal dorongan Mendagri untuk menjadi percontohan daerah, Danny Pomanto mengaku siap saja. Apalagi, momen OTDA, disebutnya merupakan bagian awal dari sebuah event yang lebih besar lagi.
“Tentunya, program ini yang coba kita share ke semua forkompinda seluruh Indonesia,”
Di samping, hal menarik lainnya ialah karena pelakunya sendiri ialah masyarakat sehingga tak ada rekayasa di dalamnya, ujarnya.
“Semuanya bisa bertanya kepada masyarakat, bayangkan saja masyarakat awam dapat menjelaskan mekanisme budidaya lobster air tawar, budidaya maggot itulah yang luar biasa dari keterlibatan masyarakat. Dia dapat ilmunya dan dia bisa hidup dari situ,” ungkapnya.
Tito dan Danny Pomanto berkeliling di Lorong Wisata Sidney sekitar satu jam lebih. Mereka menyaksikan budidaya sayur dan perikanan masyarakat sembari bercengkrama dengan masyarakat. Kini, Longwis Sidney pun menjadi salah satu sumber pemasukan warga dengan Cafe Terapung di Sungai Tallo.

Pemkot Makassar
Gubernur Sulsel Tegaskan Wisuda TK Tak Wajib, Sekolah Dilarang Memaksa

KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan bahwa pelaksanaan wisuda bagi siswa Taman Kanak-Kanak (TK) tidak bersifat wajib. Ia mengimbau sekolah-sekolah agar tidak memaksakan kegiatan seremonial tersebut kepada siswa maupun orang tua.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur usai memimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat, 2 Mei 2025. Penegasan itu merespons kasus dua anak TK di Makassar yang dikeluarkan dari sekolah setelah orang tuanya memprotes biaya wisuda.

“Terkait larangan wisuda untuk TK, sebenarnya wisuda itu tidak wajib. Kalau ada yang ingin secara sukarela, ya silakan. Tapi kalau orang tua tidak mau, tidak usah dipaksakan,” kata Andi Sudirman.
Ia juga menambahkan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan adanya seremonial kelulusan, terutama pada jenjang pendidikan anak usia dini.

“Untuk jenjang sarjana mungkin masih wajar, karena ada program akademiknya. Tapi untuk sekolah dasar atau TK, prinsipnya jangan membebani orang tua,” tambahnya.
Sebelumnya, dua anak TK di Makassar dilaporkan dikeluarkan dari sekolah lantaran orang tuanya mempertanyakan transparansi penggunaan dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan menolak membayar biaya penamatan yang dianggap memberatkan.
Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Kota Makassar juga telah mengeluarkan larangan pelaksanaan wisuda atau perpisahan sekolah, yang dianggap menjadi beban tambahan bagi orang tua siswa. Larangan tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Kebijakan ini diambil agar tidak ada lagi kegiatan seremonial yang memaksa orang tua mengeluarkan biaya besar hanya demi kelulusan anak-anak mereka,” tegas Appi.
-
Politics7 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
10 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
12 bulan ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login